PENEGAKAN HUKUM

DJP Sebut Ada Penurunan Porsi Sengketa Pajak yang Naik Banding

Redaksi DDTCNews | Senin, 08 November 2021 | 18:30 WIB
DJP Sebut Ada Penurunan Porsi Sengketa Pajak yang Naik Banding

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mencatat jumlah sengketa pajak di pengadilan relatif kecil dibandingkan dengan jumlah produk hukum yang dikeluarkan otoritas setiap tahunnya.

Kepala Seksi Banding dan Gugatan Direktorat Keberatan dan Banding DJP Farchan Ilyas mengatakan dari seluruh produk hukum seperti Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan setiap tahunnya, hanya 5% yang diajukan keberatan.

“Dari semua produk hukum DJP seperti SKP dan STP itu rata-rata per tahun yang diajukan ke keberatan hanya 5%. Jadi, sebenarnya ini kecil," katanya dalam acara FGD Penelitian Peningkatan Sengketa Pajak Pada Tingkat Peninjauan Kembali dan Peran Yurisprudensi, Senin (8/11/2021).

Baca Juga:
Sengketa Koreksi DPP PPN atas Jasa Pengangkutan Pupuk

Farchan memaparkan 5% wajib pajak yang mengajukan keberatan dan naik menjadi banding juga konsisten menurun mulai tahun lalu. Tercatat sejak awal 2020 hingga September 2021, sekitar 21% hingga 25% keberatan yang diajukan wajib pajak naik menjadi banding.

Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan jumlah pada periode 2018 dan 2019. Pada 2 tahun tersebut, rata-rata 30% hingga 40% wajib pajak yang mengajukan keberatan berlanjut menjadi upaya banding.

"Memang ada kenaikan pada 2018 dan 2019, tapi pada 2020 dan 2021 itu rata-rata 21% hingga 25% [naik banding] dari putusan [keberatan] yang diterima," ujarnya.

Baca Juga:
Notifikasi SPT Kurang Bayar dan Tidak Lengkap, Pastikan Ini Dulu

Farchan menambahkan upaya untuk mengerem perkara pajak mengalir ke pengadilan sudah dilakukan DJP. Salah satu yang dilakukan adalah perbaikan regulasi seperti melalui klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja dan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

“Upaya terus dilakukan untuk mengurangi sengketa dan kami di DJP juga diawasi oleh banyak pihak mulai dari Komwasjak, Itjen, dan BPK," imbuhnya. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 29 Maret 2024 | 10:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Koreksi DPP PPN atas Jasa Pengangkutan Pupuk

Rabu, 27 Maret 2024 | 16:42 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Notifikasi SPT Kurang Bayar dan Tidak Lengkap, Pastikan Ini Dulu

Selasa, 26 Maret 2024 | 16:30 WIB BEA CUKAI MAKASSAR

Dapat Info Ada Peredaran Rokok Murah, Bea Cukai Sisir Warung Eceran

Selasa, 26 Maret 2024 | 16:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat e-SKD untuk Subjek Pajak Dalam Negeri di DJP Online

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Koreksi DPP PPN atas Jasa Pengangkutan Pupuk

Jumat, 29 Maret 2024 | 09:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Batas Waktu Mepet, Kenapa Sih Kita Perlu Lapor Pajak via SPT Tahunan?

Jumat, 29 Maret 2024 | 08:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cetak Kartu NPWP Tak Perlu ke Kantor Pajak, Begini Caranya

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Punya Reksadana dan Saham, Gimana Isi Harga Perolehan di SPT Tahunan?