Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Diminta Presiden Cek Impor Tekstil di PLB, Ini Temuan Sri Mulyani

2
2

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) saat mengecek PLB di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Jumat (4/10/2019). (Foto: Firman/Biro KLI)

JAKARTA, DDTCNews—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendatangi Pusat Logistik Berikat (PLB) di wilayah Sunter, Jakarta Utara, Jumat (4/10/2019). Ia datang bersama Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak sekitar pukul 14.00 WIB di PLB PT Uniair dan PT Dunia Express.

Menkeu mengatakan kedatangannya secara mendadak itu diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk mengecek langsung PLB. Presiden Jokowi mendapatkan laporan adanya banjir impor tekstil dan produk tekstil (TPT) melalui PLB.

Laporan yang masuk ke Presiden itu datang langsung dari industri tekstil. Salah satu laporannya mengatakan bahwa banjirnya produk impor TPT berasal dari PLB-PLB yang ada. “Kami mau mengecek benar tidaknya hal itu,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga: Peringat Daya Saing RI Turun, Ini Fokus Perbaikan dari Otoritas Fiskal

Seusai meninjau PLB dan berdiskusi dengan Asosiasi PLB serta Asosiasi Logistik Indonesia, ia membantah kalau melimpahnya barang impor tekstil akibat PLB. Ia menegaskan, sistem yang diterapkan oleh PLB sangat ketat.

Bahkan barang impor dari pelabuhan di bawa ke PLB dengan truk khusus yang sudah dilengkapi GPS. Oleh karena itu, barang impor yang masuk ke PLB bisa dicek dan diperiksa secara detail oleh Ditjen Bea dan Cukai, termasuk terkait dengan perizinannya.

Impor TPT sendiri tidak mengalami kenaikan signifikan, US$4,7 miliar pada 2017, US$4,9 miliar pada 2018, dan sampai September 2019 US$3,7 miliar. “Jadi, impor (TPT) ini ada yang dari produsen sendiri atau melalui umum. Kalau persoalannya ini bukan di PLB, kita harus mencari di mana,” ujar Menkeu.

Baca Juga: Soal Nasib Cukai Kantong Plastik, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2017, TPT terbagi atas 2 kelompok yaitu A dan B. Kelompok A yaitu barang sudah diproduksi di dalam negeri dan syarat impornya perlu rekomendasi Kemenperin, persetujuan impor dan kuota Kemendag, dan laporan surveyor.

Kelompok B yaitu barang belum diproduksi di dalam negeri dan syarat impornya hanya laporan surveyor, tidak perlu rekomendasi dari Kemenperin serta persetujuan impor dan kuota dari Kemendag.

Menkeu menjelaskan importasi TPT melalui PLB sangat kecil, hanya 4,1% dari total impor nasional pada 2019 yang meliputi impor umum, kawasan berikat, dan dari PLB. Impor dari PLB itu terdiri dari Kelompok A 77% (3,15% dari impor nasional) dan Kelompok B 23% (0,95% dari impor nasional).

Baca Juga: Soal Pengelolaan Sampah, Sri Mulyani Pakai Semua Instrumen Fiskal

“DJBC akan melakukan pengawasan kepada importasi TPT melalui sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak, serta pengawasan fisik melalui patroli terutama untuk mencegah penyelundupan ballpress [karung padat berisi pakaian bekas],” tegas Menkeu seperti dilansir kemenkeu.go.id.(Bsi)

Laporan yang masuk ke Presiden itu datang langsung dari industri tekstil. Salah satu laporannya mengatakan bahwa banjirnya produk impor TPT berasal dari PLB-PLB yang ada. “Kami mau mengecek benar tidaknya hal itu,” kata Sri Mulyani.

Baca Juga: Peringat Daya Saing RI Turun, Ini Fokus Perbaikan dari Otoritas Fiskal

Seusai meninjau PLB dan berdiskusi dengan Asosiasi PLB serta Asosiasi Logistik Indonesia, ia membantah kalau melimpahnya barang impor tekstil akibat PLB. Ia menegaskan, sistem yang diterapkan oleh PLB sangat ketat.

Bahkan barang impor dari pelabuhan di bawa ke PLB dengan truk khusus yang sudah dilengkapi GPS. Oleh karena itu, barang impor yang masuk ke PLB bisa dicek dan diperiksa secara detail oleh Ditjen Bea dan Cukai, termasuk terkait dengan perizinannya.

Impor TPT sendiri tidak mengalami kenaikan signifikan, US$4,7 miliar pada 2017, US$4,9 miliar pada 2018, dan sampai September 2019 US$3,7 miliar. “Jadi, impor (TPT) ini ada yang dari produsen sendiri atau melalui umum. Kalau persoalannya ini bukan di PLB, kita harus mencari di mana,” ujar Menkeu.

Baca Juga: Soal Nasib Cukai Kantong Plastik, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2017, TPT terbagi atas 2 kelompok yaitu A dan B. Kelompok A yaitu barang sudah diproduksi di dalam negeri dan syarat impornya perlu rekomendasi Kemenperin, persetujuan impor dan kuota Kemendag, dan laporan surveyor.

Kelompok B yaitu barang belum diproduksi di dalam negeri dan syarat impornya hanya laporan surveyor, tidak perlu rekomendasi dari Kemenperin serta persetujuan impor dan kuota dari Kemendag.

Menkeu menjelaskan importasi TPT melalui PLB sangat kecil, hanya 4,1% dari total impor nasional pada 2019 yang meliputi impor umum, kawasan berikat, dan dari PLB. Impor dari PLB itu terdiri dari Kelompok A 77% (3,15% dari impor nasional) dan Kelompok B 23% (0,95% dari impor nasional).

Baca Juga: Soal Pengelolaan Sampah, Sri Mulyani Pakai Semua Instrumen Fiskal

“DJBC akan melakukan pengawasan kepada importasi TPT melalui sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak, serta pengawasan fisik melalui patroli terutama untuk mencegah penyelundupan ballpress [karung padat berisi pakaian bekas],” tegas Menkeu seperti dilansir kemenkeu.go.id.(Bsi)

Topik : impor tekstil, sri mulyani, presiden jokowi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua pekan sekali, dengan berkomentar pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews!! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 04 September 2019 | 18:14 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Kamis, 03 Oktober 2019 | 17:53 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 03 Oktober 2019 | 17:03 WIB
TATA KELOLA PERKOTAAN LAYAK HUNI