APBN 2021

Defisit APBN 2021 Tembus 5,82% PDB, Menkeu Pastikan Masih Kredibel

Dian Kurniati | Senin, 23 Agustus 2021 | 16:30 WIB
Defisit APBN 2021 Tembus 5,82% PDB, Menkeu Pastikan Masih Kredibel

Bahan paparan rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyebut outlook defisit APBN 2021 secara rasio akan mencapai 5,82% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut lebih besar dibanding target pada UU APBN 2021 sebesar 5,7% PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan outlook defisit APBN secara nominal senilai Rp961,5 triliun, lebih rendah dari target senilai Rp1.006,4 triliun. Meski demikian, dia menegaskan APBN 2021 tetap kredibel.

"Secara postur, APBN 2021 masih relatif cukup kredibel dari sisi keseluruhan," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (23/8/2021).

Baca Juga:
Laporan Itjen Kemenkeu: Masih Ada Pembayaran Tukin Ganda Pegawai K/L

Sri Mulyani mengatakan defisit APBN secara rasio terlihat lebih besar karena PDB Indonesia diperkirakan tidak sesuai target. Melesetnya target PDB disebabkan penyebaran Covid-19 varian Delta. Pertumbuhan PDB yang semula diperkirakan mencapai 5%, kini outlook-nya hanya 3,7%-4,5%.

Sri Mulyani menjelaskan outlook pendapatan negara 2021 senilai Rp1.735,7 triliun atau tumbuh 5,3% dari tahun lalu. Pada penerimaan pajak, outlook penerimaannya Rp1.142,5 triliun atau 92,9% dari target Rp1.229,6 triliun.

Meski terjadi shortfall Rp87,1 triliun, dia menilai kinerja pendapatan negara secara umum akan terbantu dengan penerimaan kepabeanan dan cukai serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Baca Juga:
Realisasi Belanja Bansos Naik 220,85% pada Januari 2024, Data Kemenkeu

"Secara total hampir memenuhi sesuai undang-undang, [meskipun] secara komposisi mungkin agak berbeda," ujarnya.

Sementara dari sisi belanja, pemerintah menyebut outlook-nya akan mencapai Rp2.697,2 triliun atau tumbuh 3,9% dari tahun lalu. Menurut Sri Mulyani, Presiden Joko Widodo telah meminta semua menteri, kepala lembaga, dan pemerintah daerah terus mengakselerasi belanja tersebut.

"Kami berharap tetap bisa mengawal karena tinggal 4 bulan," imbuhnya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 27 Februari 2024 | 08:15 WIB BERITA PERPAJAKAN HARI INI

Transisi Pemerintah Baru, Defisit RAPBN 2025 Disetel 2,48% - 2,8% PDB

Senin, 26 Februari 2024 | 11:15 WIB APBN KITA

Kinerja APBN 2024 pada Januari: Pendapatan Turun, Belanja Naik

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Selasa, 23 April 2024 | 17:15 WIB REFORMASI PAJAK

Jelang Implementasi Coretax, DJP Bakal Uji Coba dengan Beberapa WP

Selasa, 23 April 2024 | 17:00 WIB PROVINSI JAWA TENGAH

Tak Ada Lagi Pemutihan Denda, WP Diminta Patuh Bayar Pajak Kendaraan

Selasa, 23 April 2024 | 16:55 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Penyelesaian BKC yang Dirampas, Dikuasai, dan Jadi Milik Negara

Selasa, 23 April 2024 | 16:00 WIB HARI BUKU SEDUNIA

World Book Day, Ini 3 Ketentuan Fasilitas Perpajakan untuk Buku

Selasa, 23 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apresiasi 57 WP Prominen, Kanwil Jakarta Khusus Gelar Tax Gathering

Selasa, 23 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Barang Bawaan dari Luar Negeri yang Perlu Diperiksa via Jalur Merah

Selasa, 23 April 2024 | 14:49 WIB PAJAK PENGHASILAN

Ingat, PTKP Disesuaikan Keadaan Sebenarnya Tiap Awal Tahun Pajak