BERITA TERKINI
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kanan) bersama Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/1/2021). Rapat kerja tersebut membahas program kerja Kementerian PUPR tahun 2021 serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp
JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mempercepat penyerapan anggaran agar segera berdampak pada pemulihan ekonomi nasional.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan realisasi anggaran kementeriannya hingga 1 Februari 2021 tercatat Rp10,6 triliun atau 7,08% dari pagu Rp149,8 triliun. Menurutnya, realisasi itu berasal dari lelang dini 4.632 paket dari total 5.439 paket proyek infrastruktur.
"Percepatan realisasi pembangunan infrastruktur tahun 2021 kami lakukan melalui lelang dini mulai Oktober 2020," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa 2 Februari 2021.
Basuki mengatakan data e-monitoring hingga awal Februari 2021 juga menunjukkan jumlah paket yang telah ditetapkan pemenangnya sebanyak 2.001 paket dengan nilai Rp17,5 triliun.
Menurut dia, semua proyek infrastruktur itu diharapkan bisa mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19. Misalnya pada bidang sumber daya air, anggarannya pada 20201 mencapai Rp58,5 triliun.
Anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan 48 bendungan, 42 embung, 25.000 hektare pembangunan daerah irigasi, serta 250.000 hektare rehabilitasi jaringan irigasi.
Pada bidang konektivitas, pemerintah akan membangun 410 kilometer jalan tol dan 831 kilometer jalan nasional senilai Rp53,9 triliun. Pemerintah juga akan mengembangkan 3 kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu dan pengelolaan air limbah untuk 131.342 kepala keluarga senilai total Rp26,5 triliun.
Adapun di bidang perumahan, pemerintah berencana membangun 9.705 unit rumah susun dan 114.900 unit rumah swadaya senilai Rp8 triliun.
Total anggaran 2021 tersebut termasuk di dalamnya program pembangunan infrastruktur dengan skema padat karya tunai sehingga akan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Program tersebut di antaranya untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya.
Alokasi anggaran tersebut diproyeksi mampu menyerap 796.807 tenaga kerja. Adapun realisasi program padat karya tunai hingga saat ini adalah Rp24,13 miliar dengan serapan tenaga kerja 380 orang.
"Jumlah ini akan terus bertambah untuk mendukung penciptaan lapangan kerja sebagai bagian upaya pemulihan ekonomi nasional," ujarnya. (kaw)
