Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Demi Tax Amnesty, Jokowi Siap ke Singapura

0
0
Presiden Jokowi (Foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews — Berbagai persoalan ekonomi yang menghimpit Indonesia menanti untuk segera dituntaskan, seperti kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, dan lainnya. Kucuran Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Negara (APBN) dinilai belum efektif untuk mengatasi berbagai persoalan itu.

Seiring dengan dilaksanakannya program tax amnesty, banyak pihak berharap penerimaan uang tebusan yang ditargetkan sebesar Rp165 triliun mampu menopang penerimaan negara. Tidak mengherankan jika pemerintah gencar melakukan sosialisasi guna menyukseskan program ini.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan petugas pajak untuk proaktif mendatangi wajib pajak.Presiden menilai keberhasilan tax amnesty bergantung pada kesiapan pihak internal pemerintah, terutama jajaran Ditjen Pajak.

Baca Juga: THR PNS Cair, Sri Mulyani Harapkan Ada Dampak Positif ke PDB

Bahkan Kepala Negara siap melakukan sosialisasi langsung ke Singapura. Benarkah Presiden Joko Widodo akan terjun langsung ke Singapura? Baca berita selengkapnya:

All Out untuk Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo menyatakan akan all out menyukseskan pelaksanaan tax amnesty. Tak tanggung-tanggung untuk menunjukkan keseriusan pemerintah, Presiden akan melakukan sendiri sosialisasi ke Singapura, Makassar, Semarang, Bandung dan Jakarta. Seperti diketahui Singapura menjadi salah satu negara yang selama ini dianggap sebagai ‘surga’ bagi Warga Negara Indonesia untuk menyimpan dananya.

Baca Juga: Asyik, THR PNS, TNI, & Polri Cair Serentak Hari Ini

Perkembangan Penerimaan Tax Amnesty

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menuturkan sejauh ini total harta yang sudah dideklarasikan mencapai Rp1,78 triliun, sedangkan penerimaan uang tebusan sebesar Rp41 miliar. Sementara Bank Mandiri menyatakan pihaknya baru menjaring 22 rekening dengan jumlah uang tebusan sebesar Rp30 miliar.

Gateway Sekuritas Ditambah

Baca Juga: Sri Mulyani Percaya Diri Pengelolaan APBN Terjaga Hingga Akhir 2019

Bursa Efek Indonesia berencana merelaksasi kriteria perusahaan sekuritas yang dapat menjadi pintu masuk dana repatriasi. Ada 3 hingga 4 butir kriteria yang direlaksasi, salah satunya soal besaran modal kerja bersih disesuaikan (MKBD).

Panin Asset Management Incar Dana Rp10 Triliun

PT Panin Asset Management optimistis dapat menerap dana Rp10 triliun dari kebijakan tax amnesty. Grup Panin telah menyiapkan dua model untuk ditawarkan kepada pemilik dana tax amnesty. Pertama, bisa memilih instrumen sendiri. Kedua, menyediakan kontrak pengelolaan dana (KPD).

Baca Juga: KSSK Gelar Rapat Koordinasi Setelah Aksi 22 Mei, Ini Hasilnya

Ini Janji Sri Mulyani Soal APBN

Sri Mulyani yang baru saja dilantik menjadi Menteri Keuangan mengungkapkan target penerimaan negara tahun 2016 cukup ambisius.Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji penyusunan APBN akan dilakukan lebih kredibel dan realistis guna memberikan kepastian bagi dunia usaha. Pasalnya kredibilitas APBN menjadi penting untuk membangun konfidensi dan memperkuat kepastian bagi internal pemerintah dan pelaku usaha, serta masyarakat.

Postur APBN-P 2016 Dirombak

Baca Juga: Penerimaan Perpajakan 5 Tahun Terakhir Hanya Tumbuh 7,2%, Kok Bisa?

Menteri Keuangan Sri Mulyani siap merombak komposisi APBN Perubahan (APBN-P)2016. Sri berharap upaya tersebut menjadi langkah antisipasi dini terhadap potensi risiko fiskal, seperti membengkaknya defisit anggaran. Risiko itu naik seiring seretnya penerimaan pajak pada tahun ini.

Rapor Kilap Emiten Kakap

Kinerja emiten berkapitalisasi pasar raksasa mulai menggeliat. Pundi-pundi perusahaan kakap pun kian menggelembung seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan potensi repatriasi dalam program tax amnesty. Tercatat 7 dari 10 emiten jumbo membukukan pertumbuhan laba bersih 7,13% menjadi Rp47,48 triliun. Padahal pada kuartal sebelumnya laba bersih emiten big cap hanya tumbuh 4,96%.

Baca Juga: Sri Mulyani: Efektivitas Belanja Pemda Perlu Ditingkatkan

Agustus Anggaran Cair

Pemerintah menjanjikan pencairan penyertaan modal negara sudah bisa dieksekusi mulai pertengahan atau akhir Agustus 2016. Dirjen Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Sonny Loho mengatakan saat ini pemerintah sedang menyiapkan peraturan pemerintah (PP) yang menjadi prasyarat pencairan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN. 

