PROFIL PERPAJAKAN YORDANIA

Bisnis Perbankan Dipajaki Tarif Tertinggi 35%

Redaksi DDTCNews | Selasa, 18 Oktober 2016 | 09:36 WIB
Bisnis Perbankan Dipajaki Tarif Tertinggi 35%

YORDANIA yang memiliki nama resmi Kerajaan Yordania Al-Hasyamiyah (The Hashemite Kingdom of Jordan), merupakan negara monarki konstitusional. Meski bukan termasuk negara pemilik cadangan minyak besar dunia seperti Arab Saudi, ekonomi Yordania cukup besar.

Dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 2,38%, pendapatan per kapita Yordania berada pada kisaran US$4.940, di mana sebagian besar penduduknya merupakan tenaga kerja di bidang pelayanan dan jasa, industri dan agrikultur.

Setelah 4 tahun perekonomiannya mulai mengalami pemulihan menuju stabil, ekonomi Yordania kembali melambat pada tahun 2015 untuk pertama kalinya sejak tahun 2010, hal ini sebagian besar disebabkan oleh efek keamanan dari krisis regional.

Baca Juga:
Jokowi Terima Surat Kepercayaan 10 Dubes, Fokus Kerja Sama Ekonomi

Akibat keberadaan sumber daya alam yang terbatas, Yordania banyak bergantung pada kegiatan penyediaan jasa dan industri manufaktur untuk menopang perekonomiannya. Tantangan besar lainnya yang dihadapi Yordania termasuk pengangguran yang tinggi, ketergantungan pada hibah dan transfer uang dari ekonomi Teluk.

Sistem Perpajakan

Otoritas Pajak Yordania yang bernama Income Tax and Sales Department memberlakukan tarif standar untuk PPh Badan senilai 20%. Sementara untuk perusahaan perbankan dikenakan tarif 35%. Adapun tarif 24% dikenakan untuk perusahaan telekomunikasi, perusahaan distribusi pembangkit listrik dan institusi keuangan.

Baca Juga:
Ditolak Mentah-mentah oleh Warga, RUU Kenaikan Pajak akan Ditarik

Selain itu, pajak secara progresif diberlakukan untuk PPh Orang Pribadi, yakni 7% untuk penghasilan sampai dengan JOD10.000, 14% untuk penghasilan antara JOD10.000 – JOD20.000 dan tarif sebesar 20% untuk penghasilan di atas JOD20.000.

Terkait dengan perpajakan internasional, Yordania belum memiliki aturan-aturan yang mengatur tentan pajak internasional seperti transfer pricing dan controlled foreign companies (CFC). Kendati demikian, sampai saat ini sebanyak 32 perjanjian penghindaran pajak berganda/P3B (tax treaty) telah ditandatangani Pemerintah Yordania.

Uraian Keterangan
Sistem Pemerintahan, Politik Monarki
PDB Nominal US$37,517 miliar (2015)
Pertumbuhan ekonomi 2,38% (2015)
Populasi 7,59 juta jiwa (2015)
Tax Ratio 21,1% (2015)
Otoritas Pajak Income Tax and Sales Tax Department
Sistem Perpajakan Self-Assessment System
Tarif PPh Badan 20%
Tarif PPh Orang Pribadi 7% - 20%
Tarif PPN 16%
Tarif pajak dividen -
Tarif pajak royalti 10%
Tarif bunga 10%
Tax Treaty 32 negara


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 08 Desember 2023 | 15:33 WIB KERJA SAMA EKONOMI

Jokowi Terima Surat Kepercayaan 10 Dubes, Fokus Kerja Sama Ekonomi

Sabtu, 09 Januari 2021 | 15:01 WIB YORDANIA

Kala Pandemi, Penerimaan Pajak Negara Ini Justru Tumbuh

Kamis, 19 November 2020 | 08:30 WIB YORDANIA

Lakukan Reformasi Pajak, Negara Ini Dapat Pinjaman dari IMF

BERITA PILIHAN
Sabtu, 20 April 2024 | 12:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Minta Perpanjangan Lapor SPT Tahunan? Ingat Ini Agar Tak Kena Sanksi

Sabtu, 20 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN BULUNGAN

Sukseskan Program Sertifikat Tanah, Pemkab Beri Diskon BPHTB 50 Persen

Sabtu, 20 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Sabtu, 20 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Konstruksi Bangunan bagi Korban Bencana Bebas PPN, Ini Aturannya

Sabtu, 20 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesinambungan Fiskal 2025, Pemerintah Waspadai Tiga Hal Ini

Sabtu, 20 April 2024 | 09:00 WIB KABUPATEN SUKABUMI

Ada Hadiah Umrah untuk WP Patuh, Jenis Pajaknya akan Diperluas

Sabtu, 20 April 2024 | 08:47 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT yang Berstatus Rugi Bisa Berujung Pemeriksaan oleh Kantor Pajak

Sabtu, 20 April 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2025, Insentif Ini Disiapkan untuk Investor

Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?