Presiden Jokowi Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022.
JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi APBD 2022.
Jokowi mengatakan percepatan realisasi belanja diperlukan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi daerah. Di sisi lain, APBD juga dapat menjadi instrumen untuk mengendalikan laju inflasi di daerah.
"Ini penting sekali untuk yang namanya perputaran uang di daerah, pertumbuhan ekonomi di daerah. Yang namanya APBD segera keluar agar beredar di masyarakat," katanya, Kamis (18/8/2022).
Jokowi mengatakan kenaikan laju inflasi menjadi tantangan bagi semua negara, termasuk Indonesia. Tingkat inflasi tahun kalender Indonesia tercatat sudah mencapai 3,85% dan tingkat inflasi tahun ke tahun 4,94%.
Jika dibedah berdasarkan wilayah, provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi yakni Jambi yang mencapai 8,55%, disusul Sumatera Barat sebesar 8,01%. Sementara itu, inflasi di Bangka Belitung tercatat sebesar 7,77%, Riau 7,04%, dan Aceh 6,97%.
Menurut Jokowi, gubernur serta bupati dan walikota perlu lebih cermat dalam mengatasi persoalan inflasi. Dalam hal ini, dia berharap pemda turut menggelontorkan dana tidak terduga untuk mengendalikan laju inflasi di daerah.
Jokowi lantas membeberkan realisasi belanja daerah hingga saat ini baru tercatat senilai Rp272 triliun. Angka itu setara 39,3% dari pagu belanja yang mencapai Rp1.188,4 triliun.
Di sisi lain, dana simpanan pemda juga menyentuh angka Rp193,4 triliun. Dana simpanan itu naik 11,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
"Ini yang harus didorong agar ikut memacu pertumbuhan ekonomi di daerah," ujarnya. (sap)