ITALIA

Didanai Pajak Penghasilan, Gerakan Sosial Resmi Jadi Partai Politik

Redaksi DDTCNews | Rabu, 01 Desember 2021 | 11:30 WIB
Didanai Pajak Penghasilan, Gerakan Sosial Resmi Jadi Partai Politik

Ilustrasi.

ROMA, DDTCNews - Gerakan sosial 5Star Italia akhirnya bertransformasi menjadi partai politik setelah mayoritas anggota sepakat menerima uang dari wajib pajak.

Pemimpin 5Star Giuseppe Conte mengatakan 72% anggota 5Star setuju untuk menerima sumbangan dari uang pajak penghasilan (PPh) orang pribadi. Dengan keputusan itu, 5Star wajib mendaftarkan diri sebagai partai politik.

"Ini sinyal yang sangat baik meskipun anggota yang menggunakan hak pilih rendah," katanya, dikutip pada Rabu (1/12/2021).

Baca Juga:
Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Untuk diketahui, sistem hukum Italia memberi opsi kepada wajib pajak untuk memberikan sebagian pembayaran PPh kepada partai politik. Kelompok sosial yang ingin mengakses dana pembayar pajak tersebut harus mendaftarkan diri sebagai partai politik.

Mantan Perdana Menteri Italia itu menyatakan dana publik hasil sumbangan PPh orang pribadi akan digunakan untuk memperkuat kegiatan partai di daerah. Dana hasil pajak juga akan digunakan untuk mendukung kebutuhan dan menyalurkan tuntutan masyarakat.

Sementara itu, salah satu petinggi 5Star Michele Gubitosa mendukung status 5Star yang menjadi parpol. Menurutnya, tambahan sumber penerimaan dapat mendukung agenda 5Star dalam reformasi politik di Italia.

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

"Semua orang dapat memilih secara sukarela untuk membiayai agenda politik kami. Ini merupakan jalur baru bagi gerakan 5Star," tuturnya.

Namun demikian, tidak semua anggota 5Star setuju dengan perubahan status sebagai parpol. Senator 5Star dan juga mantan menteri transportasi Danilo Toninelli mengkritik perubahan status gerakan sosial menjadi partai politik.

Menurutnya, dengan menjadi parpol maka 5Star akan kehilangan harapan untuk mengubah sistem politik Italia. Sebab, gerakan partai kini terikat dengan sumber daya dan pendanaan publik.

"5Star memang harus berevolusi, tapi tidak berarti kita harus melakukan hal yang sama seperti pihak lain," ujarnya seperti dilansir politico.eu. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 18:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Sisir Tempat-Tempat Usaha, Pemda Cari Wajib Pajak Baru

Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara