Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Buka Rakornas BLU, Ini Pesan Sri Mulyani

0
0

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Layanan Umum dibuka dengan seruan kolaborasi untuk operasional pada 2019.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurutnya, tata kelola Badan Layanan Umum (BLU) masih harus diperbaiki. Oleh karena itu, kolaborasi antar BLU penting untuk saling belajar sehingga ada efisiensi dalam pengelolaan BLU.

“Dengan Rakornas ini diharapkan BLU bisa saling melihat dan tidak hanya berkutat di satu rumpun saja. Misal, yang pendidikan juga lihat bagaimana proses bisnis di rumpun kesehatan,” katanya di Gedung Dhanapala, Selasa (26/2/2019).

Baca Juga: Sri Mulyani: Isu Perpajakan Bakal Jadi Pembahasan Sentral KTT Asean

Semangat kolaborasi dan sinergi ini, sambungnya, memainkan peran dalam keberlangsungan BLU. Pasalnya, jumlah BLU terus naik tiap tahunnya. Untuk lingkup pemerintah pusat terdapat 218 BLU. Sementara, jumlah di daerah lebih banyak lagi, yakni sekitar 1.070 BLU Daerah.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu kemudian mengingatkan landasan utama BLU adalah pelayanan. Kolaborasi dan sinergi idealnya dialamatkan untuk meningkatkan pelayanan, bukan untuk menumpuk keuntungan.

Aspek ini menjadi tantangan bagi operasional BLU. Pada satu sisi harus ada etos kerja korporat. Di sisi lain, harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut harus menjadi ciri khas BLU dengan proses bisnis lainnya seperti BUMN maupun lembaga pemerintah.

Baca Juga: Sri Mulyani Kaji Penurunan Tarif PPh Badan Jadi 20%

“BLU sebagai entitas memang banyak regulasinya. Dia harus berada antara memiliki jiwa korporasi dan juga harus menjalankan fungsi pelayanan yang tinggi. Jadi, tingkah laku seperti korporasi, tetapi tujuan utama ialah sebesar-besarnya untuk melayani masyarakat,” imbuh Sri Mulyani.

Sebagai informasi, kinerja BLU pada 2018 berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam APBN. PNBP dari BLU tercatat senilai Rp53,7 triliun atau 123,9% dari target yang senilai Rp43,3 triliun. (kaw)

Baca Juga: Ditjen Pajak Ambil Porsi 17,8% dari Total Pagu Anggaran Kemenkeu

“Dengan Rakornas ini diharapkan BLU bisa saling melihat dan tidak hanya berkutat di satu rumpun saja. Misal, yang pendidikan juga lihat bagaimana proses bisnis di rumpun kesehatan,” katanya di Gedung Dhanapala, Selasa (26/2/2019).

Baca Juga: Sri Mulyani: Isu Perpajakan Bakal Jadi Pembahasan Sentral KTT Asean

Semangat kolaborasi dan sinergi ini, sambungnya, memainkan peran dalam keberlangsungan BLU. Pasalnya, jumlah BLU terus naik tiap tahunnya. Untuk lingkup pemerintah pusat terdapat 218 BLU. Sementara, jumlah di daerah lebih banyak lagi, yakni sekitar 1.070 BLU Daerah.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu kemudian mengingatkan landasan utama BLU adalah pelayanan. Kolaborasi dan sinergi idealnya dialamatkan untuk meningkatkan pelayanan, bukan untuk menumpuk keuntungan.

Aspek ini menjadi tantangan bagi operasional BLU. Pada satu sisi harus ada etos kerja korporat. Di sisi lain, harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut harus menjadi ciri khas BLU dengan proses bisnis lainnya seperti BUMN maupun lembaga pemerintah.

Baca Juga: Sri Mulyani Kaji Penurunan Tarif PPh Badan Jadi 20%

“BLU sebagai entitas memang banyak regulasinya. Dia harus berada antara memiliki jiwa korporasi dan juga harus menjalankan fungsi pelayanan yang tinggi. Jadi, tingkah laku seperti korporasi, tetapi tujuan utama ialah sebesar-besarnya untuk melayani masyarakat,” imbuh Sri Mulyani.

Sebagai informasi, kinerja BLU pada 2018 berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam APBN. PNBP dari BLU tercatat senilai Rp53,7 triliun atau 123,9% dari target yang senilai Rp43,3 triliun. (kaw)

Baca Juga: Ditjen Pajak Ambil Porsi 17,8% dari Total Pagu Anggaran Kemenkeu
Topik : BLU, Sri Mulyani, PNBP
artikel terkait
Kamis, 20 Juni 2019 | 18:06 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 20 Juni 2019 | 17:28 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 20 Juni 2019 | 16:25 WIB
KEBIJAKAN MONETER
Kamis, 20 Juni 2019 | 15:42 WIB
INVESTASI
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL
Kamis, 16 Juni 2016 | 13:18 WIB
CEGAH ILLEGAL FISHING
Rabu, 10 April 2019 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI