BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Indonesia bisa mengumpulkan tambahan penerimaan PPN dan PPh badan senilai 6,4% dari PDB atau kurang lebih Rp944 triliun bila Ditjen Pajak (DJP) mampu menyelesaikan masalah compliance gap dan policy gap dalam sistem pajak.
Akibat banyaknya compliance gap dan policy gap, Indonesia hanya mampu mengumpulkan penerimaan PPN dan PPh badan rata-rata senilai Rp800 triliun pada 2016 hingga 2021. Bila compliance gap dan policy gap ditindaklanjuti, penerimaan PPN dan PPh badan 2016 hingga 2021 seharusnya bisa mencapai Rp1.744 triliun per tahun.
"Compliance gap memberikan dampak lebih besar terhadap PPN, sedangkan policy gap memberikan dampak terhadap PPh badan," tulis World Bank dalam laporan bertajuk Estimating Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT) Gaps in Indonesia, dikutip Rabu (26/3/2025).
Perlu diketahui, yang dimaksud dengan compliance gap dalam laporan ini adalah potensi pajak yang tidak terpungut akibat ketidakpatuhan, baik itu underreporting, pengelakan pajak, fraud, hingga penghindaran pajak secara legal.
Adapun policy gap adalah penerimaan pajak yang tidak dipungut akibat kebijakan pemerintah, mulai dari pemberlakuan tarif khusus, pengecualian, pembebasan, dan beragam fasilitas lainnya yang mengurangi potensi penerimaan pajak.
Menurut World Bank, pemberlakuan threshold PPh final UMKM dan pengusaha kena pajak (PKP) senilai Rp4,8 miliar berperan signifikan terhadap tingginya compliance gap dan policy gap.
Threshold PPh final UMKM dan PKP senilai Rp4,8 miliar menimbulkan policy gap mengingat skema tersebut memungkinkan pelaku usaha untuk tidak membayar PPh badan sesuai tarif umum dan memungut PPN bila omzet usahanya belum mencapai Rp4,8 miliar.
Lebih lanjut, threshold PPh final UMKM dan PKP senilai Rp4,8 miliar juga menimbulkan compliance gap karena perusahaan-perusahaan dengan omzet rendah relatif lebih jarang diawasi.
Tak hanya itu, penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha secara sengaja menjaga omzet usahanya pada rentang Rp4,4 miliar hingga Rp4,8 miliar agar terhindar dari kewajiban membayar PPh menggunakan tarif umum dan memungut PPN. Fenomena ini dikenal dengan nama bunching effect.
"Penurunan threshold omzet serta pemberlakuan regulasi yang mencegah bunching berpotensi mengurangi gap pada penerimaan PPN dan PPh badan," tulis World Bank.
Guna menekan compliance gap secara lebih lanjut, Indonesia dipandang perlu menekan informalitas ekonomi. Pasalnya, informalitas ekonomi menciptakan inefisiensi dalam sistem pemungutan pajak. Sistem yang tidak efisien pada akhirnya menimbulkan compliance gap.
Kepatuhan dianggap perlu ditingkatkan terlebih dahulu agar upaya pemerintah dalam menekan policy gap melalui pengurangan belanja pajak bisa memberikan dampak yang optimal terhadap penerimaan pajak.
"Wajib pajak yang berada di luar sistem seperti wajib pajak kecil dan sektor tidak kena pajak harus dimasukkan dalam cakupan pelaporan PPN dan PPh badan agar mereka terintegrasi secara penuh dalam sistem pajak di masa mendatang," tulis World Bank. (sap)
