KERJA SAMA PAJAK INTERNASIONAL

Ditjen Pajak Rampungkan MoU dengan Malaysia & Argentina, Soal Apa?

Muhamad Wildan | Rabu, 09 Maret 2022 | 14:00 WIB
Ditjen Pajak Rampungkan MoU dengan Malaysia & Argentina, Soal Apa?

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) tercatat sedang memproses penyelesaian Memorandum of Understanding (MoU) on Automatic Exchange of Information (AEOI) on Withholding Tax antara Indonesia dan Malaysia, serta antara Indonesia dan Argentina.

Mengenai MoU on AEOI Withholding Tax antara Indonesia dan Malaysia, DJP dan Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) selaku Competent Authority (CA) Malaysia tercatat telah melakukan pembahasan finalisasi konsep MoU dalam Bahasa Inggris. Pembahasan ini diselenggarakan pada 2 November 2021 lalu.

"Dalam pertemuan ini sempat disampaikan pula oleh pihak CA Malaysia [LHDN] bahwa penandatanganan MoU kemungkinan akan dilaksanakan di sela-sela agenda kunjungan kerja Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia pada pekan berikutnya," tulis DJP pada Laporan Kinerja DJP Tahun 2021, dikutip Rabu (9/3/2022).

Baca Juga:
Otoritas Ini Bakal Hentikan Pemungutan Windfall Tax atas Laba Bank

Meski demikian, rencana tersebut belum terlaksana dan hingga 28 Desember 2021 masih belum ada kepastian mengenai kapan MoU akan ditandatangani oleh kedua otoritas pajak.

Kemudian, terkait dengan MoU on AEOI Withholding Tax antara Indonesia dan Argentina, DJP tercatat telah melakukan komunikasi dengan otoritas pajak Argentina dengan mengirimkan email pada 15 April 2021. Email tersebut memuat tentang pasal-pasal serta tata cara pertukaran informasi yang dimuat dalam konsep MoU.

Meski demikian, pihak otoritas pajak Argentina menyatakan masih membutuhkan pendapat terkait aspek teknis dan legal serta masih akan berdiskusi lebih lanjut mengenai MoU tersebut. Hal ini disampaikan oleh otoritas pajak Argentina kepada DJP pada 15 Juni 2021.

Baca Juga:
Malaysia Naikkan Tarif SST, Jasa Air hingga Listrik Tak Terdampak

Agar penyusunan MoU dapat segera diselesaikan, DJP pada tahun ini akan meningkatkan koordinasi dengan otoritas pajak Malaysia dan Argentina.

Untuk diketahui, DJP sebelumnya telah memiliki MoU on AEOI Withholding Tax dengan otoritas pajak Australia yakni Australian Taxation Office (ATO).

Dengan MoU tersebut, DJP bisa menerima informasi mengenai penghasilan wajib pajak Indonesia yang bersumber dari subjek pajak Australia.

Dalam jangka panjang, MoU ini dipandang dapat menekan praktik penghindaran dan pengelakan pajak yang selama ini dilakukan wajib pajak dengan tidak melaporkan penghasilan dan aset miliknya di luar negeri. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 02 Maret 2024 | 15:00 WIB BEA CUKAI TEGAL

Bawa Rokok Ilegal, Truk Terobos Exit Tol dan Tersangkut di Terowongan

Sabtu, 02 Maret 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Muncul Eror ETAX-40001 di e-Faktur, Bisa Coba Ganti Koneksi Internet

Sabtu, 02 Maret 2024 | 13:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perubahan Struktur Penerimaan Perpajakan RI pada Awal Reformasi Pajak

Sabtu, 02 Maret 2024 | 12:30 WIB KABUPATEN MOJOKERTO

Catat! Rumah Makan di Daerah Ini Bakal Dipasangi Alat Pencatat Pajak

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:30 WIB KINERJA PERDAGANGAN

Pemerintah Waspadai Surplus Neraca Perdagangan yang Terus Mengecil

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:15 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

UMKM Tak Bisa Lagi Pakai PPh Final 0,5 Persen, Masih Ada Insentif Lain

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

ASN Pindah ke IKN, 47 Tower Rumah Susun Disiapkan

Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Indonesia Dorong AS Otorisasi Pembaharuan Fasilitas GSP