Baca Juga: Ini Usulan Target Tax Ratio 2020 dari Pemerintah

Presiden Joko Widodo menginstruksikan petugas pajak untuk proaktif mendatangi wajib pajak.Presiden menilai keberhasilan tax amnesty bergantung pada kesiapan pihak internal pemerintah, terutama jajaran Ditjen Pajak.

Baca Juga: THR PNS Cair, Sri Mulyani Harapkan Ada Dampak Positif ke PDB

Bahkan Kepala Negara siap melakukan sosialisasi langsung ke Singapura. Benarkah Presiden Joko Widodo akan terjun langsung ke Singapura? Baca berita selengkapnya:

All Out untuk Tax Amnesty

Presiden Joko Widodo menyatakan akan all out menyukseskan pelaksanaan tax amnesty. Tak tanggung-tanggung untuk menunjukkan keseriusan pemerintah, Presiden akan melakukan sendiri sosialisasi ke Singapura, Makassar, Semarang, Bandung dan Jakarta. Seperti diketahui Singapura menjadi salah satu negara yang selama ini dianggap sebagai ‘surga’ bagi Warga Negara Indonesia untuk menyimpan dananya.

Baca Juga: Asyik, THR PNS, TNI, & Polri Cair Serentak Hari Ini

Perkembangan Penerimaan Tax Amnesty

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menuturkan sejauh ini total harta yang sudah dideklarasikan mencapai Rp1,78 triliun, sedangkan penerimaan uang tebusan sebesar Rp41 miliar. Sementara Bank Mandiri menyatakan pihaknya baru menjaring 22 rekening dengan jumlah uang tebusan sebesar Rp30 miliar.

Gateway Sekuritas Ditambah

Baca Juga: Sri Mulyani Percaya Diri Pengelolaan APBN Terjaga Hingga Akhir 2019

Bursa Efek Indonesia berencana merelaksasi kriteria perusahaan sekuritas yang dapat menjadi pintu masuk dana repatriasi. Ada 3 hingga 4 butir kriteria yang direlaksasi, salah satunya soal besaran modal kerja bersih disesuaikan (MKBD).

Panin Asset Management Incar Dana Rp10 Triliun

PT Panin Asset Management optimistis dapat menerap dana Rp10 triliun dari kebijakan tax amnesty. Grup Panin telah menyiapkan dua model untuk ditawarkan kepada pemilik dana tax amnesty. Pertama, bisa memilih instrumen sendiri. Kedua, menyediakan kontrak pengelolaan dana (KPD).

Baca Juga: KSSK Gelar Rapat Koordinasi Setelah Aksi 22 Mei, Ini Hasilnya

Ini Janji Sri Mulyani Soal APBN

Sri Mulyani yang baru saja dilantik menjadi Menteri Keuangan mengungkapkan target penerimaan negara tahun 2016 cukup ambisius.Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji penyusunan APBN akan dilakukan lebih kredibel dan realistis guna memberikan kepastian bagi dunia usaha. Pasalnya kredibilitas APBN menjadi penting untuk membangun konfidensi dan memperkuat kepastian bagi internal pemerintah dan pelaku usaha, serta masyarakat.

Postur APBN-P 2016 Dirombak

Baca Juga: Penerimaan Perpajakan 5 Tahun Terakhir Hanya Tumbuh 7,2%, Kok Bisa?

Menteri Keuangan Sri Mulyani siap merombak komposisi APBN Perubahan (APBN-P)2016. Sri berharap upaya tersebut menjadi langkah antisipasi dini terhadap potensi risiko fiskal, seperti membengkaknya defisit anggaran. Risiko itu naik seiring seretnya penerimaan pajak pada tahun ini.

Rapor Kilap Emiten Kakap

Kinerja emiten berkapitalisasi pasar raksasa mulai menggeliat. Pundi-pundi perusahaan kakap pun kian menggelembung seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan potensi repatriasi dalam program tax amnesty. Tercatat 7 dari 10 emiten jumbo membukukan pertumbuhan laba bersih 7,13% menjadi Rp47,48 triliun. Padahal pada kuartal sebelumnya laba bersih emiten big cap hanya tumbuh 4,96%.

Baca Juga: Sri Mulyani: Efektivitas Belanja Pemda Perlu Ditingkatkan

Agustus Anggaran Cair

Pemerintah menjanjikan pencairan penyertaan modal negara sudah bisa dieksekusi mulai pertengahan atau akhir Agustus 2016. Dirjen Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Sonny Loho mengatakan saat ini pemerintah sedang menyiapkan peraturan pemerintah (PP) yang menjadi prasyarat pencairan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN. 

Baca Juga: Ini Usulan Target Tax Ratio 2020 dari Pemerintah
Topik : tax amnesty, jokowi, sri mulyani
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND
Jum'at, 27 Juli 2018 | 14:59 WIB
UU PNBP