SE-38/PJ/2020

DJP Sebut Data TPA Modul RAS Kelak Bisa Diakses Wajib Pajak

Redaksi DDTCNews | Minggu, 12 Juli 2020 | 06:01 WIB
DJP Sebut Data TPA Modul RAS Kelak Bisa Diakses Wajib Pajak

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama. (Foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) memastikan aplikasi taxpayer accounting (TPA) modul revenue accounting system (RAS) akan terus dikembangkan sampai wajib pajak dapat memanfaatkan aplikasi berbasis elektronik ini.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan pada tahap awal implementasi aplikasi TPA modul RAS baru bisa diakses oleh internal DJP. Aplikasi tersebut akan dikembangkan sampai data yang tersaji dalam TPA modul RAS bisa diakses wajib pajak.

"Hampir seluruh unit kerja di DJP bersinggungan dengan aplikasi ini. [Wajib pajak nanti bisa mengaksesnya] karena mengingat data penerimaan, piutang dan utang tersebut adalah data per wajib pajak," katanya di Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Baca Juga:
BPK Temukan Persoalan Soal Pencatatan Piutang Pajak DJP

Hestu menerangkan secara bertahap utilisasi aplikasi TSA modul RAS akan bergeser dari berorientasi kepada kepentingan DJP menuju wajib pajak dalam konteks peningkatan pelayanan perpajakan. Hal tersebut berjalan paralel dengan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax.

Dia menyebut tugas dan kewenangan menyangkut aplikasi yang baru dirilis awal Juli ini melingkupi proses bisnis di Sekretariat DJP, Dit. Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dit. Data dan Informasi Perpajakan, dan Dit. Transformasi Proses Bisnis.

Selanjutnya, aplikasi TPA modul RSA juga menjadi tugas dan kewenangan Dit. Pemeriksaan dan Penagihan, Dit. Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, Dit. Ekstensifikasi dan Penilaian, Dit. Keberatan dan Banding, dan Dit. Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.

Baca Juga:
DJP Belum Optimal Tagih Piutang Pajak Rp20 Triliun, BPK Beri Catatan

"Ke depan ini akan kita manfaatkan untuk meningkatkan pelayanan. Modul TPA berikutnya lebih diarahkan kepada wajib pajak, di mana mereka bisa mengakses data perpajakannya masing-masing secara akurat dan real time. Ini akan dikembangkan dalam modul selanjutnya," katanya.

Seperti diketahui, TPA Modul RAS merupakan aplikasi untuk melakukan pencatatan akuntansi double entry atas transaksi perpajakan yang berkaitan dengan pendapatan pajak, piutang pajak, dan utang kelebihan pembayaran pendapatan pajak.

Proses pencatatan pada Aplikasi TPA Modul RAS dilakukan secara otomatis dan harian berdasarkan waktu pengakuan, pengukuran, dan pencatatan atas dokumen sumber sesuai dengan rule akuntansi, bagan akun standar, dokumen sumber, dan referensi lainnya.

Baca Juga:
Tata Usaha Piutang Pajak Dinilai Belum Memadai, Begini Temuan BPK

Aplikasi TPA Modul RAS melakukan pencatatan akuntansi double entry atas transaksi perpajakan yang berkaitan dengan pendapatan pajak, piutang pajak, dan utang kelebihan pembayaran pendapatan pajak per 1 Januari 2020.

Aplikasi yang diatur melalui Surat Edaran Dirjen Pajak SE-38/PJ/2020 inii dapat diakses melalui jaringan intranet DJP dengan menggunakan data petugas pajak yang tercatat dalam Sistem Informasi Keuangan, Kepegawaian dan Aktiva. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 25 Juni 2023 | 12:30 WIB LHP SPI DAN KEPATUHAN 2022

BPK Temukan Persoalan Soal Pencatatan Piutang Pajak DJP

Rabu, 15 Juni 2022 | 11:00 WIB PEMERIKSAAN BPK

Tata Usaha Piutang Pajak Dinilai Belum Memadai, Begini Temuan BPK

Kamis, 02 September 2021 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Setahun TPA Modul RAS, Pengelolaan Piutang Pajak Makin Sistematis

BERITA PILIHAN
Sabtu, 24 Februari 2024 | 15:00 WIB CEKO

Tarif PPN Naik, Laju Konsumsi Minuman Ringan Merosot

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:45 WIB KPP PRATAMA TOLITOLI

Kantor Pajak Ramai-Ramai Didatangi Tentara, Ada Apa?

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:45 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi PNBP Terkontraksi 5,3 Persen di Januari 2024, Ini Alasannya

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:00 WIB BEA CUKAI NUNUKAN

Berburu Rokok Ilegal, Bea Cukai Rutin Cek di Pasar-Pasar

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Kemenkeu Siapkan 2 RPP Soal PNBP, Peraturan Lama akan Diharmonisasi

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Mengingat Lagi Titik Awal Reformasi Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

RI Tegas Tolak Moratorium Permanen Bea Masuk Barang Digital di KTM WTO

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:30 WIB KABUPATEN PASER

ASN di Daerah Penyangga IKN Diminta Jadi Teladan Kepatuhan Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Tarif Pajak Hiburan 40 Persen, DPRD Minta Pemprov DKI Tinjau Ulang