Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Dirjen Pajak Rilis SE Baru Soal Penunjukan Pemungut PPN PMSE

A+
A-
2
A+
A-
2
Dirjen Pajak Rilis SE Baru Soal Penunjukan Pemungut PPN PMSE

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak merilis petunjuk pelaksanaan penunjukan pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE)

Petunjuk pelaksanaan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-44/PJ/2020. Surat edaran ini dimaksudkan untuk memberi pedoman dalam penunjukan pemungut PPN PMSE yang sebelumnya telah diatur dalam PMK 48/2020 dan Peraturan Dirjen Pajak No.PER-12/PJ/2020.

“Dengan mempertimbangkan bahwa saat ini belum tersedia petunjuk pelaksanaan penunjukan … pemungut PPN PMSE, perlu disusun surat edaran direktur jenderal pajak sebagai petunjuk pelaksanaan,” demikian penggalan bagian umum SE-44/2020, dikutip pada Rabu (2/9/2020).

Baca Juga: DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Beleid yang ditetapkan pada 30 Juli 2020 ini diharapkan dapat mewujudkan tertib administrasi perpajakan berkenaan dengan penunjukan pemungut PPN PMSE. Beleid ini juga dirilis untuk membangun data dan/atau informasi pemungut PPN PMSE yang relevan dan akurat.

Selain itu, beleid ini juga diterbitkan untuk memberi kemudahan dan pelayanan prima kepada pemungut PPN PMSE dengan memperhatikan praktik terbaik internasional. Adapun SE-44/PJ/2020 memberikan pedoman penunjukan pemungut PPN PMSE dengan menjabarkannya dalam 6 ruang lingkup.

Pertama, pengertian. Sebagai beleid yang menjadi petunjuk pelaksanaan, cakupan pengertian yang dijelaskan dalam SE-44/PJ/2020 lebih beragam. Misalnya, SE ini menjabarkan definisi dari kartu nomor identitas perpajakan, nomor identitas perpajakan, dan portal PMSE.

Baca Juga: Kemplang Pajak Lewat Bitcoin, Pengusaha Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Kedua, ketentuan umum. Bagian ini menegaskan ketentuan umum penunjukan pemungutan PPN PMSE yang sebelumnya telah diatur dalam PMK 48/2020 dan Perdirjen Pajak No.PER-12/PJ/2020. Ketentuan umum itu mulai dari wewenang penunjukan, batasan kriteria tertentu, hingga pencabutan penunjukan.

Ketiga, penunjukan pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN PMSE. Bagian ini menjelaskan bagaimana prosedur penunjukan pemungut PPN PMSE. Rincian mengenai prosedur tersebut mulai dari dasar penunjukan hingga penerbitan nomor identitas perpajakan untuk pemungut PPN PMSE.

Keempat, aktivasi akun dan pemutakhiran data pemungut PPN PMSE. Bagian ini menjabarkan tata cara aktivasi akun dan pemutakhiran data secara daring (online) pada portal PMSE. Ketentuan ini sebelumnya telah diwajibkan dalam Pasal 8 ayat (1) PER-12/PJ/2020.

Baca Juga: Optimalkan Aplikasi Berbasis Data Analisis, DJP Gelar Sosialisasi

Kelima, pemberitahuan perubahan data pemungut PPN PMSE. Bagian ini memerinci prosedur perubahan data apabila data dan/atau informasi pemungut PPN PMSE yang terdapat dalam basis data DJP berbeda dengan keadaan yang sebenarnya,

Keenam, pencabutan penunjukan pemungut PPN PMSE. Sebelumnya, Pasal 6 ayat (1) PER-12/PJ/2020 menyatakan dirjen pajak dapat mencabut penunjukan pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN PMSE jika tidak memenuhi batasan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. (kaw)

Baca Juga: AR, Pemeriksa, dan Juru Sita Pajak Mulai Pakai Aplikasi DJP Ini
Topik : SE-44/PJ/2020, PMK 48/2020, PER-12/PJ/2020, PPN, produk digital, PMSE, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 24 Juli 2021 | 09:00 WIB
INSENTIF PAJAK

Dampak Insentif Pajak Mobil Ditanggung Pemerintah, Ini Kata Kemenkeu

Sabtu, 24 Juli 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Benahi Administrasi Pajak Bendahara Pemerintah, Ini Aturan yang Terbit

Sabtu, 24 Juli 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Kendala Pelaporan Pajak Bendahara Pemerintah, Aplikasi Ini Jadi Solusi

Jum'at, 23 Juli 2021 | 19:30 WIB
AGENDA PAJAK

DJP Adakan Lomba Tutur Pajak 2021, Total Hadiah Rp45 Juta

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mendag Lutfi Sebut Carbon Border Tax Bakal Ganggu Perdagangan Dunia

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:13 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India

Selasa, 27 Juli 2021 | 17:54 WIB
CHINA

China Tolak Rencana Pengenaan Carbon Border Tax

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:36 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Mulai Bulan Depan, Penagihan Pajak Digencarkan

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Kemplang Pajak Lewat Bitcoin, Pengusaha Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN MALANG

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Adakan Acara Bagi-Bagi Hadiah