BERITA TERKINI
Presiden Jokowi. (tangkapan layar)
JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap APBN tetap memiliki kemampuan untuk memberikan subsidi di tengah kenaikan harga minyak dunia.
Jokowi mengatakan kenaikan harga minyak telah berdampak pada berbagai harga kebutuhan masyarakat, terutama bahan bakar minyak (BBM). Dalam hal ini, pemerintah harus menambah alokasi subsidi pada APBN untuk menjaga BBM tetap terjangkau bagi masyarakat.
"Ini kita masih kuat dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi [BBM]," katanya, Kamis (7/7/2022).
Jokowi mengatakan harga minyak mentah dunia yang pada situasi normal berkisar US$60 per barel, kini telah naik menjadi US$110 hingga US$120 per barel. Di negara lain, kondisi itu menyebabkan menaikkan harga BBM di banyak negara di dunia.
Misalnya di Jerman dan Singapura, harga BBM sudah menyentuh level Rp31.000 per liter, sedangkan di Thailand sudah Rp20.000. Adapun di Indonesia, harga BBM bersubsidi jenis Pertalite masih dipatok senilai Rp7.650 karena ada subsidi.
Menurut Jokowi, harga Pertalite tersebut akan tergantung pada kemampuan APBN memberikan subsidi. Apabila kenaikan harga minyak dunia terus berlanjut dan kemampuan APBN menipis, artinya harga BBM harus ikut disesuaikan.
"Ingat bahwa kita itu masih impor. Separuh dari kebutuhan kita 1,5 juta barel minyak dari luar, masih impor," ujarnya.
Jokowi menambahkan dunia kini menghadapi tantangan baru berupa perang antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan kenaikan berbagai harga komoditas global, terutama energi dan pangan. Menurutnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan dunia untuk pulih setelah pandemi Covid-19.
Saat ini, pemerintah dan DPR telah mengubah asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP) dan postur APBN 2022 dari US$63 menjadi US$100 per barel. Di sisi lain, pemerintah menambahkan anggaran subsidi BBM, elpiji, dan listrik senilai Rp74,9 triliun.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan belanja kompensasi harga BBM senilai Rp234 triliun dan kompensasi tarif listrik hingga Rp41 triliun. (sap)
