Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Dokumen yang Wajib Dikenakan Bea Meterai, Ini Sanksinya Jika Tak Lunas

A+
A-
5
A+
A-
5
Dokumen yang Wajib Dikenakan Bea Meterai, Ini Sanksinya Jika Tak Lunas

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengingatkan terdapat dokumen-dokumen tertentu yang wajib untuk dikenakan bea meterai.

Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda Kanwil DJP Banten Agus Puji Priyono menegaskan apabila terdapat dokumen yang seharusnya terutang bea meterai, tetapi tidak dilunasi atau bea meterainya kurang dibayar maka akan dikenakan sanksi.

“Secara finansial, dikenakan sanksi kenaikan 100% yang dilunasi dengan cara pemeteraian kemudian. Secara hukum, dokumen tersebut dilarang diterima oleh pejabat terkait karena dinilai cacat hukum,” katanya dalam Instagram @pajakdjpbanten, dikutip pada Kamis (1/12/2022).

Baca Juga: Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Merujuk pada Pasal 3 UU No. 10/2020, terdapat 2 jenis dokumen yang wajib dikenakan bea meterai antara lain dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti pengadilan.

Lebih lanjut lagi, pada Pasal 3 ayat (2) UU No. 10/2020, dijelaskan kriteria dokumen yang bersifat perdata yang dikenakan bea meterai. Pertama, surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya.

Kedua, akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya. Ketiga, akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Keempat, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Baca Juga: Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Kelima, dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Keenam, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang.

Ketujuh, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5 juta yang menyebutkan penerimaan uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi.

Baca Juga: WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Bea meterai akan dikenakan 1 kali untuk setiap dokumen dengan tarif senilai Rp10.000,00. Adapun pelunasan bea meterai dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu menggunakan meterai jika tidak terdapat kurang bayar atau pengenaan sanksi.

Kemudian, menggunakan surat setoran pajak (SSP) jika dikenakan sanksi sehingga dokumen tersebut harus dilakukan pemeteraian kemudian. (Fikri/rig)

Baca Juga: SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : uu no. 10/2020, bea meterai, dokumen, ditjen pajak, djp, nasional, pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Januari 2023 | 11:55 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

KY Umumkan 12 Nama CHA yang Lolos Seleksi Kesehatan, 2 Khusus Pajak

Jum'at, 27 Januari 2023 | 11:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Unggah Faktur Pajak Tapi Alamat Keliru, DJP: Cukup Buat Penggantinya

Jum'at, 27 Januari 2023 | 11:20 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perketat Pengawasan di Perbatasan, DJBC Teken Kerja Sama dengan Polri

Jum'at, 27 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jasa Angkutan Umum Darat yang Dapat Fasilitas Bebas PPN

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN BELITUNG

WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Sabtu, 28 Januari 2023 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:30 WIB
SELEBRITAS

Wah! Yayan Ruhian 'Mad Dog' Datangi Kantor Pajak, Ada Apa Nih?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Pajak Kita untuk Wujudkan Cita-Cita Bangsa

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:07 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO

Cetak SPPT Lebih Awal, Pemda Harap Target Setoran PBB Segera Tercapai

Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Open Account dalam Kegiatan Ekspor-Impor?