BERITA PAJAK HARI INI

Demi Tax Amnesty, Jokowi Siap ke Singapura

Redaksi DDTCNews | Jumat, 29 Juli 2016 | 09:59 WIB
Demi Tax Amnesty, Jokowi Siap ke Singapura Presiden Jokowi (Foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews — Berbagai persoalan ekonomi yang menghimpit Indonesia menanti untuk segera dituntaskan, seperti kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, dan lainnya. Kucuran Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Negara (APBN) dinilai belum efektif untuk mengatasi berbagai persoalan itu.

Seiring dengan dilaksanakannya program tax amnesty, banyak pihak berharap penerimaan uang tebusan yang ditargetkan sebesar Rp165 triliun mampu menopang penerimaan negara. Tidak mengherankan jika pemerintah gencar melakukan sosialisasi guna menyukseskan program ini.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan petugas pajak untuk proaktif mendatangi wajib pajak.Presiden menilai keberhasilan tax amnesty bergantung pada kesiapan pihak internal pemerintah, terutama jajaran Ditjen Pajak.

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Bahkan Kepala Negara siap melakukan sosialisasi langsung ke Singapura. Benarkah Presiden Joko Widodo akan terjun langsung ke Singapura? Baca berita selengkapnya:

All Out untuk Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo menyatakan akan all out menyukseskan pelaksanaan tax amnesty. Tak tanggung-tanggung untuk menunjukkan keseriusan pemerintah, Presiden akan melakukan sendiri sosialisasi ke Singapura, Makassar, Semarang, Bandung dan Jakarta. Seperti diketahui Singapura menjadi salah satu negara yang selama ini dianggap sebagai ‘surga’ bagi Warga Negara Indonesia untuk menyimpan dananya.

Baca Juga:
Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Perkembangan Penerimaan Tax Amnesty

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menuturkan sejauh ini total harta yang sudah dideklarasikan mencapai Rp1,78 triliun, sedangkan penerimaan uang tebusan sebesar Rp41 miliar. Sementara Bank Mandiri menyatakan pihaknya baru menjaring 22 rekening dengan jumlah uang tebusan sebesar Rp30 miliar.

Gateway Sekuritas Ditambah

Baca Juga:
Efek Harga Komoditas, PPh Badan Terkontraksi 29,8% di Kuartal I/2024

Bursa Efek Indonesia berencana merelaksasi kriteria perusahaan sekuritas yang dapat menjadi pintu masuk dana repatriasi. Ada 3 hingga 4 butir kriteria yang direlaksasi, salah satunya soal besaran modal kerja bersih disesuaikan (MKBD).

Panin Asset Management Incar Dana Rp10 Triliun

PT Panin Asset Management optimistis dapat menerap dana Rp10 triliun dari kebijakan tax amnesty. Grup Panin telah menyiapkan dua model untuk ditawarkan kepada pemilik dana tax amnesty. Pertama, bisa memilih instrumen sendiri. Kedua, menyediakan kontrak pengelolaan dana (KPD).

Baca Juga:
APBN Catatkan Surplus Rp 8,1 Triliun pada Kuartal I/2024

Ini Janji Sri Mulyani Soal APBN

Sri Mulyani yang baru saja dilantik menjadi Menteri Keuangan mengungkapkan target penerimaan negara tahun 2016 cukup ambisius.Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji penyusunan APBN akan dilakukan lebih kredibel dan realistis guna memberikan kepastian bagi dunia usaha. Pasalnya kredibilitas APBN menjadi penting untuk membangun konfidensi dan memperkuat kepastian bagi internal pemerintah dan pelaku usaha, serta masyarakat.

Postur APBN-P 2016 Dirombak

Baca Juga:
Penerimaan Pajak Secara Neto Kontraksi 8,86 Persen di Kuartal I/2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani siap merombak komposisi APBN Perubahan (APBN-P)2016. Sri berharap upaya tersebut menjadi langkah antisipasi dini terhadap potensi risiko fiskal, seperti membengkaknya defisit anggaran. Risiko itu naik seiring seretnya penerimaan pajak pada tahun ini.

Rapor Kilap Emiten Kakap

Kinerja emiten berkapitalisasi pasar raksasa mulai menggeliat. Pundi-pundi perusahaan kakap pun kian menggelembung seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan potensi repatriasi dalam program tax amnesty. Tercatat 7 dari 10 emiten jumbo membukukan pertumbuhan laba bersih 7,13% menjadi Rp47,48 triliun. Padahal pada kuartal sebelumnya laba bersih emiten big cap hanya tumbuh 4,96%.

Baca Juga:
Jokowi: Presiden dan Wapres Terpilih Harus Segera Siap-Siap Bekerja

Agustus Anggaran Cair

Pemerintah menjanjikan pencairan penyertaan modal negara sudah bisa dieksekusi mulai pertengahan atau akhir Agustus 2016. Dirjen Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Sonny Loho mengatakan saat ini pemerintah sedang menyiapkan peraturan pemerintah (PP) yang menjadi prasyarat pencairan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 13:39 WIB PENERIMAAN PAJAK

Efek Harga Komoditas, PPh Badan Terkontraksi 29,8% di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 11:21 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp 8,1 Triliun pada Kuartal I/2024

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara