ADMINISTRASI PAJAK

Data Prepopulated Seharusnya Tidak Ada di SPT? DJP: Silakan Dihapus

Redaksi DDTCNews | Senin, 27 Maret 2023 | 10:20 WIB
Data Prepopulated Seharusnya Tidak Ada di SPT? DJP: Silakan Dihapus

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak dapat menghapus data prepopulated yang seharusnya tidak ada pada SPT Tahunan.

Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak, mengatakan data prepopulated berasal dari bukti potong yang telah dilaporkan pemotong pajak. Namun, wajib pajak tetap perlu mengecek kembali data prepopulated saat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

“Data prepopulated tersebut berasal dari data bukti potong yang telah dilaporkan oleh pemotong pajak (pemberi penghasilan). Dalam hal terdapat data prepopulated yang seharusnya tidak ada pada SPT maka silakan dihapus saja,” tulis Kring Pajak di Twitter, dikutip pada Senin (27/3/2023).

Baca Juga:
Berapa Kali Faktur Pajak Bisa Diganti? Begini Jawaban DJP

Di sisi lain, seperti diberitakan sebelumnya, fitur data prepopulated juga kemungkinan bisa tidak muncul ketika wajib pajak melaporkan SPT Tahunan.

Ada beberapa penyebab bukti pungut/potong tersebut belum masuk sistem DJP sehingga memengaruhi ketersediaan data prepopulated. Pertama, terdapat jeda waktu proses pemasukan data oleh pemungut/pemotong pajak dengan waktu pengisian SPT Tahunan.

Kedua, pemungut/pemotong pajak melaporkan pemungutan/pemotongan pajaknya secara manual sehingga memerlukan waktu untuk direkam ke dalam sistem elektronik. Ketiga, pemungut/pemotong pajak belum membayar dan/atau melaporkan pemungutan/pemotongan pajaknya ke DJP.

Baca Juga:
Wajib Pajak Sedang Diperiksa, Cakupan Pemeriksaan Bisa Diperluas

Kendati belum tersedia data prepopulated, wajib pajak tetap harus melaporkan SPT Tahunan dengan benar berdasarkan pada bukti potong yang diterima. Simak pula ‘Begini Maksud SPT Benar, Lengkap & Jelas’.

“Silakan melakukan pengisian SPT Tahunan PPh sesuai dengan penghasilan yang diterima dan kondisi pada tahun pajak bersangkutan,” imbuh Kring Pajak. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR

0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

BERITA PILIHAN

Sabtu, 10 Juni 2023 | 14:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Lakukan Monitoring pada Perusahaan AEO, Ternyata Ini Tujuannya

Sabtu, 10 Juni 2023 | 13:55 WIB ADA APA DENGAN PAJAK

Ketentuan Penerbitan Faktur Pajak dari Barang Kebutuhan Pokok

Sabtu, 10 Juni 2023 | 13:15 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Soal Nasib Simplifikasi Tarif Cukai Rokok, Kemenkeu Siapkan Ini

Sabtu, 10 Juni 2023 | 13:00 WIB KP2KP RIMBA RAYA

Kantor Pajak Kumpulkan Data, Giliran Konter HP Dicek Omzetnya

Sabtu, 10 Juni 2023 | 12:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Pemeriksaan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai

Sabtu, 10 Juni 2023 | 10:00 WIB KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Cara Mengikuti Lelang Barang Tegahan Bea Cukai, Begini Tahapannya

Sabtu, 10 Juni 2023 | 09:30 WIB PER-03/PJ/2022

Berapa Kali Faktur Pajak Bisa Diganti? Begini Jawaban DJP

Sabtu, 10 Juni 2023 | 09:05 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

WP Masuk Sasaran Penggalian Potensi, Sistem Blokir Otomatis Diperluas

Sabtu, 10 Juni 2023 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Wah! Pemerintah Kaji Insentif Pajak Khusus Film, Seperti Apa?

Sabtu, 10 Juni 2023 | 07:00 WIB ANIMASI PAJAK

Kenali Fungsi-Fungsi Pajak!