Review
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat

A+
A-
18
A+
A-
18
Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat

SEBAGIAN masyarakat mungkin pernah mengalami saat kendaraan sudah dijual, hilang, atau dalam kondisi rusak berat, biaya pajak kendaraan bermotor (PKB) tetap ditagih. Atau, pernah juga terkena tarif progresif PKB ketika membeli kendaraan baru.

Nah, hal-hal tersebut dapat terjadi karena konsumen tersebut belum menghapus daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor setelah kendaraan tersebut sudah dialihkan, hilang, atau dalam kondisi rusak berat.

Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ), kendaraan bermotor yang telah diregistrasi dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi atas dasar permintaan pemilik kendaraan bermotor

Baca Juga: Tagihan PBB di Solo Naik Drastis, Begini Penjelasan Wali Kota Gibran

Penghapusan data registrasi dan identifikasi dapat dilakukan dengan mengajukan pemblokiran surat tanda nomor kendaraan (STNK). Pemblokiran STNK dapat dilakukan dengan mengunjungi kantor samsat atau tersedia di beberapa wilayah secara online.

Dalam artikel sebelumnya, DDTCNews telah mengulas mengenai tata cara pemblokiran data STNK secara online di wilayah DKI Jakarta. Kini, DDTCNews akan menjelaskan cara memblokir STNK di Jawa Barat menggunakan aplikasi Samsat Mobile Jawa Barat (Sambara).

Mula-mula, buka aplikasi Sambara dan tekan menu Proteksi Kepemilikan. Selanjutnya, Anda akan diminta untuk memasukkan nomor polisi kendaraan bermotor. Jika sudah selesai mengisi data, silakan tekan tombol Cari. Sistem akan memproses dan mencari data Anda.

Baca Juga: Inflasi Masih Tinggi, Bandung Pertimbangkan Relaksasi PBB

Setelah itu, sistem akan menampilkan informasi kendaraan bermotor yang dimaksud. Namun, sistem tak akan memperlihatkan perincian data informasi kendaraan yang dituju jika Anda belum melakukan registrasi nomor ponsel.

Kemudian, sistem akan mengarahkan Anda untuk mengisi nomor induk kependudukan (NIK), nomor rangka, dan nomor ponsel. Beri tanda centang bahwa Anda menyetujui persyaratan, ketentuan, dan kebijakan privasi yang ditetapkan. Kemudian, pilih Lanjut.

Anda juga akan diminta melakukan verifikasi nomor ponsel dan klik Verifikasi. Berikutnya, sistem akan mengizinkan Anda untuk melihat informasi kendaraan, PKB yang terutang, dan keterangan terkait lainnya.

Baca Juga: Masih Ada Sampai Mei! Manfaatkan Keringanan PKB dan BBNKB

Setelah itu, pilih kendaraan yang ingin diblokir dan masukkan kode verifikasi yang dikirim melalui nomor ponsel Anda. Masukkan data yang diminta seperti foto kartu tanda penduduk (KTP) dan tanda tangan. Kemudian, tekan Simpan.

Pada pojok bawah layar, Anda akan menemukan tulisan “Apakah kendaraan Anda akan diblokir?” Atas pertanyaan tersebut, pilih Ya dan klik Setuju.

Sistem akan kembali meminta kode verifikasi yang dikirimkan melalui nomor ponsel Anda. Setelah itu, tekan Lanjut. Anda akan menerima notifikasi bahwa kendaraan sudah diblokir. Selesai. Semoga bermanfaat. (rig)

Baca Juga: Cara Buat Kode Billing PPh Final Dividen Orang Pribadi di DJP Online

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : tips pajak daerah, tips, pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, PKB, STNK

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:00 WIB
KABUPATEN PROBOLINGGO

Cetak SPPT Lebih Awal, Pemda Harap Target Setoran PBB Segera Tercapai

Jum'at, 27 Januari 2023 | 15:31 WIB
KOTA PEKANBARU

Wah! Peran Juru Sita Pajak Daerah Bakal Dioptimalkan Demi Hal Ini

Jum'at, 27 Januari 2023 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Hapus NSFP yang Tidak Terpakai di e-Faktur Dekstop

Jum'at, 27 Januari 2023 | 10:13 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Perhatian! Penghapusan Data STNK Dimulai, Warga Diminta Patuh Pajak

berita pilihan

Minggu, 05 Februari 2023 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Bisa Minta Dokumen SPT Pajak ke Penerima Fasilitas TPB dan KITE

Minggu, 05 Februari 2023 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Bisa Aktif Otomatis Jika Wajib Pajak Non-Efektif Lapor SPT

Minggu, 05 Februari 2023 | 14:00 WIB
PP 55/2022

Transaksi dengan Pemotong Pajak, WP PPh Final UMKM Perlu Ajukan Suket

Minggu, 05 Februari 2023 | 13:00 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Bikin Rugi Negara Rp1,7 M, Tersangka Pajak Diserahkan ke Kejaksaan

Minggu, 05 Februari 2023 | 12:00 WIB
PP 55/2022

Bantuan BPJS kepada Wajib Pajak Tertentu yang Bebas Pajak Penghasilan

Minggu, 05 Februari 2023 | 11:30 WIB
INDIA

Ada Rezim Pajak Baru, Saham Perusahaan Asuransi Anjlok Sampai 10%

Minggu, 05 Februari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penyebab Faktur Pajak Dianggap Tidak Dibuat

Minggu, 05 Februari 2023 | 10:30 WIB
PP 50/2022

Penyebab Pemeriksaan Bukper Ditindaklanjuti dengan Penyidikan

Minggu, 05 Februari 2023 | 10:00 WIB
SPANYOL

Bank di Negara Ini Ramai-Ramai Tolak Kebijakan Windfall Tax

Minggu, 05 Februari 2023 | 09:30 WIB
KOTA SURAKARTA

Tagihan PBB di Solo Naik Drastis, Begini Penjelasan Wali Kota Gibran