KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dapat Pinjaman World Bank, Dukcapil Tambah Alat Rekam Kependudukan

Muhamad Wildan | Rabu, 09 Agustus 2023 | 14:47 WIB
Dapat Pinjaman World Bank, Dukcapil Tambah Alat Rekam Kependudukan

Petugas disdukcapil melakukan perekaman KTP elektronik bagi penyandang disabilitas mental di Sentra Terpadu Kartini Temanggung, Jawa Tengah, Kamis (20/7/2023). ANTARA FOTO/Anis Efizudin/tom.

JAKARTA, DDTCNews - Dana pinjaman dari World Bank senilai US$250 juta akan digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur pengelolaan data kependudukan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro mengatakan salah satu kebutuhan yang hendak dipenuhi menggunakan dana ini adalah alat perekam keliling. Alat ini dianggap perlu agar target pendataan bisa dipenuhi.

Suhajar mengatakan pemberian identitas melalui pendataan merupakan bentuk perlindungan terhadap masyarakat. "Yang paling dulu melindungi rakyat adalah Dukcapil. Lahir anak-anak langsung lahir surat lahir, itu kan perlindungan. Seorang anak baru lahir langsung keluar surat lahirnya," ujar Suhajar, dikutip Rabu (9/8/2023).

Baca Juga:
Rangkaian Tindakan Penagihan Pajak Jika Lewat Jatuh Tempo Pelunasan

Selain alat perekam keliling, dana pinjaman dari World Bank juga akan digunakan untuk membangun server, storage, data center, dan memperkuat sistem identitas kependudukan digital (IKD).

"Dana yang kita pinjam tadi adalah juga untuk penguatan sistem keamanan, pembangunan backup system, data center baru, dan penguatan organisasi," kata Suhajar.

Data kependudukan dalam sistem yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil nantinya akan dimanfaatkan oleh berbagai pihak sebagai dasar untuk memberikan layanan kepada masyarakat, mulai dari pelayanan kesehatan oleh BPJS hingga perpajakan.

Baca Juga:
Permohonan Evaluasi Raperda PDRD kepada Menkeu Paling Telat Pekan Ini

Untuk diketahui, World Bank bakal memberikan pinjaman senilai US$250 juta atau Rp3,7 triliun kepada pemerintah melalui Kemendagri hingga 2025 guna memperkuat sistem kependudukan dan pencatatan sipil.

Menurut World Bank, sistem identifikasi identitas penduduk adalah faktor kunci dalam pembangunan. Kapabilitas pemerintah dalam memverifikasi identitas diperlukan untuk mendukung pemberian layanan perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga jasa keuangan.

"World Bank siap mendukung pemerintah Indonesia dalam meningkatkan identifikasi digitalnya serta memanfaatkan teknologi untuk mencapai taraf perekonomian maupun inklusi sosial yang lebih baik bagi seluruh warga negara Indonesia, terutama bagi mereka yang rentan dan berada di daerah tertinggal," ujar Direktur World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen pada Mei 2023. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 09 Desember 2023 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Rangkaian Tindakan Penagihan Pajak Jika Lewat Jatuh Tempo Pelunasan

Kamis, 07 Desember 2023 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Permohonan Evaluasi Raperda PDRD kepada Menkeu Paling Telat Pekan Ini

Kamis, 07 Desember 2023 | 15:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tak Semua UMKM Punya Aset Agunan, Jokowi Ingin Permudah Akses Kredit

Kamis, 07 Desember 2023 | 12:00 WIB KINERJA FISKAL DAERAH

Banyak Daerah PAD-nya 'Rendah', Kemendagri Minta Investasi Digenjot

BERITA PILIHAN
Senin, 11 Desember 2023 | 11:39 WIB PEMILU 2024

Anies Beberkan Strategi Perbaiki Tax Ratio, Bereskan Bad Governance

Senin, 11 Desember 2023 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak saat Dilakukan Pemeriksaan Bukper

Senin, 11 Desember 2023 | 10:39 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Transaksi Hari Belanja Online Nasional 12.12 Ditarget Rp25 Triliun

Senin, 11 Desember 2023 | 10:09 WIB PENGAWASAN PAJAK

Produksi SP2DK Sepanjang 2022 Turun, Begini Penjelasan DJP

Senin, 11 Desember 2023 | 09:17 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Catat! Simpan Dokumen Ini untuk Hindari Potensi Pemeriksaan Bukper

Senin, 11 Desember 2023 | 09:00 WIB PEMILU 2024

DJP Harap Paslon Capres-Cawapres Paham Soal Pajak, Ini Alasannya

Minggu, 10 Desember 2023 | 19:00 WIB PMK 120/2023

Ingat! PPN DTP Bisa Batal Jika BAST Rumah Tak Didaftarkan ke Sikumbang

Minggu, 10 Desember 2023 | 18:15 WIB LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK

BPK Sebut Data Pemicu di Approweb DJP Tidak Sepenuhnya Valid

Minggu, 10 Desember 2023 | 17:45 WIB SENGKETA PAJAK

Tingkatkan Kinerja Penanganan PK, DJP Bangun KMS Sengketa Pajak

Minggu, 10 Desember 2023 | 17:32 WIB PEMILU 2024

Debat Pertama Capres-Cawapres, Ini Daftar Nama Panelis dan Moderator