Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah merancang APBN 2025 dengan defisit sebesar 2,45% hingga 2,8% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Angka tersebut lebih besar dari defisit APBN 2024 yang diprakirakan sebesar 2,29%. Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 menjelaskan APBN 2025 akan disusun untuk menyediakan ruang fiskal yang cukup besar guna mempercepat pertumbuhan ekonomi.
"Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 diarahkan mendorong produktivitas dengan memberikan ruang fiskal yang cukup besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi," bunyi dokumen Rancangan Awal RKP 2025, dikutip pada Jumat (19/4/2024).
Dengan kebijakan tersebut, upaya perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan diarahkan pada upaya penyediaan pembiayaan yang prudent dan kredibel untuk mendukung kebutuhan pembangunan, baik melalui pembiayaan utang dan nonutang.
Pembiayaan utang pada 2025 akan diarahkan pada penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman dengan komposisi optimal, serta mendorong pemanfaatan SBN untuk pembiayaan kegiatan/proyek infrastruktur berkualitas.
Sedangkan soal pembiayaan nonutang, diarahkan pada optimalisasi kemitraan pemerintah dan badan usaha (KPBU), blended finance yang berkesinambungan untuk mendukung SDM, dan infrastruktur berkualitas.
Selain itu, optimalisasi pembiayaan investasi juga dilakukan guna mendapatkan multiplier effect yang besar terhadap perekonomian dan kontributif terhadap peningkatan pendapatan negara.
Dokumen ini pun turut memaparkan tren defisit APBN dalam beberapa tahun terakhir. Setelah pandemi Covid-19, APBN telah disehatkan dengan defisit sebesar 2,35% pada 2022.
Defisit kemudian kembali mengecil menjadi hanya 1,66% pada 2023. Adapun pada 2024, defisit diprakirakan senilai Rp522,83 triliun atau sebesar 2,29%.
Dari sisi pembiayaan anggaran, komponen terbesar berasal dari pembiayaan utang sebesar Rp648,09 triliun, serta pembiayaan investasi yang diprakirakan negatif Rp176,22 triliun.
Sementara itu, keseimbangan primer pada 2024 ditargetkan sebesar -0,11% PDB, dengan stok utang pemerintah sebesar 38,26% PDB. (sap)