BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) telah memperbarui aplikasi e-bupot 21/26. Aplikasi tersebut kini sudah bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (1/3/2024).
Aplikasi e-bupot 21/26 versi 1.2 ini memuat sejumlah penyempurnaan dan penambahan berbagai fungsi dari versi terdahulu.
“Pada prinsipnya aplikasi e-bupot 21/26 akan terus dikembangkan oleh tim IT sehingga tidak menutup kemungkinan dalam beberapa kesempatan ke depan nanti akan ada update-update lagi,” ujar Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Dwi Langgeng Santoso.
Salah satu fitur yang diperbarui dalam e-bupot versi 1.2 adalah kemampuan untuk men-download atau mengunduh bukti potong masal pada user perekam.
Dengan fitur ini, download dapat dilakukan secara bersamaan dalam bentuk file .zip atau .rar (tidak satu per satu). Namun, bukti potong yang dapat di-download hanya bukti potong yang direkam sendiri.
“Jadi, aman. Dengan konsep ini, isu confidential yang selama ini ramai akan teratasi. Penghasilan yang bisa diketahui oleh bagian tertentu, nanti bagian lain tidak bisa melihatnya. Misal [data yang] hanya bisa diketahui HRD, tidak bisa perekam lain melihatnya,” jelas Dwi.
Selain mengenai pembaruan e-bupot 21/26, ada pula ulasan terkait dengan progres seleksi calon hakim agung TUN pajak, gugatan ke MK atas UU Pengadilan Pajak, hingga update terkini tentang pelaporan SPT Tahunan 2023.
Selain bisa mengunduh bukti potong secara massal, versi teranyar e-bupot 21/26 juga menghadirkan beberapa fitur lainnya.
Di antaranya, penambahan akumulasi penghasilan bruto pada bukti potong PPh final pesangon/manfaat pensiun, pembuatan bukti potong 1721-A1 untuk pegawai yang resign pada tengah tahun, serta fitur generate kode billing dan rekam setoran pada user perekam.
Selain itu, e-bupot 21/26 versi terbaru juga hanya menampilkan daftar bukti potong yang statusnya masih aktif. Terakhir, e-bupot versi terbaru ini juga menyediakan fitur pembuatan auth key untuk wajib pajak yang menggunakan layanan penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP). (DDTCNews)
Komisi Yudisial (KY) mengumumkan nama-nama calon hakim agung (CHA) yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. CHA yang lolos seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kualitas. Ada 11 CHA TUN pajak yang lolos seleksi berkas.
Kesebelas nama tersebut adalah Ali Hakim (Ketua Pengadilan Pajak), Budi Nugroho (Hakim Pengadilan Pajak), Diana Malemita Ginting (Auditor Utama pada Inspektorat II Itjen Kemenkeu), Doni Budiono (Pengacara PDB Law Firm), dan Fontian Munzil (Dosen Ilmu Hukum Universitas Langlang Buana).
Kemudian, ada Isnaini (Konsultan pajak), LY Hari Sih Advianto (Hakim Pengadilan Pajak), R Aryo Hatmoko (Hakim Pengadilan Pajak), Tri Hidayat Wahyudi (Hakim Pengadilan Pajak), Widodo (Tenaga Ahli Baleg DPR), dan Yosephine Riane Ernita Rachmasari (Hakim Pengadilan Pajak). (DDTCNews)
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan atas permohonan pengujian materiil yang diajukan 4 wajib pajak badan atas Pasal 78 UU 14/2022 tentang Pengadilan Pajak.
Menurut para pemohon, Pasal 78 UU Pengadilan Pajak yang berbunyi 'Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan hakim' bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh pun meminta kepada para pemohon untuk memperkuat alasan-alasan permohonan dengan teori, doktrin, asas, serta perbandingan dengan negara lain. (DDTCNews)
DJP mulai mengirimkan email blast kepada 396.622 pemberi kerja untuk segera membuat dan menyerahkan bukti potong pajak kepada para karyawannya.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti menjelaskan bukti potong dibutuhkan karyawan untuk melaporkan SPT Tahunan 2023. Untuk itu, bukti potong perlu segera diserahkan sebelum periode penyampaian SPT Tahunan berakhir.
"Ada [email blast yang dikirimkan] ke 396.622 pemberi kerja yang karyawannya banyak sekali," katanya. (DDTCNews)
DJP menyampaikan sebanyak 5,4 juta wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunan 2023 hingga 28 Februari 2024.
Jumlah wajip pajak yang melapor SPT 2024 ini tumbuh 1,63% dari periode yang sama tahun lalu atau secara year-on-year (yoy).
Secara perinci, penyampaian SPT untuk WP Orang Pribadi tercatat sebanyak 5,24 juta SPT. Sementara WP Badan tercatat sebanyak 166.266 yang telah menyampaikan kewajiban tahunannya. (Bisnis Indonesia) (sap)
