BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai faktor utama pemerintah pusat memangkas alokasi transfer ke daerah (TKD) 2026 lantaran banyak penyelewengan anggaran.
Menurut Purbaya, anggaran TKD tiap tahunnya selama ini tidak diserap secara optimal oleh daerah. Di samping itu, lanjutnya, pemerintah daerah juga belum mengarahkan kebijakan belanja daerah secara tepat.
"Alasan pemotongan anggaran [TKD] itu utamanya karena banyak penyelewengan. Artinya, tidak semua uangnya dipakai dengan betul," katanya, dikutip pada Jumat (3/10/2025).
Purbaya menuturkan pemerintah pusat gusar melihat anggaran TKD yang jumlahnya ratusan triliun rupiah tidak diserap secara maksimal. Sepanjang Januari-Agustus 2025, realisasi penyaluran TKD sudah mencapai Rp571,5 triliun.
Meski anggaran di pos belanja TKD turun, pemerintah pusat sebetulnya menyiapkan anggaran yang lebih jumbo untuk menjalankan program di daerah. Pos belanja untuk kebutuhan pembangunan di daerah dimuat dalam Instruksi Presiden (Inpres).
"Jadi untuk economic di daerah sebetulnya uang enggak kurang, malah ditambah. Jadi, mereka [pemda] mesti belajar memperbaiki cara menyerap anggaran. Jangan ramai-ramai nanti ada [berita] penangkapan, selama ini gitu kan," tuturnya.
Menurut Purbaya, pemda juga tidak perlu khawatir karena pemerintah pusat dan DPR telah sepakat untuk menambah alokasi TKD 2026 sebanyak Rp43 triliun. Dari semula hanya Rp650 triliun, kini menjadi Rp692,99 triliun.
Ke depan, dia akan meninjau penyerapan anggaran TKD. Dia mengimbau pemda untuk memperbaiki kinerja belanja daerah supaya memberikan dampak positif bagi ekonomi. Jika perekonomian tumbuh dan penerimaan negara meningkat, jumlah anggaran TKD bisa ditambah.
"Kalau dalam kuartal I dan II tahun depan ekonominya membaik dan uang saya [pendapatan negara] lebih banyak dari sebelumnya, mungkin sebagian saya akan transfer lagi ke daerah," ujar Purbaya. (rig)
