BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Sumber daya manusia (SDM) lulusan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN akan ditempatkan di Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan berdasarkan prestasi akademik. Kebijakan ini diberlakukan menyusul ditiadakannya program studi Pajak serta Kepabeanan dan Cukai bagi peserta didik baru STAN mulai 2021 lalu.
"Untuk bisa bekerja di sana [DJBC atau DJP] tergantung hasil akademiknya. Sekarang kita lihat, oh mereka cocok di pajak [DJP] karena tahan uji. Atau di DJBC yang harus kuat fisiknya karena [kerap] patroli. Kami sesuaikan kompetensi dan karakternya," kata Direktur PKN STAN Rahmadi Murwanto dalam OSC Talks akhir pekan lalu, dikutip Rabu (27/7/2022).
Dengan ketentuan baru ini, mahasiswa dan mahasiswi PKN STAN yang memang berminat untuk ditempatkan di DJP dan DJBC perlu menyiapkan diri semasa menempuh pendidikan. Peserta didik perlu menyesuaikan kompetensinya dengan kebutuhan yang diperlukan di 2 institusi Kementerian Keuangan itu.
"Jadi kalau dari awal anggaplah pengan masuk Bea Cukai ya siapkan karakternya, siapkan fisiknya sehingga nanti kalau lulus bisa disiapkan di sana," katanya.
Seperti diketahui, mulai 2021 lalu PKN STAN hanya menerima 3 jurusan Diploma IV, yakni Akuntansi Sektor Publik, Manajemen Keuangan Negara, dan Manajemen Aset Publik. Tidak ada lagi 2 jurusan yang cukup populer sebelumnya yakni Pajak serta Kepabeanan dan Cukai, termasuk untuk program Diploma I dan III.
Susunan jurusan yang dibuka dalam Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) PKN STAN tahun ini pun berlanjut seperti halnya 2021 lalu. Terkait dengan dihapusnya jurusan Pajak dan Bea Cukai ini, Rahmadi membeberkan alasannya.
"Jadi begini, salah satu yang kami harapkan adalah mereka yang masuk STAN itu tidak punya motivasi yang salah," ujar Rahmadi.
Rahmadi mengungkapkan, adanya 'motivasi yang salah' menjadi alasan kuat di balik penghapusan jurusan pajak dan bea cukai. Dia menemui adanya mahasiswa-mahasiswi baru PKN STAN yang menempuh pendidikan di institusi tersebut 'hanya' untuk mengejar status pegawai pajak atau bea cukai.
"Motivasi yang salah di masa lalu itu masuk STAN dapat tiket supaya kerja di DJBC dan DJP. Nah itu berdasarkan penilaian kami ada tuh perilaku negatif seperti itu. Artinya motivasi dari awal bukannya mengabdi sebagai ASN di manapun mereka berada kan," kata Rahmadi.
Rahmadi melanjutkan, ada juga lulusan STAN yang kemudian keberatan ketika ditempatkan di daerah atau posisi yang tidak dia harapkan. Padahal semestinya, menurut Rahmadi, seorang ASN harus siap mengabdi kepada negara di manapun ditempatkan.
"[Motivasinya] wah saya jadi pegawai pajak banyak uangnya dan sebagainya. Kemudian ketika dia ditempatkan ke daerah lain yang tidak bagus, jadi kesel. Padahal Indonesia itu luas, di manapun kita perlu siap kontribusi," imbuh Rahmadi.
Alasan di atas, ujar Rahmadi, kemudian menjadikan pihak PKN STAN merumuskan ulang program pendidikan yang ada. (sap)
