Fokus
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Didesak Pengusaha, PM Pertimbangkan Perpanjangan Diskon Pajak Solar

A+
A-
0
A+
A-
0
Didesak Pengusaha, PM Pertimbangkan Perpanjangan Diskon Pajak Solar

Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha menyambut Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida selama kunjungan resmi ke Thailand, di Bangkok, Thailand, Senin (2/5/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Soe Zeya Tun/WSJ/djo

BANGKOK, DDTCNews - Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha menyatakan kabinet akan membahas usulan perpanjangan pemotongan pajak solar pada pekan depan.

Chan-o-cha mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan kebijakan tentang harga solar secara hati-hati. Menurutnya, kebijakan perpanjangan pemotongan pajak solar akan diumumkan sebelum insentif itu berakhir pada 20 Mei 2022.

"Kami harus bekerja selangkah demi selangkah. Kami tidak bisa memberikan potongan [pajak] begitu saja," katanya, Rabu (11/5/2022).

Baca Juga: Belum Isi Daftar Harta di SPT 2016-2020, Bisa Pembetulan? Ini Kata DJP

Chan-o-cha menuturkan pemerintah tidak dapat menjanjikan pemotongan pajak yang besar karena akan berdampak pada kas negara. Untuk itu, Kementerian Keuangan akan menghitung berapa besaran dan durasi pemotongan pajak atas solar yang diberikan.

Saat ini, lanjutnya, pemerintah memerlukan penerimaan pajak untuk mengatasi beberapa persoalan, termasuk menambal Dana Bahan Bakar Minyak yang dicairkan demi meredam dampak gejolak harga minyak dunia.

"Semuanya harus kita perhitungkan. Kita perlu menunggu dan melihat situasi selama beberapa bulan ke depan untuk mengambil tindakan," ujarnya.

Baca Juga: Bareng Coretax System, Penggunaan NIK sebagai NPWP Dimulai Tahun Depan

Seperti dilansir nationthailand.com, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Energi Supattanapong Punmeechaow menyatakan bakal mengupayakan kabinet menyetujui usulan perpanjangan periode potongan pajak atas solar.

Di sisi lain, Komite Eksekutif Dana Bahan Bakar juga akan memutuskan usulan perpanjangan periode subsidi solar untuk melindungi daya beli masyarakat.

Sementara itu, Federasi Industri Thailand (Federation of Thai Industries/FTI) meminta pemerintah memperpanjang periode pemotongan pajak pada solar setidaknya selama 3 bulan mendatang. Sebab, insentif tersebut masih diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat yang masih rentan.

Baca Juga: Ikut Kebijakan II PPS? Ini Risiko Jika WP Tidak Ungkap Seluruh Harta

Pemerintah sebelumnya telah memberikan pemotongan pajak 50% dari yang biasanya dikenakan sebesar 5,99 baht atau sekitar Rp1.650 per liter dalam jangka waktu 3 bulan. Hal itu dilakukan untuk menahan harga solar tetap di bawah 30 baht atau Rp8.300 per liter.

Kebijakan insentif pajak itu melengkapi skema subsidi yang berasal dari Dana Bahan Bakar Minyak Negara senilai 11,21 baht atau Rp3.100 per liter mulai 19 April 2022.

Hingga akhir April 2022, realisasi dana yang dipakai untuk memberikan subsidi setidaknya telah mencapai 50 miliar baht atau Rp13,82 triliun sehingga pemerintah berencana menguranginya secara bertahap. (rig)

Baca Juga: Ajak Wajib Pajak Ikut PPS, Via Vallen: Daripada Kena Sanksi

Topik : thailand, pajak, pajak internasional, pajak solar, insentif pajak, kebijakan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

berita pilihan

Senin, 27 Juni 2022 | 17:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS Jadi Booster Penerimaan Pajak, Setoran PPh Final Melonjak

Senin, 27 Juni 2022 | 17:08 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Belum Isi Daftar Harta di SPT 2016-2020, Bisa Pembetulan? Ini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 17:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Punya Opsi Pembetulan SPT Jika Tak Mau Ikut PPS, Begini Kata DJP

Senin, 27 Juni 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Investasi di Bidang Pendidikan Lebih Menguntungkan

Senin, 27 Juni 2022 | 16:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Bareng Coretax System, Penggunaan NIK sebagai NPWP Dimulai Tahun Depan

Senin, 27 Juni 2022 | 15:32 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ikut Kebijakan II PPS? Ini Risiko Jika WP Tidak Ungkap Seluruh Harta

Senin, 27 Juni 2022 | 15:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Wajib Pajak Ikut PPS, Via Vallen: Daripada Kena Sanksi

Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak Kode Transaksi 04 Lewat e-Faktur Versi 3.2

Senin, 27 Juni 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Implementasi Pajak Karbon Perlu Timing yang Tepat