Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Catatan 1 Dekade Digitalisasi Administrasi Pajak, Begini Plus Minusnya

A+
A-
0
A+
A-
0
Catatan 1 Dekade Digitalisasi Administrasi Pajak, Begini Plus Minusnya

Manager of DDTC Fiscal Research Denny Vissaro dan sejumlah narasumber lain dalam acara 4th International Tax Administration Conference, Rabu (24/11/2021). (tangkapan layar)

SYDNEY, DDTCNews - Digitalisasi sistem administrasi pajak sudah berjalan di Indonesia setidaknya dalam 1 dekade terakhir. Akselerasinya semakin kencang selama 5 tahun belakangan.

Manager of DDTC Fiscal Research Denny Vissaro memberi contoh, otoritas mulai melakukan digitalisasi atas pelaporan SPT dan pelaksanaan withholding tax sejak 2017 lalu. Ditjen Pajak (DJP) juga telah menerapkan compliance risk management (CRM) guna melakukan profiling terhadap wajib pajak sesuai dengan profil risikonya masing-masing.

"Teknologi mengambil peran besar dalam CRM. Wajib pajak yang memiliki tendensi melakukan penghindaran pajak akan mendapatkan pemeriksaan dari otoritas, sedangkan wajib pajak yang ingin patuh tapi tidak mampu patuh akan dilayani oleh otoritas dalam memenuhi kewajiban perpajakannya," ujar Denny dalam acara 14th International Tax Administration Conference yang digelar oleh University of New South Wales, Rabu (24/11/2021).

Baca Juga: DPR Minta Otoritas Mudahkan Pekerja di Luar Negeri Buat NPWP

Meski demikian, pemanfaatan digitalisasi perpajakan belum bisa dibilang optimal. Denny menengarai masih ada perbaikan yang perlu dilakukan di lapangan. Dengan tax ratio Indonesia yang berada di bawah 10% dari PDB, petugas pajak di lapangan masih berorientasi pada penerimaan.

Hal ini, ujar Denny, tercermin pada kecenderungan fiskus yang banyak melakukan audit terhadap wajib pajak pada kuartal akhir setiap tahunnya. Hal ini dapat mengancam hubungan wajib pajak dan otoritas pajak.

Dengan demikian, terdapat disparitas antara sistem administrasi pajak dan praktik di lapangan.

Baca Juga: Video: Aturan Pelaksana PPS Segera Terbit & Revisi UU Ciptaker Dikebut

"Masih terdapat banyak PR agar teknologi juga turut memberikan kenyamanan kepada wajib pajak dan tidak hanya kepada fiskus saja," ujar Denny pada diskusi panel Digital Disruption and Tax Administration Reform in the Digital Economy.

Usaha DJP dalam menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak mulai tercermin pada implementasi pemberian insentif pajak di tengah pandemi Covid-19.

Permohonan atas berbagai insentif pembebasan pajak dan restitusi dipercepat sudah dapat dilakukan melalui platform digital. Hal ini mencerminkan terus berjalannya adopsi teknologi informasi dan digitalisasi sistem administrasi pajak di Indonesia.

Baca Juga: 21 Proses Bisnis DJP Dirancang Ulang, Ini Daftarnya

Sebagai informasi, panel diskusi Digital Disruption and Tax Administration Reform in the Digital Economy dipimpin oleh Ekonom Senior Asian Development Bank Institute (ADBI) Nella Hendriyetty dan turut menghadirkan Profesor Jennie Granger dari School of Accounting, Auditing, and Taxation UNSW Business School.

Wakil direktur transformasi digital dari otoritas pajak Laos, Vaxeng Herr, juga membagikan pengalaman digitalisasi sistem perpajakan di negaranya. (sap)

Baca Juga: Aturan Turunan UU HPP Soal PPN Disiapkan, 4 Hal Ini Perlu Diperhatikan
Topik : digitalisasi administrasi pajak, digitalisasi pajak, digital economy, PSIAP, reformasi pajak, Denny Visaro, DDTC

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 26 November 2021 | 15:21 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY

Segera Daftar! Free Webinar Kolaborasi DDTC dan Bursa Efek Indonesia

Jum'at, 26 November 2021 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Pilar 1 dan Pilar 2 dalam Reformasi Pajak Internasional

Rabu, 24 November 2021 | 15:30 WIB
14th International Tax Administration Conference

Meski Mendesak Dilakukan, Digitalisasi Pajak Tak Boleh Terburu-Buru

Rabu, 24 November 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Atas Natura Berlaku di 2022, Pelajari 4 Manfaatnya

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim

Senin, 06 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Ikut Danai Program Ramah Penyandang Disabilitas, Apa Saja?

Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
PENANGANAN COVID-19

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Daerah Vaksinasi Rendah Naik 1 Level

Senin, 06 Desember 2021 | 15:27 WIB
INSENTIF PAJAK

Serapan Insentif Perpajakan Sudah Lampaui Pagu, Ini Kata Airlangga

Senin, 06 Desember 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

Senin, 06 Desember 2021 | 14:30 WIB
TAIWAN

Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Senin, 06 Desember 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS

Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 13:33 WIB
PENEGAKAN HUKUM

KPP Pratama Boyolali Lelang 2 Unit Apartemen Wajib Pajak

Senin, 06 Desember 2021 | 13:30 WIB
PROVINSI BENGKULU

Berlaku Hingga 31 Januari 2022, Pemprov Beri Diskon BBNKB untuk Mobil