Review
Selasa, 04 Oktober 2022 | 10:44 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Fokus
Literasi
Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 03 Oktober 2022 | 17:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 03 Oktober 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 05 Oktober 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 5 OKTOBER - 11 OKTOBER 2022
Selasa, 04 Oktober 2022 | 16:15 WIB
KMK 50/2022
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Reportase

C-20 Usul Tarif Pajak Minimum Global 25% & Penurunan Threshold Pilar 1

A+
A-
2
A+
A-
2
C-20 Usul Tarif Pajak Minimum Global 25% & Penurunan Threshold Pilar 1

Poin-poin kebijakan perpajakan yang didorong oleh Civil-20.

JAKARTA, DDTCNews - Taxation & Sustainable Finance Working Group (TSFWG) Civil-20 mengusulkan beragam kebijakan pajak yang dipandang perlu untuk mendukung pemulihan ekonomi secara inklusif serta memperbaiki sistem perpajakan global.

Sherpa C-20 Ah Maftuchan mengatakan pihaknya mengusulkan pemberlakuan tarif pajak korporasi minimum global yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan tarif yang telah disepakati dalam Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

Baca Juga: Banyak Temuan BPK Soal Insentif Pajak, Begini Update Tindak Lanjut DJP

"G-20 sudah menyepakati adanya tarif minimum untuk korporasi sebesar 15% dalam Presidensi Italia tahun lalu, tapi kami C-20 meminta agar tarifnya sebesar 21% sampai 25%," ujar Maftuchan dalam Pre C-20 Summit TSFWG yang digelar oleh TSFWG C-20 dan Tax Centre FIA Universitas Indonesia (UI), Kamis (22/9/2022).

C-20 juga mendorong penurunan threshold pemberlakuan pajak minimum global dari yang saat ini senilai EUR750 juta agar makin banyak perusahaan multinasional yang tercakup dalam Pilar 2. Perusahaan juga didorong untuk memublikasikan country by country reporting (CbCR) kepada publik guna mendukung agenda transparansi pajak.

Mengenai Pilar 1: Unified Approach, Maftuchan mengatakan C-20 juga mendorong pemberlakuan Pilar 1 yang akan menjadi landasan dari pengalokasian hak pemajakan dari negara domisili menuju negara berkembang.

Baca Juga: Insentif Pajak untuk Pulihkan Ekonomi, Begini Perbandingan Manfaatnya

Implementasi Pilar 1 akan membantu negara-negara berkembang untuk memajaki perusahaan multinasional, khususnya perusahaan digital yang tidak memiliki kehadiran fisik di wilayah negara berkembang tersebut.

C-20 juga mendorong adanya penurunan threshold pemberlakuan Pilar 1 dari yang saat ini senilai EUR20 miliar. Penurunan threshold diperlukan agar makin banyak perusahaan multinasional yang tercakup Pilar 1 dan makin banyak negara pasar yang mendapatkan tambahan penerimaan berkat instrumen ini.

"Tema ini masih jauh dari conclusion. Pilar 1 dan Pilar 2 yang digotong oleh OECD atas request dari G-20 juga masih going nowhere," ujar Maftuchan.

Baca Juga: Insentif PPnBM Mobil & PPN Rumah DTP Tak Diperpanjang? Begini Kata DJP

Menanggapi masukan dari C-20, akademisi dari FIA UI Ning Rahayu berpandangan tarif pajak minimum Pilar 2 sebaiknya tidak ditingkatkan menjadi 25%. Menurutnya, Indonesia sebagai negara yang lebih banyak menerima inbound investment akan dirugikan bila tarif pajak minimum global ditingkatkan dari 15% menjadi 25% seperti usulan C-20.

Kenaikan tarif pajak minimum global justru berpotensi menguntungkan negara domisili yang notabene adalah negara-negara maju. "Untuk saat ini, menaikkan ke 25% justru negara Indonesia sebagai negara berkembang akan rugi," ujar Ning.

Mengenai Pilar 1, Ning sepakat dengan usulan C-20 yang mendorong penurunan threshold. Akibat ketetapan threshold Pilar 1 senilai EUR20 miliar yang terlalu tinggi tersebut, manfaat yang diterima oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia dengan adanya Pilar 1 masih tergolong minim.

