BERITA TERKINI
Petugas mengecek data warga penerima saat penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Desa Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (19/2/2024). Pemerintah melanjutkan program pembagian bansos untuk bantuan pangan beras seberat 10 kilogram dengan total sasaran penerima sebanyak 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/aww.
TANGERANG SELATAN, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan penyaluran bantuan pangan berupa beras akan dilanjutkan hingga Juni 2024. Kebijakan ini diambil setelah memastikan kemampuan APBN dalam membiayai pemberian bansos kepada masyarakat.
Bantuan pangan beras akan diberikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan porsi 10 kg per bulannya.
"Jadi, ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nanti setelah Juni, kita lihat APBN-nya mencukupi tidak. Kalau mencukupi, dilanjutkan lagi, ya," kata Presiden Jokowi saat menyerahkan bantuan pangan beras kepada 1.064 KPM di Tangerang Selatan, dikutip pada Selasa (20/2/2024).
Bantuan pangan beras, imbuh Jokowi, diberikan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah naiknya harga beras. Tidak hanya di Indonesia, Jokowi menegaskan kenaikan harga beras juga terjadi di belahan dunia lainnya.
"Kenapa [harga] naik? Karena ada yang namanya perubahan iklim, perubahan cuaca, sehingga banyak yang gagal panen. Padahal yang makan tetap, produksinya berkurang, sehingga harganya menjadi naik," kata Jokowi.
Perlu dipahami, beras merupakan salah satu komponen yang paling krusial dalam memengaruhi laju inflasi.
Sepanjang 2023, inflasi tercatat 2,61%. Hanya ada 1 komponen inflasi yang mencatatkan inflasi tinggi yakni harga pangan bergejolak atau volatile food. Inflasi komponen volatile food pada tahun lalu mencapai 6,73%.
Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi angka produksi beras pada Maret 2024 hanya 3,51 juta ton. Padahal, tingkat konsumsi pada bulan yang sama sebanyak 2,54 juta ton. Dengan begitu, surplus beras pada Maret 2024 diprediksi hanya 0,97 juta ton. Tipisnya angka surplus ini perlu diantisipasi pemerintah. (sap)
