BERITA TERKINI
Ilustrasi. Area pembangunan jalan layang tapal kuda di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (16/12/2020). Pembangunan jalan layang tapal kuda di Lenteng Agung dengan panjang 880 meter yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI sebesar Rp 140,8 miliar tersebut telah mencapai tahap akhir. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.
JAKARTA, DDTCNews – Kemendagri meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengeksekusi belanja dalam APBD 2021 mulai awal tahun untuk mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,5%-5,5%.
Dirjen Bina Keuangan Daerah M. Ardian mengatakan upaya percepatan eksekusi APBD 2021 dituangkan dalam Surat Edaran Mendagri No.903/145/SJ 2021 terkait percepatan pelaksanaan anggaran dan kemudahan investasi di daerah.
"Surat edaran ini untuk melaksanakan UU pemerintah daerah, UU Cipta Kerja, PP No.24/2019 tentang insentif dan kemudahan investasi serta Inpres No.7/2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha," katanya dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (13/1/2021).
M. Ardian berharap belanja APBD dapat mendukung tercapainya proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini. Menurutnya, belanja APBD merupakan salah satu pendorong pemulihan ekonomi nasional dan ditambah dengan penyediaan vaksin kepada masyarakat.
Melalui surat edaran tersebut, percepatan pelaksanaan APBD dilakukan melalui proses pelelangan kegiatan yang sudah masuk pagu anggaran 2021. Kegiatan lelang perlu dilakukan pada awal tahun agar tidak terjadi penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun.
Selanjutnya, percepatan eksekusi APBD 2021 juga wajib memperhatikan realisasi penerimaan daerah. Selain itu, fokus belanja APBD pada tahun ini berorientasi produktif dan meningkatkan pelayanan publik.
Kemendagri juga mendorong pemda melakukan upaya ekstra untuk meningkatkan investasi dari dalam dan luar negeri melalui penggalian potensi daerah. Pemda diminta untuk tak ragu menerbitkan kebijakan insentif fiskal dan nonfiskal untuk menarik investasi.
Aspek tersebut, lanjut M. Ardian, menunjukan proses pembangunan tidak hanya bertumpu kepada anggaran daerah. Namun, juga ikut melibatkan peran aktif swasta dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
"Melalui surat edaran ini, pemerintah daerah diminta untuk berperan aktif mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan APBD dari awal tahun anggaran serta mempermudah investasi di daerah," ujarnya. (rig)
