Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Cek di Sini! Subsidi Gaji untuk Pekerja 167 Daerah PPKM Level 3 dan 4

A+
A-
1
A+
A-
1
Cek di Sini! Subsidi Gaji untuk Pekerja 167 Daerah PPKM Level 3 dan 4

Ilustrasi.Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada pekerja di pabrik kawasan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (24/7/2021). ANTARA FOTO/Umarul Faruq/wsj.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 16/2021 yang mengatur pemberian subsidi upah bagi pekerja di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 dan 4.

Ida melalui Permenaker tersebut menjelaskan subsidi gaji akan menyasar pekerja yang terdampak pandemi Covid-19 dan PPKM. Dia kemudian memerinci 167 kabupaten/kota dari 28 provinsi di Indonesia yang pekerjanya dapat memperoleh subsidi upah.

"[Persyaratan pekerja penerima subsidi upah] bekerja di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 dan level 4 yang ditetapkan oleh pemerintah," bunyi beleid tersebut, dikutip pada Jumat (29/7/2021).

Baca Juga: Uji Kelayakan Calon Hakim Agung Resmi Dimulai Hari Ini

Permenaker 16/2021 mengatur 5 kriteria pekerja yang memenuhi persyaratan memperoleh subsidi upah. Pertama, warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan. Kedua, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
sampai dengan Juni 2021.

Ketiga, mempunyai gaji paling banyak sebesar Rp3,5 juta per bulan. Keempat, bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan 4 sesuai penetapan pemerintah. Terakhir, diutamakan yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estat, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.

Pemberian bantuan subsidi upah tersebut diprioritaskan bagi pekerja yang belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan, atau program bantuan produktif usaha mikro.

Baca Juga: 23 Kode Akun Pajak dan Jenis Setoran Terbaru

Mengacu pada kriteria keempat, lampiran Permenaker 16/2021 memuat perincian kabupaten/kota yang pekerjanya dapat memperoleh bantuan subsidi upah. Berikut ini daftarnya:

DKI Jakarta
1. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Kota Administrasi Jakarta Utara
6. Kota Administrasi Jakarta Pusat

Banten
1. Kabupaten Tangerang
2. Kabupaten Serang
3. Kabupaten Lebak
4. Kota Cilegon
5. Kota Tangerang Selatan
6. Kota Tangerang
7. Kota Serang

Jawa Barat
1. Kabupaten Sumedang
2. Kabupaten Sukabumi
3. Kabupaten Subang
4. Kabupaten Pangandaran
5. Kabupaten Majalengka
6. Kabupaten Kuningan
7. Kabupaten Indramayu
8. Kabupaten Garut
9. Kabupaten Cirebon
10. Kabupaten Cianjur
11. Kabupaten Ciamis
12. Kabupaten Bogor
13. Kabupaten Bandung Barat
14. Kabupaten Bandung
15. Kabupaten Purwakarta
16. Kabupaten Karawang
17. Kabupaten Bekasi
18. Kota Sukabumi
19. Kota Depok
20. Kota Cirebon
21. Kota Cimahi
22. Kota Bogor
23. Kota Bekasi
24. Kota Banjar
25. Kota Bandung
26. Kota Tasikmalaya

Jawa Tengah
1. Kabupaten Wonosobo
2. Kabupaten Wonogiri
3. Kabupaten Temanggung
4. Kabupaten Tegal
5. Kabupaten Sragen
6. Kabupaten Semarang
7. Kabupaten Purworejo
8. Kabupaten Purbalingga
9. Kabupaten Pemalang
10. Kabupaten Pekalongan
11. Kabupaten Magelang
12. Kabupaten Kendal
13. Kabupaten Karanganyar
14. Kabupaten Jepara
15. Kabupaten Demak
16. Kabupaten Cilacap
17. Kabupaten Brebes
18. Kabupaten Boyolali
19. Kabupaten Blora
20. Kabupaten Batang
21. Kabupaten Banjarnegara
22. Kota Pekalongan
23. Kabupaten Sukoharjo
24. Kabupaten Rembang
25. Kabupaten Pati
26. Kabupaten Kudus
27. Kabupaten Klaten
28. Kabupaten Kebumen
29. Kabupaten Grobogan
30. Kabupaten Banyumas
31. Kota Tegal
32. Kota Surakarta
33. Kota Semarang
34. Kota Salatiga
35. Kota Magelang

D.I. Yogyakarta
1. Kabupaten Kulonprogo
2. Kabupaten Gunungkidul
3. Kabupaten Sleman
4. Kabupaten Bantul
5. Kota Yogyakarta

