Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 13 Januari 2022 | 16:37 WIB
TAX ALLOWANCE (3)
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Ditjen Pajak Lebih Sering Kalah di Pengadilan, Ini Salah Satu Sebabnya

A+
A-
14
A+
A-
14
Ditjen Pajak Lebih Sering Kalah di Pengadilan, Ini Salah Satu Sebabnya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan sejumlah faktor yang membuat otoritas lebih sering kalah saat beperkara dengan wajib pajak di pengadilan.

Direktur Keberatan dan Banding DJP Wansepta Nirwanda mengatakan mayoritas sengketa di pengadilan pajak merupakan sengketa pembuktian. Menurutnya, ada sejumlah keadaan yang membuat DJP sulit memenangkan perkara. Utamanya, wajib pajak tidak menyampaikan dokumen secara lengkap.

"Sebagian besar sengketa yang sampai ke pengadilan pajak adalah sengketa pembuktian terkait dokumen pendukung yang disampaikan oleh wajib pajak, namun tidak lengkap/tidak kompeten," katanya dikutip pada Kamis (25/11/2021).

Baca Juga: Tak Lunasi Tunggakan, Tanah Milik Wajib Pajak di Jateng Disita DJP

Wansepta menerangkan bagian dokumen yang tidak lengkap atau tidak kompeten tersebut tidak disampaikan wajib pajak pada proses awal seperti saat pemeriksaan dan keberatan. Dokumen pendukung baru disajikan wajib pajak saat proses litigasi di pengadilan.

Dokumen pendukung tersebut juga dalam banyak kasus tetap dipertimbangkan oleh majelis hakim. Hal tersebut kemudian memengaruhi hasil putusan yang lebih banyak mengabulkan gugatan atau banding yang diajukan wajib pajak.

"[Kemudian] dokumen pendukung yang tidak disampaikan pada proses pemeriksaan maupun proses keberatan namun tetap dipertimbangkan di pengadilan," terangnya.

Baca Juga: Jual Ratusan Ribu Data Pribadi, 2 Pegawai Kantor Pajak Ditangkap

Seperti diketahui, statistik pengadilan pajak untuk jumlah berkas sengketa masuk sepanjang 2020 mencapai 16.634 berkas. Angka itu naik 10,5% dibandingkan jumlah berkas sengketa pada 2019 yang sebanyak 15.048 berkas.

Gugatan atau banding yang ditujukan kepada dirjen pajak masih mendominasi berkas sengketa yang disampaikan kepada pengadilan. Pada tahun lalu, dirjen pajak tercatat sebagai terbanding atau tergugat dalam 14.660 berkas sengketa.

Adapun penyelesaian sengketa dengan hasil putusan mengabulkan seluruhnya mengambil porsi paling besar. Pada 2020, putusan mengabulkan seluruhnya tercatat sebanyak 4.598 atau 45,4% dari total hasil putusan.

Baca Juga: DJP Sebut SPT Harus Diisi Benar, Lengkap, dan Jelas! Ini Maksudnya

Kemudian, penyelesaian sengketa dengan hasil putusan menolak tercatat mengambil porsi 24,8%, mengabulkan sebagian 22,5%, tidak dapat diterima 5,7%, pencabutan 1,4%, membatalkan 0,2%, dan menambah pajak yang harus dibayar 0,1%. (sap)

Topik : penegakan hukum, pengadilan pajak, keberatan, banding, peninjauan kembali, wajib pajak, pemeriksaan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 09 Januari 2022 | 09:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mau Ikut Kebijakan II PPS Tapi Sedang Diperiksa, Ini Kata DJP

Jum'at, 07 Januari 2022 | 18:26 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pemungutan PPh Pasal 26 atas Bunga Pinjaman

Jum'at, 07 Januari 2022 | 17:27 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

DJP Ingatkan Terus Soal SPT, 'Yang Syaratnya Lengkap, Langsung Lapor'

Jum'at, 07 Januari 2022 | 16:51 WIB
KP2KP WATANSOPPENG

Petugas Pajak Datangi Toko Kelontong, Catat Besaran Omzet WP

berita pilihan

Senin, 17 Januari 2022 | 17:21 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Tak Lunasi Tunggakan, Tanah Milik Wajib Pajak di Jateng Disita DJP

Senin, 17 Januari 2022 | 17:17 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beban Ditjen Pajak Bertambah Terus, Coretax System Mutlak Diperlukan

Senin, 17 Januari 2022 | 17:00 WIB
INGGRIS

Perusahaan Leasing Peringatkan Pemilik Kendaraan Soal Tarif Cukai

Senin, 17 Januari 2022 | 16:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Negara Uni Eropa Punya 3 Skema Adopsi Pajak Minimum Global, Apa Saja?

Senin, 17 Januari 2022 | 16:25 WIB
CERITA DAN HUMOR PAJAK

Urutin Dokumen, Bukan Urutin yang Lain!

Senin, 17 Januari 2022 | 16:00 WIB
ANGKA KEMISKINAN

BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang

Senin, 17 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya