BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pelantikan Dirjen Perbendaharaan yang baru. (foto: Kemenkeu)
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan beberapa tugas kepada Andin Hadiyanto selaku Dirjen Perbendaharaan yang baru. Salah satunya merupakan tugas khusus yang harus dilaksanakan dalam waktu dekat.
Tugas tersebut adalah meningkatkan kualitas belanja transfer ke daerah melalui sinergi dengan Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Ditjen Anggaran (DJA). Peran Ditjen Perbendaharaan (DJPb) menjadi strategis karena memiliki unit vertikal di daerah.
“Saya berharap sinergi antara DJPb, DJA, dan DJPK diharapkan dapat terus dibangun secara sistematis dan diformalkan,” katanya di Aula Ditjen Pajak, Senin (22/7/2019).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengatakan unit vertikal DJPb yakni kantor wilayah, dapat dimanfaatkan untuk mengawal belanja ke daerah. Dengan demikian, setiap rupiah uang negara dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat.
Selain itu, tugas dan tanggungjawab juga telah menunggu untuk menjadi fokus dirjen yang baru, antara lain mengawal berjalannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2018.
Selain itu, Dirjen Perbendaharaan harus bisa memastikan kualitas belanja di semua sektor, termasuk pendidikan, infrastruktur, penguatan SDM dan pengeluaran lain dapat berjalan optimal pada tahun fiskal 2019.
Sebagai Dirjen Perbendaharaan yang baru, Andin juga memiliki peran yang penting dalam mengawal revisi aturan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU). DJPb juga dituntut terus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kecepatan internet.
“Saya ingin DJPb terus melakukan inovasi-inovasi. Kita ingin DJPb mampu menciptakan lingkungan kerja modern berbasis teknologi,” paparnya.
Sri Mulyani juga menambahkan APBN harus terus dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel. Komitmen dan konsistensi pemerintah untuk melakukan peningkatan kualitas pengelolaan APBN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik menjadi hal yang wajib dilakukan saat ini.
“Kita [Kementerian Keuangan] harus terus memastikan kualitas belanja di semua sektor termasuk pendidikan, infrastruktur, penguatan SDM, dan pengeluaran lain,” imbuhnya. (kaw)