Jawa Timur
1. Kabupaten Tuban
2. Kabupaten Trenggalek
3. Kabupaten Situbondo
4. Kabupaten Sampang
5. Kabupaten Ponorogo
6. Kabupaten Pasuruan
7. Kabupaten Pamekasan
8. Kabupaten Pacitan
9. Kabupaten Ngawi
10. Kabupaten Nganjuk
11. Kabupaten Mojokerto
12. Kabupaten Malang
13. Kabupaten Magetan
14. Kabupaten Lumajang
15. Kabupaten Kediri
16. Kabupaten Jombang
17. Kabupaten Jember
18. Kabupaten Bondowoso
19. Kabupaten Bojonegoro
20. Kabupaten Blitar
21. Kabupaten Banyuwangi
22. Kabupaten Bangkalan
23. Kabupaten Sumenep
24. Kabupaten Probolinggo
25. Kota Probolinggo
26. Kota Pasuruan
27. Kabupaten Tulungagung
28. Kabupaten Sidoarjo
29. Kabupaten Madiun
30. Kabupaten Lamongan
31. Kabupaten Gresik
32. Kota Surabaya
33. Kota Mojokerto
34. Kota Malang
35. Kota Madiun
36. Kota Kediri
37. Kota Blitar
38. Kota Batu

Bali
1. Kabupaten Jembrana
2. Kabupaten Buleleng
3. Kabupaten Badung
4. Kabupaten Gianyar
5. Kabupaten Klungkung
6. Kabupaten Bangli
7. Kota Denpasar

Sumatra Utara
1. Kota Medan
2. Kota Sibolga

Sumatra Barat
1. Kota Bukit Tinggi
2. Kota Padang
3. Kota Padang Panjang
4. Kota Solok

Kepulauan Riau
1. Kota Batam
2. Kota Tanjung Pinang
3. Kabupaten Natuna
4. Kabupaten Bintan

Lampung
1. Kota Bandar Lampung
2. Kota Metro

Kalimantan Barat
1. Kota Pontianak
2. Kota Singkawang

Kalimantan Timur
1. Kabupaten Berau
2. Kota Balikpapan
3. Kota Bontang

Nusa Tenggara Barat
1. Kota Mataram

Papua Barat
1. Kabupaten Manokwari
2. Kota Sorong
3. Kabupaten Fakfak
4. Kabupaten Teluk Bintuni
5. Kabupaten Teluk Wondama

Aceh
1. Kota Banda Aceh

Riau
1. Kota Pekanbaru

Jambi
1. Kota Jambi

Sumatra Selatan
1. Kota Lubuk Linggau
2. Kota Palembang

Bengkulu
1. Kota Bengkulu

Kalimantan Tengah
1. Kabupaten Sukamara
2. Kabupaten Lamandau
3. Kota Palangkaraya

Kalimantan Utara
1. Kabupaten Bulungan

Sulawesi Utara
1. Kota Manado
2. Kota Tomohon

Sulawesi Tengah
1. Kota Palu

Sulawesi Tenggara
1. Kota Kendari

Nusa Tenggara Timur
1. Kabupaten Lembata
2. Kabupaten Nagekeo

Maluku
1. Kabupaten Kepulauan Aru
2. Kota Ambon

Papua
1. Kabupaten Boven Digoel
2. Kota Jayapura. (kaw)

Baca Juga: Hingga Akhir Mei 2022, Posisi Utang Pemerintah Sentuh Rp7.002 Triliun
Topik : subsidi gaji, subsidi upah, PPKM, PPKM Level 4, PPKM Level 3, PPKM darurat,

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 26 Juni 2022 | 08:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP: Harta yang Belum Dibaliknamakan Tetap Perlu Diungkap dalam PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 07:00 WIB
SE-17/PJ/2022

Punya Data-Data Temuan Soal PPS, KPP Wajib Laporkan ke Kantor Pusat

Minggu, 26 Juni 2022 | 06:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap! Insentif untuk Perusahaan KITE IKM Bakal Diperluas

berita pilihan

Senin, 27 Juni 2022 | 11:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Uji Kelayakan Calon Hakim Agung Resmi Dimulai Hari Ini

Senin, 27 Juni 2022 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

23 Kode Akun Pajak dan Jenis Setoran Terbaru

Senin, 27 Juni 2022 | 11:00 WIB
KINERJA FISKAL

Hingga Akhir Mei 2022, Posisi Utang Pemerintah Sentuh Rp7.002 Triliun

Senin, 27 Juni 2022 | 10:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

PPS 3 Hari Lagi Rampung, Ditjen Pajak Tegaskan Tak Ada Perpanjangan

Senin, 27 Juni 2022 | 09:30 WIB
KP2KP NUNUKAN

Wakili Istri Konsultasi PPS, Anggota Polri Ini Datangi Kantor Pajak

Senin, 27 Juni 2022 | 09:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Sisa 3 Hari! Rp346 Triliun Harta Diungkap, 178.496 Suket PPS Dirilis

Senin, 27 Juni 2022 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Temukan Data Wajib Pajak Terkait PPS? KPP Wajib Sampaikan ke Sini Dulu

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini