Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Daftar IMEI Bisa di Kantor Bea Cukai tapi Tak Dapat Pembebasan US$500

A+
A-
2
A+
A-
2
Daftar IMEI Bisa di Kantor Bea Cukai tapi Tak Dapat Pembebasan US$500

Seorang petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Sintete wilayah kerja PLBN Terpadu Aruk memeriksa telepon genggam pelintas batas yang masuk dari Malaysia di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Aruk di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Kamis (20/10/2022). ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/nym.

JAKARTA, DDTCNews - Pendaftaran nomor international mobile equipment identity (IMEI) atas gawai seperti handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) sebagai barang bawaan penumpang perlu dilakukan di kawasan pabean, begitu tiba di Indonesia. Misalnya, saat penumpang baru saja mendarat di bandara maka pendaftaran IMEI semestinya dilakukan saat itu juga melalui petugas kepabeanan di bandara.

Terhadap barang bawaan penumpang berupa HKT tersebut, diberikan pembebasan bea masuk senilai US$500 per orang per kedatangan untuk registrasi IMEI saat masih berada di dalam kawasan pebaean atau belum keluar dari kawasan pabean.

"Jika sudah keluar kawasan pabean, registrasi IMEI bisa dilakukan di kantor pabean terdekat," tulis Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) pada laman resminya, dikutip Senin (5/12/2022).

Baca Juga: Apa Itu Open Account dalam Kegiatan Ekspor-Impor?

Namun, ada perbedaan perlakuan yang perlu diperhatikan. Pendaftaran IMEI di kantor bea cukai (di luar kawasan pabean seperti bandara) tidak mendapatkan pembebasan bea masuk senilai US$500. Artinya, penumpang tetap perlu melakukan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas keseluruhan nilai HKT tanpa ada pembebasan.

Perlu dicatat, jangka waktu registrasi IMEI adalah 60 hari setelah kedatangan penumpang atau awak sarana pengangkut. ketentuan di atas diatur dalam Peraturan Dirjen Bea dan Cukai PER-13/BC/2021.

"Jika penumpang buru-buru atau lupa daftar IMEI dan telanjur keluar bandara, pendaftaran IMEI bisa dilakukan paling lambat 60 hari setelah kedatangan dengan konsekuensi tidak dapat fasilitas pembebasan bea masuk," tulis DJBC.

Baca Juga: DJBC Klaim Fasilitas Kepabeanan Bantu Industri Pulih Lebih Cepat

Lantas bagaimana apabila sampai lebih dari 60 hari sejak kedatangan IMEI belum didaftarkan? Jika ini terjadi, DJBC menyarankan penumpang untuk menghubungi call center Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di 159.

Namun, jika belum sampai 60 hari sejak kedatangan, pendaftaran IMEI bisa dilakukan di seluruh Kantor Pebaenan alias Kantor Bea Cukai. Kemudian, dalam Pasal 11 beleid yang sama disebutkan bahwa pendaftaran IMEI dilakukan dengan menyampaikan formulir pendaftaran IMEI secara elektronik yang disediakan DJBC.

Formulir pendaftaran IMEI memuat sejumlah informasi, yakni nama lengkap penumpang, nomor identitas penumpang, nomor penebangan, tanggal kedatangan, NPWP penumpang, jumlah perangkat telekomunikasi atau gadget (gawai), jenis gadget, merek gadget, dan tipe gadget. (sap)

Baca Juga: Hari Pabean Internasional 2023, DJBC Jamin Aspek Pengawasan Makin Kuat

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kepabeanan, bea cukai, IMEI, gadget, HKT, gawai, bravobeacukai

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 18 Januari 2023 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Covid Makin Turun, Penerimaan Cukai Etil Alkohol 2022 Tak Capai Target

Rabu, 18 Januari 2023 | 10:15 WIB
PERJANJIAN PERDAGANGAN

IK-CEPA Berjalan, DJBC Jelaskan Ketentuan Bea Masuk Barang dari Korsel

Selasa, 17 Januari 2023 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

DJBC Ingatkan Lagi Pekerja Migran Soal Aturan Barang Kiriman dan IMEI

Senin, 16 Januari 2023 | 14:11 WIB
PMK 190/2022

Aturan Baru Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai, Makin Libatkan IT

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN BELITUNG

WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Sabtu, 28 Januari 2023 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:30 WIB
SELEBRITAS

Wah! Yayan Ruhian 'Mad Dog' Datangi Kantor Pajak, Ada Apa Nih?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Pajak Kita untuk Wujudkan Cita-Cita Bangsa

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:07 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO

Cetak SPPT Lebih Awal, Pemda Harap Target Setoran PBB Segera Tercapai

Jum'at, 27 Januari 2023 | 17:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Open Account dalam Kegiatan Ekspor-Impor?

Jum'at, 27 Januari 2023 | 16:48 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN

Komisi Yudisial dan Ditjen Pajak Teken Perjanjian Kerja Sama