KEBIJAKAN PAJAK

Cek Keaslian Suket PP 23 Bisa Lewat DJP Online, Begini Caranya

Muhamad Wildan | Kamis, 09 September 2021 | 15:30 WIB
Cek Keaslian Suket PP 23 Bisa Lewat DJP Online, Begini Caranya

Kasubdit Penyuluhan Perpajakan Ditjen Pajak (DJP) Inge Diana Rismawanti. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemotong/pemungut pajak yang bertransaksi dengan wajib pajak penerima manfaat fasilitas PPh final UMKM DTP bisa menggunakan DJP Online untuk mempermudah urusannya.

Pemotong/pemungut pajak bisa memanfaatkan menu Rumah Konfirmasi Dokumen pada DJP Online untuk mengetahui keaslian dari surat keterangan PP 23 lawan transaksi.

Bila surat keterangan PP 23 dari wajib pajak lawan transaksi terkonfirmasi beserta fotokopi surat keterangan PP 23, maka pemotong/pemungut pajak tidak perlu melakukan pemotongan/pemungutan PPh terhadap wajib pajak UMKM.

Baca Juga:
DPR Ini Usulkan Insentif Pajak untuk Toko yang Beri Diskon ke Lansia

"Konfirmasi tidak perlu ke kantor pajak. Cukup di laman pajak.go.id di situ ada Rumah Konfirmasi Dokumen. Kita mengurangi kontak dengan wajib pajak dan tidak perlu berpergian dari rumah karena semuanya online," Kasubdit Penyuluhan Perpajakan Ditjen Pajak (DJP) Inge Diana Rismawanti, Kamis (9/9/2021).

Atas PPh final yang ditanggung pemerintah tersebut, pemotong/pemungut harus membuat SSP atau kode billing dengan cap "PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 82/PMK.03/2021".

Seperti diketahui, insentif PPh final DTP adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah pada masa pandemi Covid-19 sejak 2020 dan masih berlanjut sepanjang tahun 2021 dengan PMK 9/2021 s.t.d.d PMK 82/2021.

Baca Juga:
Cetak Kartu NPWP Tak Perlu ke Kantor Pajak, Begini Caranya

Wajib pajak cukup menyampaikan laporan realisasi PPh final DTP paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan pada masa pajak yang bersangkutan.

Bila wajib pajak UMKM ternyata belum memiliki surat keterangan PP 23, penyampaian laporan realisasi PPh final UMKM DTP akan diperlakukan sebagai pengajuan surat keterangan PP 23.

Bila wajib pajak memenuhi syarat untuk memanfaatkan PPh final UMKM sebagaimana pada PP 23/2018 dan PMK 99/2018 maka surat keterangan PP 23 akan diterbitkan untuk wajib pajak yang dimaksud. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 29 Maret 2024 | 08:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cetak Kartu NPWP Tak Perlu ke Kantor Pajak, Begini Caranya

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Cashback Jadi Objek Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi