BERITA TERKINI
Ilustrasi.
MANILA, DDTCNews – Asosiasi buruh Filipina mengklaim kenaikan tarif pajak bahan bakar mesin yang kedua kalinya merupakan langkah yang kurang tepat. Langkah tersebut justru bisa merugikan keuangan para buruh.
Sekretaris Jenderal Aliansi Umum dan Asosiasi Pekerja (GAWA) Filipina Wennie Sancho mengatakan peningkatan tarif pajak BBM akan mendorong terjadinya kenaikan harga barang dan jasa ke depannya. Hal ini akan menambah beban masyarakat yang sudah menghadapi berbagai kenaikan harga.
“Kami tidak melihat masa depan cerah bagi konsumen dan pekerja pada tahun depan. Kami tidak mendukung kenaikan tarif pajak BBM yang kedua kalinya karena akan menimbulkan masalah dan menurunkan daya beli para buruh,” katanya di Manila, Jumat (7/12).
Lebih lanjut Sancho menegaskan jika tarif pajak BBM benar-benar dilakukan, pemerintah harus memikirkan para pekerja yang menerima upah minimum dan harus menyubsidi para pekerja di tengah perekonomian pada triwulan pertama tahun 2019.
Asosiasi buruh berencana untuk melakukan unjuk rasa sebagai bentuk protes serta menyampaikan aspirasi kepada pemerintah mengenai keberatan buruh terhadap rendana kenaikan tarif pajak BBM tahun 2019.
“Jika terlalu banyak beban yang ditanggung rakyat, maka kondisi ekonomi rakyat akan semakin lesu,” tuturnya dilansir dari Sunstar.com.
Sebagai informasi, Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Selasa (4/12) dalam rapat kabinet di Malacanang telah menyetujui tahap lanjutan kenaikan tarif pajak BBM mulai awal tahun 2019.
Berdasarkan Undang-undang Reformasi Pajak untuk Percepatan dan Inklusi (Train) Filipina, tarif pajak BBM akan meningkat sebesar PHP2.24 atau Rp615 per liter bahan bakar solar dan bensin mulai 1 Januari 2019.
Adapun pemungutan lainnya dalam pembelian BBM yaitu cukai sebesar PHP2 atau senilai Rp549 dan pajak pertambahan nilai sebesar PHP0,24 atau senilai Rp65. (Amu)
