Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

DPR: Revisi UU KUP Dibahas Bareng RUU Ini

2
2

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun saat memberikan paparan dalam sebuah diskusi publik di Auditorium Vokasi UI. (DDTCNews - Wahyu Budhi Prabowo)

DEPOK, DDTCNews – DPR menjanjikan akan memulai lagi pembahasan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mulai masa sidang pertama 2018-2019 kali ini.

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mengatakan revisi regulasi yang masuk dalam paket reformasi perpajakan pemerintah itu akan dibahas bersama dengan revisi Undang-Undang (UU) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Untuk masa sidang ini didorong untuk RUU BPK dan KUP,” katanya seusai menghadiri diskusi publik di Auditorium Vokasi Universitas Indonesia, Senin (10/9/2018).

Baca Juga: Bekasi Optimistis Realisasikan Target PAD Rp2,4 Triliun

Misbakhun juga menegaskan peluang pengesahan revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebelum pergantian pemerintahan tahun depan masih terbuka. DPR, klaimnya, mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan rancangan beleid tersebut.

Tidak hanya itu, pembahasan secara paralel juga bisa dilakukan dengan RUU lainnya yang masuk dalam paket reformasi kebijakan perpajakan Indonesia. Salah satunya, menurut dia, pembahasan terkait RUU Konsultan Pajak.

Hal dilakukan agar kebijakan yang keluar nantinya akan harmonis dan tidak saling mengunci. Sehingga dapat sejalan dengan reformasi perpajakan yang dilaksanakan selama ini.

Baca Juga: Sri Mulyani: Bayar Pajak Harus Lebih Mudah dari Beli Pulsa Telepon

“Bisa saja kan [dibahas secara bersamaan] DPR punya perangkat yang luas, bisa dibahas di Komisi XI atau Pansus. DPR  itu mekanismenya banyak kok dalam pembentukan KUP," ungkap Misbakhun.

Secara teknis, hal tersebut dimungkinkan karena kedua beleid tersebut punya karakteristik yang berbeda. Satu regulasi sebagai pedoman dari sisi KUP. Sementara, RUU Konsultan Pajak sebagai aturan menyangkut profesi.

"Kan bisa masuk ke Badan Legislatif karena mekanismenya bisa. Karena ini tidak terlalu teknis perpajakan, ini kan menyangkut profesi konsultan pajak. Sementara KUP di Komisi XI pembahasannya,” imbuhnya.  (kaw)

Baca Juga: Di Depan DPR, Sri Mulyani Bandingkan Insentif Indonesia & Vietnam

“Untuk masa sidang ini didorong untuk RUU BPK dan KUP,” katanya seusai menghadiri diskusi publik di Auditorium Vokasi Universitas Indonesia, Senin (10/9/2018).

Baca Juga: Bekasi Optimistis Realisasikan Target PAD Rp2,4 Triliun

Misbakhun juga menegaskan peluang pengesahan revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebelum pergantian pemerintahan tahun depan masih terbuka. DPR, klaimnya, mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan rancangan beleid tersebut.

Tidak hanya itu, pembahasan secara paralel juga bisa dilakukan dengan RUU lainnya yang masuk dalam paket reformasi kebijakan perpajakan Indonesia. Salah satunya, menurut dia, pembahasan terkait RUU Konsultan Pajak.

Hal dilakukan agar kebijakan yang keluar nantinya akan harmonis dan tidak saling mengunci. Sehingga dapat sejalan dengan reformasi perpajakan yang dilaksanakan selama ini.

Baca Juga: Sri Mulyani: Bayar Pajak Harus Lebih Mudah dari Beli Pulsa Telepon

“Bisa saja kan [dibahas secara bersamaan] DPR punya perangkat yang luas, bisa dibahas di Komisi XI atau Pansus. DPR  itu mekanismenya banyak kok dalam pembentukan KUP," ungkap Misbakhun.

Secara teknis, hal tersebut dimungkinkan karena kedua beleid tersebut punya karakteristik yang berbeda. Satu regulasi sebagai pedoman dari sisi KUP. Sementara, RUU Konsultan Pajak sebagai aturan menyangkut profesi.

"Kan bisa masuk ke Badan Legislatif karena mekanismenya bisa. Karena ini tidak terlalu teknis perpajakan, ini kan menyangkut profesi konsultan pajak. Sementara KUP di Komisi XI pembahasannya,” imbuhnya.  (kaw)

Baca Juga: Di Depan DPR, Sri Mulyani Bandingkan Insentif Indonesia & Vietnam
Topik : RUU KUP, pajak, BPK
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 07 November 2017 | 09:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 November 2017 | 09:18 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 18 Desember 2017 | 09:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 19 Desember 2017 | 09:44 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 10 November 2017 | 09:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 20 Desember 2017 | 10:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI