Review
Rabu, 08 Februari 2023 | 11:44 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (5)
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 08 Februari 2023 | 10:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Februari 2023 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 8 FEBRUARI 2023 - 14 FEBRUARI 2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Reportase

DJP Catat Ada 3 Jenis Insentif yang Terdampak Pajak Minimum Global

A+
A-
2
A+
A-
2
DJP Catat Ada 3 Jenis Insentif yang Terdampak Pajak Minimum Global

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mencatat setidaknya terdapat 3 insentif pajak yang bakal terdampak oleh implementasi pajak minimum global Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

Insentif-insentif pajak yang dimaksud antara lain tax holiday, supertax deduction atas penelitian dan pengembangan (research and development/RnD), serta tax allowance.

"Pada PMK 130/2020 itu tax holiday [pengurangannya] bisa 50% hingga 100% tergantung investasinya. Bagaimana ini kalau dia tidak membayar pajak? Pasti akan berdampak. Dia harus minimal membayar sebesar 15% padahal dia di Indonesia tidak membayar pajak," ujar Kepala Seksi Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional II DJP Matondang Elsa Siburian dalam Regular Tax Discussion yang digelar oleh IAI, Selasa (15/11/2022).

Baca Juga: OECD Terbitkan Pedoman Implementasi Pajak Minimum Domestik

Insentif supertax deduction atas kegiatan penelitian dan pengembangan juga berpotensi terdampak oleh pajak minimum global bila wajib pajak penerima insentif memiliki biaya penelitian dan pengembangan yang signifikan.

Pada PMK 153/2020, wajib pajak penerima supertax deduction dapat melakukan pengurangan penghasilan bruto maksimal sebesar 300% dari biaya penelitian dan pengembangan.

Bila insentif ini diberikan, tarif pajak efektif perusahaan bisa turun ke bawah 15% sehingga selisih antara tarif pajak efektif dan pajak minimum bisa dikenai top-up tax oleh negara lain.

Baca Juga: Panduan OECD Atur Interaksi antara GILTI dan Pajak Minimum Global

Adapun insentif tax allowance memiliki potensi terdampak oleh pajak minimum global bila wajib pajak memiliki nilai investasi yang signifikan.

Tak hanya mendapatkan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari nilai penanaman modal selama 6 tahun (masing-masing sebesar 5% per tahun), wajib pajak penerima tax allowance juga mendapatkan insentif penyusutan dan amortisasi dipercepat.

"Kalau investasinya signifikan, otomatis pengurangannya makin banyak dan effective tax rate-nya akan makin kecil. Selisih antara effective tax rate dan tarif pajak minimum akan makin besar," ujar Elsa.

Baca Juga: OECD Terbitkan Panduan Teknis Implementasi Pajak Minimum Global

Oleh karena itu, insentif pajak baru akan dirancang agar Indonesia tetap menarik bagi para investor asing tanpa perlu melanggar ketentuan pajak minimum global pada Pilar 2.

"Kita tidak mencari yang maksimum atau minimum, tetapi yang optimum terhadap competitiveness Indonesia dalam menarik investasi, optimum untuk penerimaan pajak, dan tidak mencederai kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama negara-negara Inclusive Framework," ujar Elsa. (sap)

Baca Juga: Dorong Kepastian Hukum, OECD Rilis Panduan MAP dan APA Multilateral

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : konsensus pajak global, pajak minimum global, pajak korporasi 15%, OECD, Pilar 1, Pilar 2

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 08 Desember 2022 | 12:45 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, Indonesia Jaring Masukan dari Negara Lain

Rabu, 07 Desember 2022 | 16:51 WIB
PAJAK MINIMUM GLOBAL

Banyak Insentif Terdampak Pajak Minimum Global, Begini Saran dari IBFD

Rabu, 07 Desember 2022 | 15:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Pasal 12B UN Model Belum Diimplementasikan Dalam Waktu Dekat

Rabu, 07 Desember 2022 | 13:51 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Pilar 1 Masih Terlalu Kompleks untuk Diterapkan di Negara Berkembang

berita pilihan

Rabu, 08 Februari 2023 | 19:00 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Mudahkan Pegawai Pabrik Bayar PKB, Pemprov Jabar Hadirkan Samsat Kawin

Rabu, 08 Februari 2023 | 18:58 WIB
SENGKETA PAJAK

Ini Data Jumlah Berkas Sengketa yang Masuk Pengadilan Pajak

Rabu, 08 Februari 2023 | 18:00 WIB
PROVINSI LAMPUNG

Siap-Siap! Pemutihan Pajak Kendaraan Bakal Digelar Mulai April 2023

Rabu, 08 Februari 2023 | 17:30 WIB
KP2KP SAMBAS

NPWP 15 Digit Tak Berlaku Mulai 2024, Ini Langkah-Langkah Validasi NIK

Rabu, 08 Februari 2023 | 17:15 WIB
BINCANG ACADEMY

Menyiapkan TP Doc 2023 dari Awal Tahun, Ternyata Ini Keuntungannya

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:54 WIB
PMK 177/2022

Begini Ketentuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukper di PMK 177/2022

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:45 WIB
KPP PRATAMA MAJENE

Gandeng Pemda, DJP Bisa Lacak WP yang Omzetnya Tembus Rp500 Juta

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:30 WIB
SENGKETA PAJAK

Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak, Putusan ‘Menolak’ Naik 41%

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Orang Kaya Cuma Bayar Pajak 8%, Biden Usulkan Pengenaan Pajak Minimum

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Bakal Segera Terbit, DJPK Sebut RPP Pajak Daerah Sudah Diharmonisasi