Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

BI Setor Laporan Keuangan 2020, Begini Respons BPK

A+
A-
0
A+
A-
0
BI Setor Laporan Keuangan 2020, Begini Respons BPK

Kantor pusat Bank Indonesia. (Foto: Antara)

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerima laporan keuangan tahunan Bank Indonesia (BI) tahun anggaran 2020 untuk dilakukan pemeriksaan laporan keuangan.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyampaikan apresiasi karena BI menyampaikan laporan keuangan untuk diaudit dengan tepat waktu. Menurutnya, seluruh upaya bank sentral dalam menjaga perekonomian nasional dan stabilitas moneter akan tercermin dalam laporan keuangan.

Dia menyampaikan upaya BI akan terlihat jelas dalam laporan keuangan terutama pada bagian penghasilan dan beban pelaksanaan kebijakan moneter. Auditor BPK akan menguji laporan keuangan tersebut untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Baca Juga: Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

"BPK akan menguji apakah transaksi keuangan disajikan secara wajar dalam laporan keuangan BI sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. BPK juga menilai efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan peraturan perundang-undangan atas proses bisnis BI," katanya, Senin (1/2/2021).

Agung menjelaskan BPK tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan BI. Auditor negara secara khusus akan melakukan pemeriksaan atas pengelolaan uang rupiah.

Ruang lingkup audit tersebut bagian dari pemeriksaan dengan tujuan tertenu untuk pelaksanaan pencetakan, pengeluaran dan pemusnahan rupiah yang dilakukan BI.

Baca Juga: DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax

Dia menambahkan, banyak kebijakan yang dikeluarkan BI pada tahun lalu untuk merespons pandemi Covid-19. Bank sentral pada tahun lalu tidak hanya menjalankan fungsi moneter, tapi juga berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Salah satu terobosan yang dilakukan BI adalah dengan berbagi beban dalam pembiayaan APBN 2020. Selain itu, kebijakan moneter lain yang dilakukan BI upaya menjaga stabilitas sistem keuangan melalui beberapa bauran kebijakan.

"BI berperan memitigasi dampak pandemi dengan penurunan suku bunga dan quantitative easing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, serta penyediaan pendanaan dalam pembiayaan APBN melalui pembelian SBN di pasar perdana dan private placement," imbuh Agung. (Bsi)

Baca Juga: Ini Alasan BI Tahan Suku Bunga Acuan di 3,5%

Topik : BI, laporan keuangan BI, BPK, audit BPK

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 17 September 2021 | 15:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ketimpangan Makin Lebar, Biden Tegaskan Pentingnya Reformasi Pajak

Jum'at, 17 September 2021 | 14:41 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Diskon PPnBM 100% Diperpanjang, Penjualan Mobil Bakal Makin Laris

Jum'at, 17 September 2021 | 10:11 WIB
PMK 120/2021

Terlanjur Beli Mobil Diskon PPnBM 25%? Kelebihan Pajak Dikembalikan

Jum'at, 17 September 2021 | 08:41 WIB
PMK 120/2021

Diskon Pajak Mobil 100% Akhirnya Diperpanjang Hingga Akhir Tahun

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax