BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menjamin agenda pembangunan daerah tetap akan berjalan meskipun alokasi transfer ke daerah susut 29,34% pada tahun depan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah masih mengucurkan anggaran untuk kebutuhan program pembangunan di tiap daerah secara langsung melalui APBN. Sebab, alokasi APBN untuk program daerah seperti pembangunan jalan dan irigasi telah dimuat dalam 3 instruksi presiden (inpres) dengan total pagu mencapai Rp38,4 triliun.
"Sekarang dalam bentuk inpres. Nanti pelaksanaannya pasti di kementerian/lembaga dan sesuai instruksi presiden harus terus bersinergi dengan pemda. Ini supaya tidak menimbulkan persepsi seolah-olah anggaran untuk daerah dipotong karena uang yang ke daerah itu sebetulnya meningkat," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD, dikutip pada Rabu (3/9/2025).
Sri Mulyani memperinci pemerintah menyiapkan dana senilai Rp13,6 triliun dalam rangka menjalankan Inpres 2/2025 untuk pembangunan serta rehabilitasi jaringan irigasi pada 2025-2026.
Berikutnya, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp10,2 triliun untuk menjalankan pembangunan jalan daerah dan jembatan sesuai Inpres 11/2025. Selain itu, dana senilai Rp14,6 triliun juga disediakan untuk percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air sesuai Inpres 14/2025.
Pemerintah baru menerbitkan ketiga Inpres tersebut tahun ini. Melalui 3 inpres tersebut, Sri Mulyani menjamin bahwa pemerintah tetap menyediakan anggaran yang digelontorkan untuk program pembangunan di daerah.
Dengan mekanisme ini pula, dia meyakinkan pemda dan masyarakat daerah tetap menjadi penerima manfaat dari program yang berjalan.
"Jadi, programnya tetap, anggarannya didukung, lokasi [pembangunannya] di daerah, tetapi sekarang nomenklaturnya menjadi inpres, bukan lagi dana alokasi khusus atau DAK fisik," kata Sri Mulyani.
Pemerintah berencana memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) pada tahun depan. Alokasi TKD pada tahun ini mencapai Rp919,9 triliun, sedangkan pada 2026 hanya senilai Rp650 triliun atau turun 29,34%. (dik)
