Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 15:31 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 06 Januari 2021 | 17:06 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 13 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 10:01 WIB
ELON MUSK
Reportase
Perpajakan.id

DJP: Pengawasan Kepatuhan Terhadap WP Tidak Seragam Lagi

A+
A-
8
A+
A-
8
DJP: Pengawasan Kepatuhan Terhadap WP Tidak Seragam Lagi

Ilustrasi gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Diterapkannya pengawasan kepatuhan berbasis risiko atau compliance risk management (CRM) akan membuat perlakuan terhadap wajib pajak (WP) tidak seragam lagi. Topik tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Senin (16/9/2019).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan dalam model pengawasan yang lama, semua WP diperlakukan secara seragam sehingga menimbulkan ketidakadilan antara WP patuh dan WP tidak patuh.

“CRM memungkinkan otoritas membangun profil risiko WP secara lebih canggih dan akurat. Dengan profil risiko yang semakin canggih tersebut DJP dapat melayani WP secara lebih spesifik disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan WP yang bersangkutan,” ujarnya.

Baca Juga: Masa Insentif PPh 0% Tambahan Penghasilan Nakes Diperpanjang

Kepada WP yang ingin patuh, DJP akan membantu agar mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Sebaliknya, kepada WP yang dengan sengaja menolak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, DJP akan tegas menindak sesuai ketentuan.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti tentang kebijakan cukai di Indonesia. Otoritas membantah jika ekstensifikasi cukai di Tanah Air dikatakan tertinggal. Menurut otoritas, penentuan objek cukai baru butuh pertimbangan matang dan disesuaikan dengan karakteristik negara.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Bukti Pot/Put Unifikasi, NIK Wajib Diberikan Jika Tidak Punya NPWP
  • Pengelolaan Sumber Daya

Paradigma baru yang ada dalam CRM pada gilirannya menggantikan cara pandang lama bahwa antara WP dan DJP terdapat sikap saling tidak percaya dan curiga. Hal tersebut dapat menghambat terciptanya kepatuhan sukarela yang berkelanjutan.

Selain itu, penerapan pengawasan berbasis risiko diyajini akan membantu otoritas dalam melayani WP dengan lebih adil dan transparan. Otoritas juga bisa mengelola sumber daya secara lebih efektif dan efisien sehingga dapat membantu mewujudkan kepatuhan yang lebih optimal dan berkelanjutan.

  • Tidak Harus Sama

Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Publikasi Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Deni Surjantoro mengungkapkan dalam konteks ekstensifikasi barang kena cukai, pemerintah mempertimbangkan banyak aspek. Beberapa aspek itu tidak terkecuali terkait dengan industri, budaya, sosial ekonomi, dan lingkungan.

Baca Juga: DJP: Kenapa Harus Nanti? Lapor SPT Hari Ini

“Jadi, tidak bisa setiap negara harus sama. Tapi kita juga mencermati best practice secara internasional,” katanya.

  • Alasan Kenaikan Tarif

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan otoritas untuk menaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dengan rata-rata sebesar 23% pada 2020.

Pertama, kenaikan produksi rokok yang mencapai 3%. Kedua, naiknya produksi rokok memberikan efek yang tidak bagus untuk kesehatan. Apalagi, angka prevalensinya naik 1% dari dari 32,8% ke 33,8%. Ketiga, harga transaksi pasar berada di posisi 10,2% di atas harga jual eceran.

Baca Juga: DJP: SPT Sudah Dapat Disampaikan pada Januari 2021
  • Larangan Transaksi

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bakal kembali mengupayakan pelarangan transaksi uang tunai di atas Rp 100 juta menjadi undang-undang. Ketentuan akan termuat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal.

Ketua PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan rencana pembahasan RUU sudah dilakukan pada awal tahun lalu. Namun, PPATK belum membahas secara intensif dengan DPR karena situasi politik yang dinilai kurang stabil.

“RUU ini seharusnya bisa menjadi UU sebagai metode preventif dan mengurangi tindak pidana pencucian uang dan penyuapan yang akhirnya berujung pada operasi tangkap tangan [OTT] KPK,” imbuhnya. (kaw)

Baca Juga: Pakai NPPN? AR Teliti Penyampaian Pemberitahuan dari Wajib Pajak

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pengawasan pajak, CRM, compliance risk management
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 24 Desember 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 23 Desember 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 22 Desember 2020 | 08:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Jum'at, 15 Januari 2021 | 18:08 WIB
INGGRIS
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:53 WIB
PERDAGANGAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:44 WIB
KENYA
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:40 WIB
EKONOMI DIGITAL
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:56 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:33 WIB
PELAYANAN PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA