Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Rabu, 12 Januari 2022 | 15:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Diminta Pangkas Tarif Pajak, Ini Respons Menkeu Jerman

A+
A-
3
A+
A-
3
Diminta Pangkas Tarif Pajak, Ini Respons Menkeu Jerman
Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz. (DDTCNews - foto: vaaju)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz menyatakan tidak akan membuat perubahan signifikan terhadap sistem pajak negara pada 2019. Ini berlaku juga terhadap kritikan sekaligus permintaan pemangkasan pajak bagi masyarakat berpenghasilan menengah.

Olaf menegaskan pemerintah akan tetap pada jalurnya pada saat ini. Menurutnya, Jerman perlu mengikuti rezim pajak yang berhati-hati untuk menghadapi situasi global saat ini. Dengan demikian, perubahan kebijakan tidak menjadi pilihan yang dilirik.

“Tidak ada banyak ruang untuk mencoba hal-hal baru,” katanya, seperti dilansir dari The Local, Jumat (26/10/2018).

Baca Juga: WP Kebingungan Aturan Teknis Natura Belum Terbit, Begini Respons DJP

Jerman disebut-sebut memiliki salah satu beban pajak tertinggi di negara maju, baik untuk perusahaan maupun karyawan. Asosiasi Pembayar Pajak telah meminta Menteri Keuangan untuk menaikkan tingkat penghasilan tertinggi dari gaji 55.000 euro menjadi 80.000 euro (sekitar Rp1,4 miliar).

Pelaku industri pun meminta agar pemerintah menurunkan pajak korporasi yang saat ini berada di level 30%. Hal ini diminta dengan pertimbangan agar bisnis Jerman tetap bisa kompetitif di pasar perekonomian global.

Kendati kukuh tidak membuat perubahan kebijakan yang signigikan, Olaf merevisi turun senilai 2,3 miliar euro (sekitar Rp39,7 triliun) dalam perkiraan pendapatan pada 2019. Basis yang digunakan adalah estimasi terakhir yang telah dipublikasikan pada Mei 2018. Ini menjadi pertama kalinya prognosis pendapatan pajak telah diperhitungkan untuk turun.

Baca Juga: Sinyal Kemenkeu Tak Lanjutkan Insentif PPh Pasal 21 DTP, Ini Kata BKF

Performa tingkat pengangguran yang rendah di saat rendahnya suku bunga, menurut Olaf, menjadi kepastian terisinya kas pemerintah. Namun, pertumbuhan ekonomi pada tahun ini diprediksi melambat. Dengan demikian, ada sinyal perlambatan penyerapan tenaga kerja dan kenaikan gaji.

Menurutnya, penerimaan pajak tidak harus selalu tumbuh signifikan selama masih bisa untuk membiayai program sosial yang ambisius dalam anggaran. Maklum, pemerintah akan mendukung digratiskannya sekolah TK dan memperbaiki rencana pensiun negara.

“Pohon tidak dapat terus tumbuh ke langit,” tutur Olaf sebagai analogi penerimaan pajak. (kaw)

Baca Juga: Jamin Tak Ada Kenaikan Pajak, Pemerintah Lanjutkan Pemberian Insentif

Topik : Jerman, pajak penghasilan, Olaf Scholz

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 28 Desember 2021 | 17:50 WIB
OPINI PAJAK

Harmonisasi Peraturan Perpajakan: Suatu Narasi Keadilan

Minggu, 26 Desember 2021 | 14:00 WIB
GUYANA

Gaji Polisi dan Pemadam Kebakaran Dibebaskan dari Pajak

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Dana PEN Naik Lagi Jadi Rp455,62 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK

Menelisik Jejak Penghindaran Pajak ‘Para Raksasa’

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Defisit APBN 2021 Turun Signifikan, Sri Mulyani: Bukan Tugas Mudah

Rabu, 19 Januari 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan Pajak Tembus 103%, Sri Mulyani Bantah Targetnya Diturunkan

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:40 WIB
EDUKASI PAJAK

Tax Center Universitas Gunadarma Luncurkan Aplikasi M-edu Tax

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:23 WIB
AGENDA ATPETSI

Negara Butuh Pajak untuk Capai Target SDGs, Simak Analisisnya

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:11 WIB
SELEBRITAS

Ngobrol Bareng Ghozali, Deddy Corbuzier: Lu Ditagih Pajak Katanya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Barang Kena Pajak Belum Tentu Dikenakan PPN, Ini Penjelasannya