Aturan Baru Impor di Kawasan Berfasilitas, Tata Kelola Bisa Lebih Baik

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) menilai ketentuan baru mengenai impor di kawasan berfasilitas yang diatur dalam Permendag 36/2023 akan membuat tata kelola impor menjadi lebih baik.

Direktur Fasilitas Kepabeanan DJBC Padmoyo Tri Wikanto mengatakan pengaturan impor di kawasan berfasilitas sebetulnya bukan tema baru. Meski demikian, terdapat beberapa perubahan ketentuan yang perlu diperhatikan pengguna jasa.

"Dulu dan nanti sama, tidak terlalu banyak perbedaan. Justru malah kita bisa menatakelolakan secara lebih baik," katanya dalam Sosialisasi Kebijakan dan Pengaturan Impor Kawasan Berfasilitas, Senin (19/2/2024).

Padmoyo mengatakan Permendag 36/2023 terbit sebagai tindak lanjut dari hasil rapat terbatas mengenai mekanisme impor yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Peraturan ini memiliki ruang lingkup yang luas antara lain berkaitan dengan impor barang kiriman pekerja migran, pelarangan dan pembatasan (lartas), impor border dan post-border, impor barang penumpang, serta impor oleh pengguna jasa kawasan berfasilitas.

Permendag 36/2023 akan berlaku mulai 10 maret 2024 atau 90 hari sejak diundangkan. Dalam masa transisi, DJBC bersama seluruh kementerian/lembaga (K/L) yang terlibat juga telah melakukan berbagai persiapan.

Dia menjelaskan Permendag 36/2023 antara lain mengubah ketentuan mengenai pelarangan dan/atau pembatasan (lartas) atas impor beberapa komoditas. Perubahan ini misalnya terjadi pada lartas atas komoditas yang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup (K3L).

Informasi detail mengenai komoditas lartas dapat diakses melalui situs https://insw.go.id/intr, dengan meng-input kode HS atau nama barang.

Terdapat pengecualian ketentuan impor komoditas lartas oleh perusahaan penerima fasilitas. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memperhatikan mekanisme pemenuhan tata niaga impor yang berlaku.

"Berkaitan dengan pengecualian-pengecualian, di sini akan bisa diskusikan. Berkaitan dengan SDM, sistem IT, dan SOP, teman-teman LNSW juga sudah mengantisipasi," ujarnya.

Padmoyo menambahkan sosialisasi ini tidak hanya bertujuan menyampaikan kebijakan dan pengaturan impor kawasan berfasilitas yang baru kepada pengguna jasa, tetapi juga menampung berbagai masukan dari pelaku usaha. (sap)