Review
Selasa, 04 Oktober 2022 | 10:44 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Fokus
Literasi
Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 03 Oktober 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 05 Oktober 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 5 OKTOBER - 11 OKTOBER 2022
Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:15 WIB
KMK 50/2022
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Reportase

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat

A+
A-
11
A+
A-
11
Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat

SEBAGIAN masyarakat mungkin pernah mengalami saat kendaraan sudah dijual, hilang, atau dalam kondisi rusak berat, biaya pajak kendaraan bermotor (PKB) tetap ditagih. Atau, pernah juga terkena tarif progresif PKB ketika membeli kendaraan baru.

Nah, hal-hal tersebut dapat terjadi karena konsumen tersebut belum menghapus daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor setelah kendaraan tersebut sudah dialihkan, hilang, atau dalam kondisi rusak berat.

Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ), kendaraan bermotor yang telah diregistrasi dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi atas dasar permintaan pemilik kendaraan bermotor

Baca Juga: Respons Kenaikan Harga BBM, Angkot dan Ojol Dibebaskan dari Pajak

Penghapusan data registrasi dan identifikasi dapat dilakukan dengan mengajukan pemblokiran surat tanda nomor kendaraan (STNK). Pemblokiran STNK dapat dilakukan dengan mengunjungi kantor samsat atau tersedia di beberapa wilayah secara online.

Dalam artikel sebelumnya, DDTCNews telah mengulas mengenai tata cara pemblokiran data STNK secara online di wilayah DKI Jakarta. Kini, DDTCNews akan menjelaskan cara memblokir STNK di Jawa Barat menggunakan aplikasi Samsat Mobile Jawa Barat (Sambara).

Mula-mula, buka aplikasi Sambara dan tekan menu Proteksi Kepemilikan. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk memasukkan nomor polisi kendaraan bermotor. Jika sudah selesai mengisi data, silakan tekan tombol Cari. Sistem akan memproses dan mencari data Anda.

Baca Juga: Wah, Ditjen Pajak dan Korlantas Polri Teken Kerja Sama Pertukaran Data

Setelah itu, sistem akan menampilkan informasi kendaraan bermotor yang dimaksud. Namun, sistem tak akan memperlihatkan perincian data informasi kendaraan yang dituju jika Anda belum melakukan registrasi nomor ponsel.

Kemudian, sistem akan mengarahkan Anda untuk mengisi nomor induk kependudukan (NIK), nomor rangka, dan nomor ponsel. Beri tanda centang bahwa Anda menyetujui persyaratan, ketentuan, dan kebijakan privasi yang ditetapkan. Kemudian, pilih Lanjut.

Anda juga akan diminta melakukan verifikasi nomor ponsel dan klik Verifikasi. Berikutnya, sistem akan mengizinkan Anda untuk melihat informasi kendaraan, PKB yang terutang, dan keterangan terkait lainnya.

Baca Juga: Bakal Jadi Wilayah Penyangga Ibu Kota Baru, Balikpapan Naikkan NJOP

Setelah itu, pilih kendaraan yang ingin diblokir dan masukkan kode verifikasi yang dikirim melalui nomor ponsel Anda. Masukkan data yang diminta seperti foto kartu tanda penduduk (KTP) dan tanda tangan. Kemudian, tekan Simpan.

Pada pojok bawah layar, Anda akan menemukan tulisan “Apakah kendaraan Anda akan diblokir?” Atas pertanyaan tersebut, pilih Ya dan klik Setuju.

Sistem akan kembali meminta kode verifikasi yang dikirimkan melalui nomor ponsel Anda. Setelah itu, tekan Lanjut. Anda akan menerima notifikasi bahwa kendaraan sudah diblokir. Selesai. Semoga bermanfaat. (rig)

Baca Juga: Hanya 2 Bulan! Manfaatkan Pemutihan PKB Sebelum Data STNK Dihapus

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : tips pajak daerah, tips, pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, PKB, STNK

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 26 September 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Mengajukan Permohonan Penghapusan NPWP Badan

Senin, 26 September 2022 | 13:30 WIB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Tinggal 4 Hari! Wajib Pajak Diimbau Manfaatkan Pembebasan BBNKB II

Minggu, 25 September 2022 | 12:00 WIB
PROVINSI GORONTALO

Pemprov Kembali Adakan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Tahun Ini

Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI

'Mumpung Belum Ada Opsen Pajak, Mari Kita Rapikan Data Kendaraan'

berita pilihan

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:40 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perseroan Perorangan Pakai PPh Final, DJP: Ada Kewajiban Pelaporan

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Anjak Piutang dalam Perpajakan?

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Inflasi Capai 5,95 Persen, BKF: Lebih Rendah dari Proyeksi Pemerintah

Rabu, 05 Oktober 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Masih Proses, Integrasi CRM Bikin Peta Kepatuhan WP Lebih Komprehensif

Rabu, 05 Oktober 2022 | 17:15 WIB
DDTC ACADEMY

Ketahui Aspek Transfer Pricing Pertambangan Batu Bara pada Kelas Ini

Rabu, 05 Oktober 2022 | 16:30 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Adakan KPDL, Petugas Pajak Temukan Perusahaan Belum Punya NPWP

Rabu, 05 Oktober 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Banyak Temuan BPK Soal Insentif Pajak, Begini Update Tindak Lanjut DJP

Rabu, 05 Oktober 2022 | 15:30 WIB
OPERASI JARING SRIWIJAYA 2022

DJBC Gagalkan Penyelundupan Barang Rp244 M di Perairan Indonesia Barat

Rabu, 05 Oktober 2022 | 15:10 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Mengantisipasi Risiko Hilangnya Potensi Pajak dari Sharing Economy