Baca Juga: BPK Sebut Insentif Pajak Rp15,3 Triliun Belum Dikelola secara Memadai

Bila threshold tidak dapat diturunkan, Ning berpandangan negara-negara berkembang sebaiknya menerapkan pajak digital secara unilateral. Indonesia sendiri memiliki ruang untuk menerapkan pajak transaksi elektronik sesuai dengan Perppu 1/2020.

"Banyak negara lain yang sudah mengenakan pajak atas transaksi elektronik secara unilateral. Apalagi kita tahu konsensus global ini tidak tahu kapan dimulainya. Mengapa kita tidak segera memberlakukan pajak transaksi elektronik secara unilateral?," ujar Ning.

Selain mendorong peningkatan tarif pajak minimum global Pilar 2 serta penurunan threshold Pilar 1, C-20 juga mendorong beberapa agenda perpajakan lainnya seperti pemberlakuan pajak kekayaan, penerapan perspektif gender dalam kebijakan pajak, pembentukan badan pajak untuk perpajakan global melalui UN Tax Convention, dan pemberlakuan pajak karbon yang efektif.

Baca Juga: Perlakuan Biaya Extraordinary Covid-19 dalam Analisis Kesebandingan

C-20 mengusulkan pemberlakuan pajak kekayaan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Pajak kekayaan diusulkan dengan tarif fix rate untuk setiap kekayaan di atas US$10 juta.

Catatan lainnya, perspektif gender perlu dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan pajak diperlukan guna menghapuskan pembebanan pajak yang tidak adil terhadap perempuan.

Selanjutnya, C-20 menilai perlunya badan pajak khusus di bawah naungan PBB guna membahas masalah perpajakan di berbagai yurisdiksi. Badan pajak internasional di bawah naungan PBB dirasa lebih mewakili kepentingan seluruh negara baik negara maju maupun negara berkembang.

Baca Juga: Tenangkan Pasar, Inggris Batalkan Relaksasi Pajak untuk Orang Kaya

Terkait dengan implementasi pajak karbon, C-20 mendorong penerapan pajak karbon yang efektif dan memastikan pajak tersebut ditanggung secara adil baik oleh produsen maupun oleh konsumen. C-20 juga mendukung rencana G-20 dan OECD yang berencana membentuk Inclusive Forum on Carbon Mitigation Approach. Hanya saja, C-20 berpandangan perancangan mekanisme pajak karbon ini akan lebih inklusif bila dilakukan melalui mekanisme PBB. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak minimum global, Pilar 1, Pilar 2, OECD, insentif pajak, Civil-20

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 22 September 2022 | 17:00 WIB
LAPORAN OECD

Pulihkan Ekonomi, Mayoritas Negara Berikan Insentif Pajak Penghasilan

Kamis, 22 September 2022 | 12:00 WIB
SPANYOL

Negara Ini Pangkas Tarif Pajak, Penerimaan yang Hilang Capai Rp149 T

Kamis, 22 September 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jaga Ekonomi, APBN Siap Sedia Kucurkan Subsidi Sampai Insentif Pajak

Rabu, 21 September 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mobil Listrik Ternyata Tidak akan Selamanya Bebas Pajak Kendaraan

berita pilihan

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:40 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perseroan Perorangan Pakai PPh Final, DJP: Ada Kewajiban Pelaporan

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Anjak Piutang dalam Perpajakan?

Rabu, 05 Oktober 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Inflasi Capai 5,95 Persen, BKF: Lebih Rendah dari Proyeksi Pemerintah

Rabu, 05 Oktober 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Masih Proses, Integrasi CRM Bikin Peta Kepatuhan WP Lebih Komprehensif

Rabu, 05 Oktober 2022 | 17:15 WIB
DDTC ACADEMY

Ketahui Aspek Transfer Pricing Pertambangan Batu Bara pada Kelas Ini

Rabu, 05 Oktober 2022 | 16:30 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Adakan KPDL, Petugas Pajak Temukan Perusahaan Belum Punya NPWP

Rabu, 05 Oktober 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Banyak Temuan BPK Soal Insentif Pajak, Begini Update Tindak Lanjut DJP

Rabu, 05 Oktober 2022 | 15:30 WIB
OPERASI JARING SRIWIJAYA 2022

DJBC Gagalkan Penyelundupan Barang Rp244 M di Perairan Indonesia Barat

Rabu, 05 Oktober 2022 | 15:10 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022

Mengantisipasi Risiko Hilangnya Potensi Pajak dari Sharing Economy