AMERIKA SERIKAT

Biden Soroti Korporasi Besar yang Tidak Bayar Pajak, Amazon Termasuk

Muhamad Wildan | Kamis, 01 April 2021 | 12:15 WIB
Biden Soroti Korporasi Besar yang Tidak Bayar Pajak, Amazon Termasuk

Presiden AS Joe Biden. ANTARA FOTO/REUTERS/Carlos Barria/FOC/djo

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyoroti korporasi-korporasi besar seperti Amazon—terdaftar dalam peringkat Fortune 500—yang sama sekali tidak membayar pajak kepada pemerintah.

Dari seluruh perusahaan yang masuk dalam Fortune 500, lanjut Biden, terdapat 91 perusahaan yang sama sekali tidak membayar pajak. Menurutnya, kondisi tersbeut bisa terjadi lantaran banyak celah hukum dalam ketentuan pajak di AS.

"Masyarakat membayar pajak sebesar 22%, tapi Amazon dan 90 perusahaan lainnya sama sekali tidak membayar pajak. Saya akan mengakhiri hal ini," ujar Biden seperti dilansir geekwire.com, dikutip Kamis (1/4/2021).

Baca Juga:
Otoritas Ini Mulai Pertimbangkan Kembali Program Diskon Cukai Solar

Biden menilai celah hukum ini kerap dimanfaatkan oleh korporasi besar untuk menghindari pajak yang seharusnya dikenakan. Demi mencegah penghindaran pajak, ia berencana mengenakan global minimum tax dengan tarif sebesar 21%.

Untuk diketahui, Amazon membayar sama sekali tidak membayar pajak pada tahun 2018, padahal korporasi digital global tersebut memperoleh laba sebelum pajak sebesar US$11 miliar atau setara dengan Rp160,3 triliun.

Kondisi tersebut juga membuat Biden berencana meningkatkan tarif pajak korporasi dari yang saat ini sebesar 21% menjadi 28%. Dia menilai penerimaan pajak masih perlu ditingkatkan guna mendanai program pembangunan infrastruktur hingga US$2,3 triliun.

Selain itu, lanjut Biden, kenaikan tarif pajak korporasinya tidaklah tinggi dan rasional. Tarif baru yang diusungnya sesungguhnya masih lebih rendah ketimbang tarif pajak sebelum pemerintahan Donald Trump yang mencapai 35%. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Minggu, 28 April 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Setoran Pajak Manufaktur dan Perdagangan Terkontraksi, Ini Kata Menkeu

Minggu, 28 April 2024 | 09:30 WIB KANWIL DJP SULSELBARTRA

Lapor SPT Tidak Lengkap dan Tilap Uang Pajak, Direktur PT Masuk Bui

Minggu, 28 April 2024 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Segera Mulai Uji Coba Pelaporan Keuangan Berbasis XBRL Tahap II

Minggu, 28 April 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Kadin Minta Pemerintah Jangan Buru-Buru Tambah Objek Cukai

Sabtu, 27 April 2024 | 14:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

WP Kelompok Ini Dikecualikan dari Pengawasan Rutin Pelaporan SPT

Sabtu, 27 April 2024 | 14:00 WIB KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

WP Tak Lunasi Tunggakan Pajak, Rekening Diblokir dan Saldo Disita

Sabtu, 27 April 2024 | 13:30 WIB ONLINE SINGLE SUBMISSION

Kemendagri Beri Hak Akses Data NIK untuk Keperluan Perizinan di OSS

Sabtu, 27 April 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Terkontraksi 4,5% pada Kuartal I/2024

Sabtu, 27 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Kemendagri Minta Pemda Tetap Antisipasi Inflasi Pasca-Lebaran