BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Proses kewajiban Google membayar pajak hingga kini masih berlanjut. Managing Director Google Indonesia, Tony Keusgen buka suara terkait hal tersebut. Berita ini mewarnai sejumlah media nasional pagi ini, Jumat, (16/12).
Tony Keusgen selaku Managing Director Google Indonesia mengungkapkan Google senantiasa menghormati regulasi pajak yang berlaku di Indonesia. Ia mengatakan akan kooperatif dengan pemerintah Indonesia untuk mengikuti proses yang telah ditetapkan.
Kendati demikian, dirinya enggan memberikan pernyataan terkait kepastian kapan Google membayar pajak selama perusahaannya beroperasi di Indonesia. Tony hanya menjelaskan Google akan segera memberikan update terkait hal ini.
Kabar lainnya datang dari 78% penerimaan pajak berasal dari pulau Jawa dan banyaknya pengusaha sektor energi yang tidak patuh pajak. Berikut ulasan ringkas beritanya:
Sebagai pulau dengan kepadatan penduduk terbesar di Indonesia, Pulau Jawa memiliki posisi tertinggi dalam hal pembayaran pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan lebih dari 78% penerimaan pajak Indonesia berasal dari Pulau Jawa. Persentase penerimaan pajak terbesar dari pulau Jawa juga di sisi lain menunjukan kegiatan ekonomi terbesar terjadi di Jawa. Pemerataan pembangunan di daerah lainnya juga dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian di luar pulau Jawa.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku heran dengan permintaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk meringankan pajak para pengusaha di sektor energi, khususnya migas dan minerba. Padahal, dari riwayat kepatuhan pajak, banyak pengusaha sektor energi yang mangkir bayar pajak. Ia menyebutkan tingkat kepatuhan pajak para pengusaha di sektor energi masih di bawah 50%.
Sektor e-commerce Asia Tenggara yang tumbuh begitu cepat membuat raksasa-raksasa multinasional kepincut. Alibaba dan Amazon diperkirakan menjadi pemain besar yang akan bersaing ketat meraup kesempatan di kawasan ini tahun depan. Pasar Asia Tenggara yang memiliki populasi gabungan hingga 620 juta orang cenderung terfragmentasi dan memiliki keterbatasan infrastruktur pembayaran dan pengiriman, menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan multinasional untuk masuk.
Neraca perdagangan November 2016 tercatat surplus US$837,8 juta. Hal itu ditandai dengan tren pertumbuhan ekspor yang diperkirakan masih terus berlanjut hingga 2017. Surplusnya neraca perdagangan ditopang oleh ekspor yang tumbuh 5,91% menjadi US$13,5 miliar dari bulan lalu. Perkembangan ekspor tersebut didorong oleh kenaikan ekspor non migas yang mencapai 6,04% dari Oktober. Sementara, ekspor minyak dan gas bumi hanya tumbuh sekitar 4,47%.
Berbagai kebijakan bantuan social yang dikucurkan pemerintah tampaknya belum berhasil mendorong daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Hal tersebut terlihat dari perkembangan upah riil masyarakat miskin yang turun pada November 2016 ini. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo mengatakan penurunan ini disebabkan oleh inflasi di perkotaan pada November 2016 yang cukup tinggi, sehingga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan juga ikut tergerus.
Fundamental makro ekonomi yang kokoh bakal meredam dampak kebijakan penaikan Fed Fund Rate. Kinerja pasar modal pun dinilai akan tetap bertenaga pada awal tahun depan. Meskipun kepastian pemulihan ekonomi global belum cukup meyakinkan, Kepala Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida mengatakan Indonesia memiliki faktor pendorong yang dapat menopang laju IHSG, yakni atas laju pertumbuhan ekonomi sekitar 5%-5,2%, adanya aliran dana amnesti pajak dan reformasi kebijakan pemerintah. (Amu)
