Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

BKF Mulai Hitung Risiko Fiskal Bila Tarif PPh Badan Turun Jadi 20%

1
1

Kepala BKF Kementerian Keuangan Suahasil Nazara.

JAKARTA, DDTCNews -- Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian fokus berhitung risiko fiskal yang ditimbulkan dari rencana pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) badan.

Kepala BKF Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan wacana pemangkasan tarif PPh badan sudah hampir pasti dilakukan oleh pemerintah. Pertanyaan yang ada saat ini yakni seberapa siap otoritas fiskal segara mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal ini bisa dilihat dari risiko fiskal.

“Nanti kita lihat [risiko fiskal] dan itu yang kita exercise. Kebijakan ini juga kan tergantung perekonomian. Bagaimana pertumbuhan ekonomi, kondisi ekonomi makro seperti apa," katanya di Kompleks Parlemen, Kamis (20/6/2019).

Baca Juga: Pilih Perpu atau Omnibus Law, Tulis Komentar dan Raih Handphonenya

Pasalnya, setoran pajak dari perusahaan masih diandalkan dalam total penerimaan pajak yang dikelola DJP. Pada tahun ini, penerimaan PPh badan ditargetkan mencapai Rp311,5 triliun atau sekitar 37,6% dari target penerimaan PPh nonmigas Rp828,3 triliun.

Adapun target penerimaan PPh nonmigas pada 2019 mengambil porsi 52,5% dari target penerimaan pajak dalam APBN senilai Rp1.577,6 triliun. Selain aspek penerimaan, otoritas akan melihat efek dari pemangkasan tarif PPh badan dengan gerak perekonomian nasional.

Salah satu yang hal penting dari kebijakan pemangkasan tarif pajak ini adalah seberapa cepat tarif bisa turun secara efektif. Menurut Suahasil pilihan kebijakan terbuka untuk dilakukan yakni menurunkan tarif efektif dalam satu tahun fiskal atau menggunakan penurunan tarif secara bertahap dalam beberapa tahun.

Baca Juga: Hampir 90% Peserta Debat Setuju DJP Menjadi BPP

“Itu sedang kita padankan seberapa cepat bisa dilakukan. Semua masih terus dipikirkan, tapi kalau berdasarkan apa yang disampaikan ibu menteri kemarin, ya ke arah 20%,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan opsi pemangkasan tarif PPh badan dari 25% menjadi 20% usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (19/6/2019). Rencana insentif fiskal tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah menggenjot kegiatan investasi sebagai komponen penting dalam akselerasi perekonomian. (kaw)

Baca Juga: DJP: Data AEoI Bergerak Dinamis

“Nanti kita lihat [risiko fiskal] dan itu yang kita exercise. Kebijakan ini juga kan tergantung perekonomian. Bagaimana pertumbuhan ekonomi, kondisi ekonomi makro seperti apa," katanya di Kompleks Parlemen, Kamis (20/6/2019).

Baca Juga: Pilih Perpu atau Omnibus Law, Tulis Komentar dan Raih Handphonenya

Pasalnya, setoran pajak dari perusahaan masih diandalkan dalam total penerimaan pajak yang dikelola DJP. Pada tahun ini, penerimaan PPh badan ditargetkan mencapai Rp311,5 triliun atau sekitar 37,6% dari target penerimaan PPh nonmigas Rp828,3 triliun.

Adapun target penerimaan PPh nonmigas pada 2019 mengambil porsi 52,5% dari target penerimaan pajak dalam APBN senilai Rp1.577,6 triliun. Selain aspek penerimaan, otoritas akan melihat efek dari pemangkasan tarif PPh badan dengan gerak perekonomian nasional.

Salah satu yang hal penting dari kebijakan pemangkasan tarif pajak ini adalah seberapa cepat tarif bisa turun secara efektif. Menurut Suahasil pilihan kebijakan terbuka untuk dilakukan yakni menurunkan tarif efektif dalam satu tahun fiskal atau menggunakan penurunan tarif secara bertahap dalam beberapa tahun.

Baca Juga: Hampir 90% Peserta Debat Setuju DJP Menjadi BPP

“Itu sedang kita padankan seberapa cepat bisa dilakukan. Semua masih terus dipikirkan, tapi kalau berdasarkan apa yang disampaikan ibu menteri kemarin, ya ke arah 20%,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan opsi pemangkasan tarif PPh badan dari 25% menjadi 20% usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (19/6/2019). Rencana insentif fiskal tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah menggenjot kegiatan investasi sebagai komponen penting dalam akselerasi perekonomian. (kaw)

Baca Juga: DJP: Data AEoI Bergerak Dinamis
Topik : PPh badan, korporasi, Ditjen Pajak, BKF
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 02 Oktober 2019 | 19:10 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 02 Oktober 2019 | 19:10 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK