Fokus
Literasi
Senin, 27 Juni 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 27 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Cara Ajukan Perpanjangan Tenggat Waktu Pelaporan SPT Tahunan WP Badan

A+
A-
10
A+
A-
10
Cara Ajukan Perpanjangan Tenggat Waktu Pelaporan SPT Tahunan WP Badan

BERDASARKAN Pasal 3 ayat (3) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), batas waktu penyampaian SPT Tahunan pajak penghasilan bagi bagi wajib pajak badan ditetapkan paling lama 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

Jika wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan melewati jatuh tempo pelaporan, wajib pajak akan dikenakan sanksi denda senilai Rp1 juta. Meski begitu, otoritas pajak juga memberikan kelonggaran dalam pelaporan SPT Tahunan.

Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama 2 bulan. Nah, DDTCNews akan menjelaskan cara mengajukan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan untuk wajib pajak badan.

Baca Juga: Negara Ini Tetapkan Standar Emisi Baru dan Tawarkan Insentif Pajak

Mula-mula, wajib pajak perlu memastikan telah memenuhi sejumlah persyaratan yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. 21/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan (PER-21/2009).

Pertama, wajib pajak harus membuat surat pemberitahuan perpanjangan waktu penyampaian SPT secara tertulis dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum batas waktu penyampaian SPT berakhir.

Dalam surat pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan tersebut, wajib pajak harus menyebutkan alasan perpanjangan. Wajib pajak juga harus memasukkan nama, NPWP, alamat, negara domisili, jenis usaha, serta klasifikasi lapangan usaha (KLU).

Baca Juga: KPP Kirim Whatsapp ke Ribuan WP, Isinya Data Harta dan Imbauan PPS

Kedua, wajib pajak harus melakukan penghitungan sementara pajak terutang dalam 1 tahun pajak. Ketiga, melampirkan surat setoran pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang kedudukannya dipersamakan dengan SSP.

Keempat, melampirkan laporan keuangan sementara wajib pajak. Perlu diingat laporan keuangan sementara yang dilampirkan tersebut bukan merupakan laporan keuangan konsolidasi grup, melainkan standalone (sendiri).

Kelima, melampirkan surat pernyataan dari akuntan publik yang menyatakan audit laporan keuangan belum selesai dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik. Keenam, surat permohonan menggunakan formulir 1770-Y/1771-Y/1771-$Y atau dalam bentuk data elektronik (e-SPT).

Baca Juga: PPATK Selesaikan Analisis Pidana Pencucian Uang, Kasus Pajak Dominan

Ketujuh, pemberitahuan perpanjangan waktu penyampaian SPT wajib ditandatangani wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Jika ditandatangani kuasa wajib pajak, pemberitahuan perpanjangan waktu tersebut wajib dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Seluruh persyaratan tersebut bersifat kumulatif. Apabila tidak memenuhi salah satu poin di atas maka pemberitahuan tersebut dianggap bukan merupakan pemberitahuan perpanjangan waktu SPT. Langkah selanjutnya, Dirjen Pajak akan memberitahukan wajib pajak paling lama 7 hari kerja sejak pemberitahuan diterima lengkap KPP.

Jika Kepala KPP tidak memberikan pemberitahuan kepada wajib pajak dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak pemberitahuan diterima lengkap di KPP, maka pemberitahuan perpanjangan SPT dianggap diterima. Selesai. Semoga bermanfaat. (rig)

Baca Juga: Contoh Pemberian Hibah Antar-Perusahaan yang Dikenai Pajak Penghasilan

Topik : tips pajak, tips, pajak, spt tahunan, wajib pajak badan, PER 21/2009

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 28 Juni 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Kejelasan Soal Waktu Implementasi Pajak Karbon

Selasa, 28 Juni 2022 | 13:30 WIB
KPP PRATAMA MAROS

Tatap Muka dengan Nasabah Prioritas, KPP Jelaskan Sederet Manfaat PPS

Selasa, 28 Juni 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran Pajak dari Sektor Tambang Tumbuh 3 Digit, Begini Perinciannya

Selasa, 28 Juni 2022 | 11:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

AS Naikkan Tarif Bea Masuk Ratusan Barang Impor Asal Rusia

berita pilihan

Rabu, 29 Juni 2022 | 13:00 WIB
KPP PRATAMA BONTANG

KPP Kirim Whatsapp ke Ribuan WP, Isinya Data Harta dan Imbauan PPS

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

PPATK Selesaikan Analisis Pidana Pencucian Uang, Kasus Pajak Dominan

Rabu, 29 Juni 2022 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Contoh Pemberian Hibah Antar-Perusahaan yang Dikenai Pajak Penghasilan

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:39 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

CHA TUN Pajak: Pengadilan Pajak Independen Meski di Bawah Kemenkeu

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:01 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa Sehari! Harta yang Diungkap Wajib Pajak Capai Rp452,9 Triliun

Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Masyarakat Ungkap Harta, Denny Cagur: Mumpung Ada PPS

Rabu, 29 Juni 2022 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP & Bank BUMN Teken Perjanjian Soal Interoperabilitas Data dan KSWP

Rabu, 29 Juni 2022 | 10:00 WIB
PMK 106/2022

PMK Baru! Kemenkeu Revisi Peraturan Pemungutan Bea Keluar