Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Didesak Pengusaha, PM Pertimbangkan Perpanjangan Diskon Pajak Solar

A+
A-
0
A+
A-
0
Didesak Pengusaha, PM Pertimbangkan Perpanjangan Diskon Pajak Solar

Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha menyambut Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida selama kunjungan resmi ke Thailand, di Bangkok, Thailand, Senin (2/5/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Soe Zeya Tun/WSJ/djo

BANGKOK, DDTCNews - Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha menyatakan kabinet akan membahas usulan perpanjangan pemotongan pajak solar pada pekan depan.

Chan-o-cha mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan kebijakan tentang harga solar secara hati-hati. Menurutnya, kebijakan perpanjangan pemotongan pajak solar akan diumumkan sebelum insentif itu berakhir pada 20 Mei 2022.

"Kami harus bekerja selangkah demi selangkah. Kami tidak bisa memberikan potongan [pajak] begitu saja," katanya, Rabu (11/5/2022).

Baca Juga: Pakai PPh Final UMKM, Perhatikan Status Perpajakan Suami Istri PH-MT

Chan-o-cha menuturkan pemerintah tidak dapat menjanjikan pemotongan pajak yang besar karena akan berdampak pada kas negara. Untuk itu, Kementerian Keuangan akan menghitung berapa besaran dan durasi pemotongan pajak atas solar yang diberikan.

Saat ini, lanjutnya, pemerintah memerlukan penerimaan pajak untuk mengatasi beberapa persoalan, termasuk menambal Dana Bahan Bakar Minyak yang dicairkan demi meredam dampak gejolak harga minyak dunia.

"Semuanya harus kita perhitungkan. Kita perlu menunggu dan melihat situasi selama beberapa bulan ke depan untuk mengambil tindakan," ujarnya.

Baca Juga: DJP Ingatkan Lagi, Nama NPWP Cabang Harus Sama Dengan Pusat

Seperti dilansir nationthailand.com, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Energi Supattanapong Punmeechaow menyatakan bakal mengupayakan kabinet menyetujui usulan perpanjangan periode potongan pajak atas solar.

Di sisi lain, Komite Eksekutif Dana Bahan Bakar juga akan memutuskan usulan perpanjangan periode subsidi solar untuk melindungi daya beli masyarakat.

Sementara itu, Federasi Industri Thailand (Federation of Thai Industries/FTI) meminta pemerintah memperpanjang periode pemotongan pajak pada solar setidaknya selama 3 bulan mendatang. Sebab, insentif tersebut masih diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat yang masih rentan.

Baca Juga: Ingat! Jika Sudah Pakai Pembukuan, Tak Bisa Kembali Gunakan Pencatatan

Pemerintah sebelumnya telah memberikan pemotongan pajak 50% dari yang biasanya dikenakan sebesar 5,99 baht atau sekitar Rp1.650 per liter dalam jangka waktu 3 bulan. Hal itu dilakukan untuk menahan harga solar tetap di bawah 30 baht atau Rp8.300 per liter.

Kebijakan insentif pajak itu melengkapi skema subsidi yang berasal dari Dana Bahan Bakar Minyak Negara senilai 11,21 baht atau Rp3.100 per liter mulai 19 April 2022.

Hingga akhir April 2022, realisasi dana yang dipakai untuk memberikan subsidi setidaknya telah mencapai 50 miliar baht atau Rp13,82 triliun sehingga pemerintah berencana menguranginya secara bertahap. (rig)

Baca Juga: Biar Orang Mau Balik Nama, Provinsi Diminta Hapus BBNKB Mobil Bekas

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : thailand, pajak, pajak internasional, pajak solar, insentif pajak, kebijakan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 25 November 2022 | 16:36 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Beri Kemudahan, Ini Ketentuan Pemindahbukuan Pakai e-Pbk DJP Online

Jum'at, 25 November 2022 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Realisasi Sudah Sentuh 98,9%, Menkeu: Kinerja PNBP akan Lampaui Target

Jum'at, 25 November 2022 | 16:15 WIB
EDUKASI PAJAK

Butuh Artikel Panduan Pajak Berbahasa Inggris? Akses Perpajakan ID

Jum'at, 25 November 2022 | 16:00 WIB
TIPS METERAI

Cara Refund Kuota Meterai Elektronik

berita pilihan

Sabtu, 26 November 2022 | 15:00 WIB
PP 23/2018

Pakai PPh Final UMKM, Perhatikan Status Perpajakan Suami Istri PH-MT

Sabtu, 26 November 2022 | 14:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Ingatkan Lagi, Nama NPWP Cabang Harus Sama Dengan Pusat

Sabtu, 26 November 2022 | 13:00 WIB
PMK 54/2021

Ingat! Jika Sudah Pakai Pembukuan, Tak Bisa Kembali Gunakan Pencatatan

Sabtu, 26 November 2022 | 12:30 WIB
PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Periksa Kapal Pesiar Masuk Wilayah RI, Bea Cukai Lakukan Boatzoeking

Sabtu, 26 November 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif CHT 2023 Naik, DJBC Antisipasi Industri Rokok Borong Pita Cukai

Sabtu, 26 November 2022 | 11:30 WIB
PAJAK DAERAH

Biar Orang Mau Balik Nama, Provinsi Diminta Hapus BBNKB Mobil Bekas

Sabtu, 26 November 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tata Cara Pengajuan Permohonan Penetapan Tarif Bea Masuk USDFS

Sabtu, 26 November 2022 | 10:30 WIB
PER-04/PJ/2020

Data Alamat NPWP Berubah, Masih Perlu Cetak SPPKP? Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 26 November 2022 | 10:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Waduh! Libatkan 14 Perusahaan, Bos Tekstil Bikin Faktur Pajak Fiktif

Sabtu, 26 November 2022 | 09:30 WIB
SELEBRITAS

Tak Cuma Soleh, Ini Sederet Kucing yang 'Diangkat' Jadi Pegawai DJP