Tarif Dipangkas, Kemenkeu Berharap Daya Saing Produk CPO Meningkat

JAKARTA, DDTCNews – Perubahan tarif pungutan ekspor crude palm oil (CPO) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 76/2021 diyakini akan meningkatkan daya saing produk CPO Indonesia.

Berkat PMK terbaru tersebut, kewajiban pungutan ekspor dan bea keluar secara ad valorem dipangkas menjadi di bawah 30% dari harga CPO. Sebelumnya, kewajiban pungutan ekspor tersebut maksimal 36,4% dari harga CPO.

"Penurunan tersebut diharapkan meningkatkan daya saing produk kelapa sawit di pasar internasional," tulis Kementerian Keuangan dalam keterangan resmi, Selasa (29/6/2021).

Tarif pungutan ekspor terbaru pada PMK 76/2021 menggantikan tarif yang sebelumnya berlaku pada PMK 191/2020. Tarif terbaru pada PMK 76/2021 ini berlaku 7 hari setelah diundangkan pada 25 Juni 2021. Dengan demikian, tarif terbaru bakal berlaku per 2 Juli 2021.

Sesuai dengan lampiran PMK 76/2021, batas pengenaan tarif progresif berubah yang semula pada harga CPO US$670 per ton menjadi US$750 per ton. Selanjutnya, setiap kenaikan harga CPO sebesar US$50 per ton, tarif pungutan ekspor naik sebesar US$20.

"Apabila harga CPO di atas US$1000 maka tarif tetap sesuai tarif tertinggi masing-masing produk," ujar Dirut Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrahman.

Penyesuaian tarif pungutan ekspor dilakukan dengan tetap memperhatikan dukungan terhadap keberlanjutan layanan BPDPKS, mulai dari program pengembangan SDM, litbang, peremajaan sawit rakyat, dan insentif biodiesel.

Kebijakan penyesuaian tarif pungutan ekspor adalah bentuk komitmen pemerintah untuk terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ada sembari terus merespons kondisi perekonomian yang sangat dinamis dalam beberapa waktu terakhir.

Kemenkeu berharap semua pihak dapat mendukung kebijakan pemerintah mengingat kelapa sawit memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dan memiliki tujuan akhir untuk menciptakan sustainabilitas kelapa sawit. (rig)