BERITA TERKINI
Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin.Â
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akhirnya merealisasikan stimulus pembiayaan korporasi sebagai salah satu program pemulihan ekonomi nasional. Stimulus ini sudah direncanakan pada Juni 2020.
Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin menyebut pencairan perdana pembiayaan korporasi dilakukan pada 2 pekan lalu. Menurutnya, realisasi pembiayaan korporasi akan makin besar pada sisa kuartal IV/2020. Hal ini dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional.
"Penglarisnya sudah pecah. Pencairan pertama sudah dilakukan sekitar dua minggu yang lalu terhadap salah satu perusahaan," katanya melalui konferensi video, Rabu (21/10/2020).
Budi mengatakan realisasi pembiayaan korporasi sempat molor karena pencairannya agak alot. Realisasi baru terlaksana setelah ada kerja sama antara Satgas, Kementerian Keuangan, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Budi tidak memberitahu lebih lanjut identitas perusahaan yang menjadi pertama penerima pembiayaan korporasi. Meski demikian, dia menyebut pemerintah telah memiliki pipeline penyaluran pembiayaan korporasi yang bernilai triliunan rupiah.
"Diharapkan bisa segera bergulir," ujarnya.
Saat ini, Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sedang menjalankan sosialisasi stimulus pembiayaan korporasi bersama Kadin serta bank Himbara dan swasta yang akan menyalurkannya. Dia berharap stimulus tersebut bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi pada kuartal terakhir 2020.
Pemerintah saat ini telah mengalokasikan dana senilai Rp53,57 triliun untuk pembiayaan korporasi. Dana tersebut menjadi bagian dari anggaran penanganan virus Corona dan pemulihan ekonomi nasional senilai total Rp695,2 triliun.
Anggaran pembiayaan korporasi itu terdiri atas tiga program. Pertama, penempatan dana untuk restrukturisasi usaha padat karya senilai Rp3,42 triliun. Kedua, penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp20,50 untuk PT. Hutama Karya (HK) Rp7,5 triliun, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Rp6 triliun, PT Permodalan Nasional Madani Rp1,5 triliun, PT ITDC Rp500 miliar, dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Rp5 triliun.
Ketiga, anggaran talangan atau investasi untuk modal kerja senilai total Rp29,65 triliun untuk PT Garuda Indonesia Rp8,5 triliun, PT Kereta Api Indonesia Rp3,5 triliun, PTPN Rp4 triliun, PT Krakatau Steel Rp3 triliun, dan PT Perumnas Rp650 miliar, dan PT PPA Rp10 triliun. (kaw)
