Naik Haji? Ini Aturan Kepabeanan yang Perlu Diperhatikan oleh Jemaah

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mengingatkan masyarakat tentang adanya ketentuan kepabeanan yang harus dipatuhi pelaku perjalanan dari luar negeri, termasuk para jamaah haji.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan DJBC Hatta Wardhana mengatakan pemahaman tentang ketentuan kepabeanan dan cukai, khususnya untuk barang bawaan, akan membuat proses pemberangkatan dan kepulangan jamaah haji lebih lancar. Pasalnya, petugas DJBC akan melakukan pemeriksaan pabean secara selektif atas bawaan penumpang.

"Barang bawaan para jamaah haji mungkin harus melalui pemeriksaan pabean, khususnya jika ada yang membawa barang yang impor atau ekspornya dilarang atau dibatasi," katanya, Selasa (28/6/2022).

Hatta mengatakan DJBC sebagai instansi yang memiliki tugas pemeriksaan pabean atas barang bawaan penumpang berkomitmen memberikan pelayanan yang optimal kepada para jamaah haji yang berangkat dan kembali di Indonesia. Pada prinsipnya, terhadap barang bawaan jamaah haji pada saat keberangkatan, tidak dilakukan pemeriksaan fisik oleh petugas.

Pemeriksaan hanya dilakukan dalam hal terdapat kecurigaan dan atas dasar informasi intelijen terkait dengan barang-barang larangan dan pembatasan, yaitu barang yang tidak diizinkan dibawa atau boleh dibawa tetapi dengan dibatasi persyaratan dan perizinan dari instansi terkait.

Sedangkan pada saat kedatangan, terhadap jamaah haji yang tiba diberlakukan ketentuan sebagaimana lazimnya penumpang udara internasional. Pada saat kedatangan setelah selesai menjalankan ibadah haji, barang-barang yang diperbolehkan dibawa adalah barang-barang keperluan diri atau bekal jamaah haji serta buah tangan selama menjalankan ibadah haji, yang bukan termasuk barang larangan/pembatasan dengan nilai maksimum US$500.

Atas kelebihan dari nilai tersebut, akan dikenakan pungutan negara berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) sesuai dengan ketentuan tentang barang bawaan penumpang yang tertuang dalam PMK 203/2017.

Apabila membawa uang tunai, nominalnya maksimum Rp100 juta atau mata uang lain yang nilainya setara. Lebih dari angka tersebut, jika ke luar wilayah Indonesia wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia, sedangkan ketika masuk ke wilayah Indonesia wajib melaporkan dan memeriksakan uang itu kepada petugas DJBC di tempat kedatangan.

Selain itu, atas barang bawaan handphone, komputer, dan tablet yang dibeli di luar negeri, diberlakukan tata cara pemberitahuan/pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) sesuai PER-13/BC/2021.

Pendaftaran IMEI dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan formulir permohonan secara elektronik kepada DJBC melalui laman situs beacukai.go.id atau melalui aplikasi Mobile Bea Cukai di Playstore. 

Kemudian, bukti pengisian formulir elektronik yang berupa QR Code disampaikan kepada petugas saat kedatangan di Indonesia beserta paspor, boarding pass, invoice, dan identitas pendukung lainnya. Adapun jika penumpang telah keluar terminal kedatangan, bukti QR Code dapat disampaikan ke kantor DJBC terdekat.

"Seluruh jajaran Bea Cukai akan mengoptimalkan pelayanan dan pengawasan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2022, mulai dari sosialisasi aturan kepabeanan dan cukai, pengecekan sarana pengangkut/planezoeking, dan pengawasan barang bawaan jamaah haji," ujar Hatta. (sap)