BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Perusahaan yang ingin ditetapkan sebagai kawasan berikat mandiri perlu memperhatikan sejumlah kriteria yang ditetapkan.
Kriteria tersebut terutama terkait dengan kepatuhan perpajakan. Hal ini lantaran salah satu pertimbangan penetapan kawasan berikat mandiri adalah hasil konfirmasi status wajib pajak (KSWP) yang menunjukkan status valid.
“Penetapan [kawasan mandiri berikat] diberikan dengan mempertimbangkan hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai aplikasi yang menunjukkan valid,” bunyi Pasal 67 ayat (3) huruf b Perdirjen Bea dan Cukai No. PER-19/BC/2018, dikutip pada Minggu (21/4/2024).
KSWP adalah kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak. Keterangan status wajib pajak tersebut diberikan oleh Ditjen Pajak (DJP) yang bisa memuat status valid atau tidak valid.
Status tidak valid bisa muncul apabila nama wajib pajak dan NPWPnya tidak sesuai dengan data dalam sistem DJP. Status tidak valid juga bisa muncul apabila wajib pajak belum menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk 2 tahun pajak terakhir.
Untuk itu, perusahaan yang ingin ditetapkan sebagai kawasan berikat perlu memperhatikan kepatuhan pajaknya sehingga bisa mendapat KSWP dengan status valid. Selain status KSWP, terdapat 5 kriteria lain yang menjadi pertimbangan penetapan kawasan mandiri.
Pertama, pengusaha kawasan berikat atau pengusaha di kawasan berikat (PDKB) memiliki profil risiko layanan rendah.
Kedua, memiliki sertifikat Authorized Economic Operator (AEO) dan/atau sertifikasi lain yang menunjukkan kinerja dan/atau manajemen perusahaan yang baik yang diterbitkan oleh badan atau lembaga yang berwenang.
Ketiga, telah mendayagunakan teknologi informasi untuk pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (IT inventory) dan dapat diintegrasikan dengan sistem komputer pelayanan (SKP) DJBC.
Keempat, memiliki kegiatan dengan volume yang tinggi dan memerlukan layanan kepabeanan dan cukai selama 24 jam dalam 7 hari. Kelima, pertimbangan lain oleh kepala kantor pabean berdasarkan manajemen risiko.
Lebih lanjut, penetapan sebagai kawasan berikat mandiri tersebut merupakan wewenang Kepala Kantor Pabean. Kepala kantor pabean dapat menetapkan perusahaan sebagai kawasan berikat mandiri berdasarkan permohonan pengusaha atau berdasarkan kewenangannya sendiri.
Sebagai informasi, kawasan berikat mandiri merupakan bentuk kelanjutan dari kawasan berikat yang membuat pengusaha kawasan berikat atau PDKB dapat melakukan pelayanan mandiri atas kegiatan operasionalnya di kawasan berikat.
Pelayanan mandiri membuat PKB dan/atau PDKB di antaranya dapat melakukan pemasukan dan pengeluaran barang secara mandiri. Alhasil, proses pemasukan dan pengeluaran barang tidak memerlukan pengawasan dan pelayanan dari petugas DJBC dalam bentuk kehadiran fisik.
Selain itu, pelayanan mandiri yang bisa dilakukan meliputi pengadministrasian dan pelekatan tanda pengaman, pengadministrasian dan pelepasan tanda pengaman, pelayanan pembongkaran barang, pelayanan penimbunan barang, pelayanan pemuatan barang, dan/atau pelayanan lainnya. (rig)
