MALAYSIA

Dorong Investasi, Malaysia Beri Pembebasan Pajak Atas Unit Trust

Dian Kurniati | Rabu, 24 Januari 2024 | 14:01 WIB
Dorong Investasi, Malaysia Beri Pembebasan Pajak Atas Unit Trust

Ilustrasi. 

KUALA LUMPUR, DDTCNews - Pemerintah Malaysia mengumumkan telah memberikan pembebasan pajak capital gain dan pajak penghasilan yang bersumber dari luar negeri terhadap unit trust.

Menteri Keuangan II Amir Hamzah Azizan mengatakan pembebasan pajak capital gain dan pajak penghasilan yang bersumber dari luar negeri terhadap unit trust akan menjadi insentif bagi investor. Melalui kebijakan ini, diharapkan keuntungan yang diperoleh investor bisa lebih besar.

"Kebijakan ini untuk memastikan investor mendapatkan keuntungan penuh atas investasinya, serta terdorong terus berinvestasi di masa depan," katanya, dikutip pada Rabu (24/1/2024).

Baca Juga:
Pemerintah Ini Ingin Pemangkasan PPN Diperpanjang Sampai Akhir Tahun

Amir Hamzah mengatakan pemerintah berupaya menciptakan kebijakan pajak yang berpihak pada investor. Terlebih, sekitar 90% pemegang unit trust di Malaysia adalah perorangan.

Dia menjelaskan pembebasan unit trust dari pajak atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri mulai berlaku pada 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2026. Sementara itu, pembebasan unit trust dari pajak capital gain berlaku pada 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2028.

Di sisi lain, pemerintah akan mengenakan pajak capital gain atas pelepasan saham yang tidak dicatatkan oleh perusahaan mulai 1 Maret 2024. Atas saham yang diperoleh sebelum tanggal tersebut, investor dapat memilih untuk membayar pajak capital gain sebesar 2% dari nilai kotor pelepasan atau 10% dari keuntungan bersih pelepasan.

Baca Juga:
Rasio Audit WP Berkulit Hitam 4 Kali Lebih Besar, IRS Lakukan Ini

Sementara itu, Ketua Bursa Abdul Wahid Omar menyebut kinerja pasar keuangan Malaysia pada 2023 tergolong positif. Malaysia tercatat memiliki arus keluar asing terendah kedua di antara pasar sekuritas lainnya di kawasan, setelah Indonesia.

Arus keluar asing Malaysia pada tahun lalu tercatat senilai US$509 juta.

"Sebaliknya, negara-negara lain di kawasan ini mengalami arus keluar dana yang berkisar US$863 juta hingga US$5,5 miliar," ujarnya dilansir businesstimes.com.sg. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 03 Mei 2024 | 18:43 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Siapkan Insentif untuk Mobil Hybrid, Seperti Apa?

Jumat, 03 Mei 2024 | 12:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Rasio Audit WP Berkulit Hitam 4 Kali Lebih Besar, IRS Lakukan Ini

Kamis, 02 Mei 2024 | 14:00 WIB KOTA SEMARANG

Diskon PBB 10 Persen Diperpanjang 5 Hari! Berakhir 5 Mei 2024

BERITA PILIHAN
Sabtu, 04 Mei 2024 | 14:15 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Sekarang Ada Komite Aset Kripto, Apa Tugasnya?

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Bea Cukai Copot Pegawai Gara-Gara Terlibat Pelanggaran Ini

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:00 WIB KOTA PONTIANAK

Pemkot Kerahkan Ketua RT untuk Percepat Distribusi SPPT PBB

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:01 WIB DDTC - SMA 8 YOGYAKARTA

Founder DDTC Darussalam Berbagi Kisah Inspiratif tentang Profesi Pajak

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:00 WIB SELEKSI CPNS

Instansi Tak Selesaikan Perincian Formasi, Tes CPNS Terlambat

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:30 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

ASN Pindah ke IKN, Pemerintah Siapkan 4 Opsi Tunjangan Pionir

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal yang Wajib Dilakukan WP ketika Diperiksa

Sabtu, 04 Mei 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Batasan Jenis dan Jumlah Barang Kiriman PMI Dihapus, Begini Kata BP2MI