Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING
Selasa, 21 September 2021 | 12:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Senin, 20 September 2021 | 16:04 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Dorong Pengusaha Gunakan Fasilitas Kepabeanan, DJBC Janjikan Asistensi

A+
A-
0
A+
A-
0
Dorong Pengusaha Gunakan Fasilitas Kepabeanan, DJBC Janjikan Asistensi

Ilustrasi. Pekerja mengecek benih ikan Cupang multi colour kualitas ekspor di Desa Panggoi, Lhokseumawe, Aceh, Kamis (22/10/2020). Ikan cupang hias hasil budidaya tersebut dijual dengan harga Rp50 ribu hingga Rp8 juta per ekor yang dipasarkan melalui platform digital untuk menjangkau pembeli pasar lokal dan ekspor Negara Amerika Serikat, Filipina, Singapura dan Malaysia. ANTARA FOTO/Rahmad z.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) terus mendorong pengusaha memanfaatkan semua fasilitas kepabeanan untuk menggenjot ekspor di tengah pandemi Covid-19.

Kepala Kantor Bea Cukai Wilayah Sumatera Bagian Barat (Sumbagbar) Yusmariza mengatakan Bea Cukai siap memberikan asistensi kepada perusahaan yang ingin memanfaatkan berbagai insentif pajak dan kepabeanan untuk memacu ekspornya.

"Ada beberapa fasilitas dari sektor kepabeanan, antara lain fasilitas bebas bea masuk, dan pajak dalam rangka impor seperti PPN, PPnBM, dan PPh impor," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (27/10/2020).

Baca Juga: Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Yusmariza menuturkan perusahaan juga dapat memanfaatkan kebijakan simplifikasi ketentuan tata niaga atau lartas satu atap di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PNBP) berdasarkan Keppres No. 9/2020.

Tak hanya itu, relaksasi pelayanan berikat juga diberikan kepada produsen masker, alat pelindung diri (APD), dan hand sanitizer untuk keperluan dalam negeri. Berbagai fasilitas tersebut diberikan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Menurutnya, perusahaan yang sudah memanfaatkan fasilitas kepabeanan di antaranya PT Sinar Jaya Inti Mulia di Lampung selaku perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan minyak kelapa sawit mentah beserta turunannya.

Baca Juga: OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Di wilayah Bea Cukai Sumbagbar juga sudah ada satu perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat yang memanfaatkan fasilitas relaksasi pelayanan kawasan berikat untuk memproduksi hasil produksi lain berupa hand sanitizer.

Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Banda Aceh Heru Djatmika Sunindya menyatakan Kantor Bea Cukai Banda Aceh saat ini tengah menggencarkan program asistensi dan pelatihan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas ekspornya, termasuk UMKM.

"Pelatihan ini untuk melahirkan eksportir-eksportir baru dari Provinsi Aceh. Bea Cukai Banda Aceh akan terus mendampingi dan membina para calon eksportir hingga dapat melakukan ekspor perdana pada tahun 2021 mendatang," ujarnya. (rig)

Baca Juga: Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda

Topik : djbc, fasilitas bea masuk, pembebasan pajak dalam rangka impor, ekspor, stimulus. kepabeanan, nasion

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 20 September 2021 | 16:21 WIB
INGGRIS

Berburu Tarif Pajak Rendah, Warga Inggris Rela Lakukan Ini

Senin, 20 September 2021 | 16:00 WIB
ESTONIA

Tak Ada Pajak Mobil, Negara Ini Bakal Sulit Kejar Target Bebas Emisi

Senin, 20 September 2021 | 15:00 WIB
RUU HKPD

DPR dan DPD Serahkan DIM RUU HKPD, Pembahasan Lanjut Ke Panja

Senin, 20 September 2021 | 14:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

IMF: Proposal OECD Pilar 1 Bisa Gerus Penerimaan Negara Berkembang

berita pilihan

Selasa, 21 September 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Peroleh Insentif Fiskal Beragam, Industri Furnitur Sanggup Tumbuh 8%

Selasa, 21 September 2021 | 18:49 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Begini Ketentuan PPN Penjualan Motor atau Mobil Bekas

Selasa, 21 September 2021 | 18:30 WIB
THAILAND

Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Selasa, 21 September 2021 | 18:06 WIB
LAYANAN PAJAK

DJP Minta Wajib Pajak Lapor Jika Temui Ini Saat Manfaatkan Layanan

Selasa, 21 September 2021 | 17:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Transparansi dan Upaya Mendapat Kepercayaan Wajib Pajak

Selasa, 21 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Turun ke Lapangan, Begini Cara Ditjen Pajak Olah Data yang Dikumpulkan

Selasa, 21 September 2021 | 16:55 WIB
TRANSFER PRICING

Tak Cuma Pajak, Isu Transfer Pricing Juga Sentuh Aspek Bisnis & Hukum

Selasa, 21 September 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda

Selasa, 21 September 2021 | 16:21 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Punya Utang Pajak, Aset 5 Perusahaan Ini Disita DJP